Ibnu Multazam : Kaum Milenial Harus Paham 4 Pilar Kebangsaan

TRENGGALEK, KANALINDONESIA.COM: Ibnu Multazam, anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI sosialisasikan materi 4 Pilar Kebangsaan, bertempat di Desa Munjungan, Kecamatan Munjungan, Trenggalek, Jawa Timur.

Berbarengan kunjungannya ke konstituen di dapilnya, Dapil VII meliputi Trenggalek-Ponorogo —Magetan — Pacitan dan Ngawi ini, politisi asal Partai Kebangkitan Bangsa ini sengaja menyasar kaum milenial di Trenggalek agar melek (paham-red) tentang Pancasila , UUD 1945 dan Bhineka Tunggal Ika.

“Sosialisasi 4 pilar kebangsaan ini untuk memperluas kesadaran masyarakat khususnya kaum milenial terhadap pentingnya bagaiman cara memahami dan menghayati serta menerapkan 4 pilar tersebut dalam kehidupan sehari-hari,” ucapnya, Sabtu(06/04/2019) di Trenggalek.

Mengapa yang disasar tentang Pancasila beserta 4 pilar kebangsaan itu kaum milenial yang berusiakan 17 hingga 35 tahun, Ibnu Mulatzam berargumen, jika pasca reformasi 1998 dan menghilangnya pendidikan moral Pancasila di mata pelajaran sekolah dirasa sangat penting bagi penyelenggara negara termasuk dirinya mengemban tugas membumikan Pancasila itu.

“Kita berkewajiban untuk selalu meneguhkan 4 pilar kebangsaan sebagai khazanah untuk menjadi pondasi hidup serta berwarga negara Indonesia,”tuturnya.

Kaum muda serta masyarakat, masih keterangan dia, harus memahami dan berbudaya majemuk. Berbeda-beda suku, ras dan agama yang melahirkan sejarah berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Negara ini terwujud atas perjuangan dari kelompok agama apapun, suku dari mana-mana bahkan dari yang berbeda ras. Itu buah perlawanan mereka terhadap penjajah,”terangnya.

Dikatakannya, Pancasila adalah dasar negara, UUD 45 sebagai konstitusinya dan NKRI harga mati yang harus diperjuangkan serta Bhineka Tunggal Ika semboyan negara Indonesia. Sehingga program 4 Pilar Kebangsaan harus disosialisasikan dan dibumikan mulai tingkat RT, RW, Desa, Kecamatan dan Kabupaten, hingga Propinsi serta pusat.

“Kaidah yang dikandung dalam 4 pilar kebangsaan itu menjadi kosekuensi yang wajib ditanamkan dan dilakukan kesehariannya dari tatanan masyarakat di tingkat bawah,” imbuhnya.

Ditambahkan Multazam, untuk kedepan diharapkan dapat mengawal dari sisi regulasi baik ditingkat desa sampai provinsi maupun pusat. Karena peran desa kini telah lahir Undang-undang Desa yang diyakini mempercepat terwujudnya kemakmuran rakyat.

“Dalam pengawalan ini dibutuhkan transparan dan dilakukan dengan cara gotong-royong untuk memberikan pemahaman terhadap 4 pilar kebangsaan untuk diterapkan dan dihayati dalam kehidupan seluruh masyarakat, termasuk ketetrlibatan desa sebagai tatanan negara di kevel bawah,” pungkasnya.(ham)