LKPJ Bupati Tahun 2018 Akhirnya Diparipurnakan

TRENGGALEK, KANALINDONESIA.COM: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, membahas Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati tahun anggaran 2018 yang disampaikan beberapa waktu yang lalu oleh Plt Bupati Trenggalek.

Materi yang menjadi pokok permasalahan dari LKPJ itu diantaranya persetujuan maupun rancangan mengenai keputusan DPRD Kabupaten Trenggalek bermuatan catatan strategis tentang LKPJ Bupati sehingga terusmuskan dalam keputusan.

H Samsul Anam, Ketua DPRD Kabupaten Trenggalek yang memipin sidang paripurna internal tersebut mengatakan, walaupun sudah menjadi agenda tahunan, namun justru agenda itu menjagi langkah strategis.

“Bukan pada persoalan rutinitas, namun dari sini akan menjadi pijakan langkah pembangunan di Trenggalek untuk keselanjutannya,”ungkapnya, Senin,(15/4) di Trenggalek.

Dia menambahkan, amanah undang-undang telah menyebut rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) LKPJ Bupati Tahun 2018 merupakan bentuk pertanggungjawaban dewan dari tupoksinya sebagai fungsi legislasi dan kontrol.

“Sebagai pengemban amanah rakyat, DPRD harus segera menyikapi LKPJ Bupati. Sebagai bentuk tanggung jawab moral terhadap pemerintah dan masyarakat,” tambahnya.

Masih menurutnya, paripurna internal ini merupakan tindak lanjut dari laporan panitia khusus (pansus)  tentang LKPJ tahun 2018 yang kemudian dirapatkan oleh Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Kabupaten Trenggalek.

” Rapat internal ini merupakan hasil dari rapat Bamus pada 1 April 2019 kemarin,” imbuhnya.

Politisi asal PKB ini menerangkan, DPRD Kabupaten Trenggalek dalam paripurna ini sifatnya hanya untuk mengambil keputusan mengenai hasil dari pembahasan Pansus LKPJ Bupati yang telah bekerja selama ini. Kemudian hasilnya nanti akan disampaikan kepada bupati.

“Intinya hanya satu, dalam rangka untuk perbaikan perbaikan dimasa yang akan datang,” ujarnya.

Samsul menyampaikan, rapat paripurna internal tersebut lebih fokus membahas mengenai beberapa aspek yang menjadi capaian maupun koreksi dari kinerja pemerintahan Bupati Emil Dardak dan wakilnya Mochammad Nur Arifin yang telah memasuki tahun ke-4 ini. Baik terkait pembangunan, kesejahteraan, ekonomi maupun visi misi pemerintah daerah.

” Ada beberapa juga prestasi pemerintah di tahun ke-4 ini, diantaranya capaian pendapatan daerah yang melampaui target dikisaran 102 persen , capaian visi misi daerah juga kon sisten dan sesuai perencanaan. Selain memang ada poin-poin tertentu yang harus di evaluasi,” bebernya.

Sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana LKPJ yang disampaikan bupati, di tahun 2018 mengalami peningkatan selain juga angka kemiskinan yang menurun walau memang ada hal-hal yang belum memenuhi target kinerja di beberapa sektor.

“Di dunia ini tidak ada yang sempurna, dimanapun pasti ada kekurangan. Jadi wajar jika disana sini ada beberapa yang belum memenuhi target. Untuk itulah, rekomendasi dari DPRD ini nanti disampaikan pada Bupati agar pemerintahan ke depan bisa lebih baik,” lanjutnya.

Diharapkannya, keseriusan kinerja pemerintah daerah dalam menginisiasi pembangunan akan bermuara kepada masih diraihnya penghargaan dari BPK RI berupa Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang saban tahun telah menjadi tradisi Kabupaten Trenggalek.

“Pertahankan WTP yang selalu kita capai,”pungkasnya.(ham)