Perencanaan Selesai, Dinas PUPR Trenggalek Segera Limpahkan 106 Paket Pekerjaan ke ULP

Suprihadi, Kepala Bidang Binamarga Dinas PUPR Kabupaten Trenggalek

TRENGGALEK, KANALINDONESIA.COM: Pasca seleseinya tahapan perencanaan pekerjaan barang dan jasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Kabupaten Trenggalek, jawa Timur, rencananya paket yang berjumlah 106 buah itu akan segera diserahkan kepada Unit layanan Pengadaan (ULP) di Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah (Sekda) setempat.

Dari informasi yang dihimpun, ratusan paket barang dan jasa yang akan dilelangkan termasuk paket yang telah diumumkan atau dilelang yaitu Pengadaan aspal drum pertamina senilai Rp 2,46 Miliar dan Peningkatan Jalan Craken — Ngulungkulon dan Nambak — Ngulungkulon senilai Rp 13,23 Miliar.

“Insya Alloh dalam bulan Mei 2019 dipastikan 106 paket pekerjaan yang lain akan dilimpahkan ke Unit Layanan Pengadaan ( ULP ) juga,”ucap Suprihadi, Kepala Bidang Binamarga Dinas PUPR Kabupaten Trenggalek, Senin,(6/5).

Dikatakan Supri, sapaan akrab pria ini, pengadaan barang dan jasa Pemerintah Tahun 2019 sekarang mengacu pada Perpres Nomor 16 Tahu 2018 yang mulai berlaku efektif sejak Bulan Juni 2018 sebagai pengganti Perpres Nomor 54 Tahun 2010.

“Kalau Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik ( SPSE ) sekarang sudah memakai SPSE VERSI 4.3 dan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan ( SIRUP),”tandasnya.

Suprihadi, membenarkan bahwa perencanaan Pengadaan barang dan Jasa di dinasnya telah selesai 100 persen. Namun apabila ada yang perlu dievaluasi pihaknya telah menyiapkan instrumen agar penyerapan anggaran tersebut sesuai rencana.

“ Perencanaannya berupa dokumen telah siap, namun jika ada perubahan kita bersama tim sudah siapkan agar sesuai target,”tandasnya.

Dikatakannya, dari jumlah 106 paket pekerjaan yang dilimpahkan ke ULP, akan selesei dalam Bulan Mei 2019 ini sehubungan dengan serapan anggaran pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun anggaran 2019 ini.

“Saya kira tidak ada masalah, karena itu sudah menjadi keputusan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD),”katanya.

Kerja TAPD sendiri, masih keterangan dia, sesuai dengan amanat peraturan yang ada sehingga akan terhindar dari penyelewengan anggaran yang tertuang pada dokumen.

“Kita ingin semua berjalan bersih dan melalui mekanisme yang ditetapkan agar tidak ada tindakan melawan hukum,”pungkasnya.(ham)