Plt Bupati Trenggalek Tegas SPBE Harus Dilaksanakan Total

TRENGGALEK, KANALINDONESIA.COM: Kehadiran Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan babak baru bagi tata kelola atau manajemen pemerintahan di Indonesia. Berdasarkan kebijakan tersebut, seluruh instansi pemerintah, termasuk Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Trenggalek wajib menerapkan SPBE atau yang lebih dikenal dengan e-government.

Hal ini disampaikan H Moch Nur Arifin, Plt Bupati Trenggalek, saat sosialisasi SPBE berkaitan dengan totalitas pelaksanaan program yang sementara sudah berjalan di Trenggalek itu, bertempat di gedung Bhawarasa, Kamis (2/5).

Kominfo menghadirkan narasumber, Ferry Astika Saputra, ST, M.Sc, Assesor SPBE dan Dosen Politeknik Elektronika Negeri Surabaya.

Plt. Bupati Trenggalek, Nur Arifin, mengatakan SPBE memang sangat dibutuhkan dalam penyelenggaraan pemerintahan di era sekarang.Dimana pelaksanaan hingga kini masih belum memuaskan.

“Apalagi nilai kita 1,76, dalam kurungnya itu kurang, makanya saya langsung membuat disposisi terkait hal ini apalagi SPBE ini termaktub dalam Peraturan Presiden,” tutur Nur Arifin.

Dikatakannya, Presiden Joko Widodo, selalu berbicara mengenai percepatan-percepatan dan teknologi ini yang bisa mendorong percepatan tersebut. Teknologi juga mendorong transparansi dan sistem pengendalian mutu yang tengah upayakan.

“Sehingga SPBE dapat dirasakan dan diketahui masyarakat dengan cepat,” tandas suami Novita Hardini ini.

Sebenarnya, masih menurut Arifin, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang merupakan embrio dari e-government itu sendiri, dan bukan barang baru di tanah air, termasuk di kalangan birokrasi pemerintah.
Namun, dalam implementasinya masih banyak kendala termasuk pemahaman aturan serta aplikasi yang tentunya bermuara kepada capaian Trenggalek berpredikat Smart City.

“Sejumlah fakta mengenai penggunaan teknologi informasi dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam pemerintahan, seperti urusan administrasi dengan pemerintah kini masyarakat hanya dengan genggaman saja, tidak perlu perlu mengambil nomor antrean,”tukasnya.

Digitalisasi tata kelola pemerintahan ini, dia menegaskan, merupakan langkah nyata reformasi birokrasi yang bermuara pada peningkatan kualitas layanan publik. Seiring perkembangan zaman, birokrasi pemerintahan pun harus beradaptasi.

“ Implementasi e-government akan menekan praktik curang dalam birokrasi, seperti pungutan liar, suap menyuap, bahkan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN),”tegas pemimpin muda ini.

Arifin menuturkan, di tengah tantangan dunia menghadapi revolusi industri 4.0 ini, penerapan e-government bagi penyelenggara negara adalah sebuah keharusan, bukan pilihan.

“Karena itu dengan Perpres 95 Tahun 2018, haruslah semua instansi pemerintah terus mengembangkan e-government,” pungkasnya. (ham)