Ada Ratusan Warga Jombang Tidak Masuk DPT Pemilu 2019, Ini Alasannya

Komisioner KPU Jombang, Abdul Wadud Burhan Abadi

JOMBANG,KANALINDONESIA.COM :Ratusan warga Kabupaten Jombang, Jawa Timur, tidak masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) pada pemilihan umum (pemilu) 2019.

Sedikitnya ada 900 dari 1.001.817 DPT Kabupaten Jombang yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Meski tidak masuk dalam DPT, 900 orang yang tersebar di seluruh wilayah Jombang tersebut, tetap difasilitasi oleh KPU Jombang, untuk menggunakan hak pilihnya, pada pemungutan suara 17 April nanti.

Hal ini disampaikan oleh anggota Komisioner KPU Jombang, Abdul Wadud Burhan Abadi, untuk 900 orang, termasuk 460 warga Desa Gondek, Kecamatan Mojowarno, yang tidak masuk dalam DPT KPU, tetap bisa menggunakan hak pilihnya.

Pasalnya, 900 orang tersebut masuk dalam daftar pemilih khusus (DPK). Dan bagi warga yang masuk DPK, cukup hanya menunjukkan e-KTP, di tempat pemungutan suara (TPS) masing-masing, sebagai pengganti foam C6.

“Mereka masih bisa menggunakan hak pilihnya pada pemilu 2019. Caranya hanya dengan menunjukkan KTP-elektronik, pada jam 12.00 WIB sampai jam 13.00 WIB,” ujar Burhan, pada sejumlah jurnalis, saat ditemui dikantornya, Selasa (16/4/2019).

Masih menurut penjelasan Burhan, proses pemutakhiran data DPT Pemilu 2019 yang dilakukan oleh KPU Jombang, sebanyak 13 kali rapat pleno. Mulai dari DPT pilkada ditambah dengan daftar pemilih pemula, hingga sampai pada penetapan DPT Pemilu 2019.

Dari situlah diketahui, lanjut Burhan, adanya pemilih yang tidak masuk DPT, dan jumlahnya lumayan banyak, termasuk menemukan jumlah 460 orang yang tidak masuk DPT, di Desa Gondek.

“Baru kita ketahui setelah pleno DPT-HP 2, sekitar 8 Desember 2018, baru ketahuan selanjutnya kita masukkan ke DPK,” kata Burhan.

Ditanya lebih lanjut, apakah ketidak tahuan tersebut muncul dari system atau terjadi keselahan petugas penyelenggara pemilu di tingkat Desa hingga kecamatan, sehingga data pemilih tidak masuk pada DPT.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Burhan mengaku tidak tahu secara pasti penyebab terjadinya data pemilih tidak masuk dalam DPT dan harus dimasukkan dalam DPK. “Tidak pasti ya, bisa jadi teman-teman di bawah (PPK dan PPS,red),” papar Burhan.

Disinggung mengenai apakah nantinya, pemilih yang masuk DPK ini, nantinya akan tetap menggunakan hak pilihnya?. Mengingat pemilih yang masuk di DPK tidak menerima panggilan dari petugas untuk menggunakan hak pilihnya di TPS.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, KPU memberikan informasi berupa penempelan nama-nama pemilih di DPK, di setiap TPS masing-masing. “Kita juga melakukan proses pendataan, dan pemilih DPK itu semuanya akan kita tempelkan di TPS, apalagi Gondek itu kita sudah berikan informasi,” tukasnya.

Dikonfirmasi secara terpisah, Komisioner Bawaslu Jombang, David Budianto, membenarkan bahwa di Desa Gondek ada jumlah paling banyak pemilih yang masuk ke DPK. Sedikitnya ada 460 pemilih yang masuk ke DPK, hanya dalam satu Desa.

“Kita sudah merekomendasikan ke KPU untuk memasukkan pemilih yang masuk DPK itu (pemilih di Desa Gondek, red) masuk ke DPT,” tegas David.

Ketika ditanya, kemungkinan yang rawan jika pemilih masuk dalam DPK, David mengatakan bahwa, pemilih yang masuk DPK itu kendalanya ada banyak. Namun yang paling dikhawatirkan adalah ketersediaan surat suara.

“Tapi memang pemilh dalam DPK ini perlakuannya tidak sama dengan pemilih yang di DPT. Miaslnya dia harus mencoblos sebelum pemungutan suara ditutup, yang kedua terkait dengan ketersediaan surat suara, karena surat suara yang di DPK ini tidak dicetak, tapi tergantung sisa surat suara yang ada di TPS-TPS tersebut,” pungkas David.(elo)