Warga Klaim Pelayanan BPN Lamongan Terburuk Dari Kabupaten Lain

(Gedung Kantor ART/BPN Lamongan di jalan Soewoko No 18 Kel. Jetis. Kecamatan Lamongan, Rabu (8/5/2019)). Foto_Fer

LAMONGAN, KANALINDONESIA.COM; Lamban hingga dinilai buruk mengenai standart waktu pelayanan di kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, yang terdapat banyak keluhan sejumlah warga. Warga saat ini mengklem pelayanan di kantor BPN Lamongan dinilai lamban dan menyita waktu.

Klem bentuk protes itu di rasakan salah satu warga Hadi Mulyono (38) warga Desa Mengkujajar, Kecamatan Kembangbahu, yang mengaku harus rela bolak-balik mulai dari rumah ke kantor BPN hanya untuk mengganti blangko yang rusak. Upaya penggantian blangko rusak tersebut hingga akhirnya masih belum terselesaikan.

“Sangat menyangkan standart waktu pelayanan di kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lamongan belum bisa berkomitmen dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia PKBPN – RI Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standart Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan,” tegas Hadi Mulyono Rabu (08/05/2019).

Dalam kepengurusan permohonan pergantian blangko rusak Hadi mensiasatinya melalui bukti samplingnya yang ditujukan ke kantor BPN Lamongan. Namun, BPN tidak merespon dengan jawaban pasti kapan bisa diselesaikan.

“Saya sudah bolak-balik tiga kali dari rumah ke kantor BPN. Yang bikin anehnya setiap saya tanyakan kepastiannya, jawaban dari petugas BPN berbeda-beda. Bahkan yang terakhir saya ke situ cuma dikasih gambaran bisa satu tahun baru selesai,” ujarnya.

Menurut Hadi, dalam standart waktu pelayanan harus mengacu pada Pasal 8 Peraturan Ka. BPN RI No. 1/2010, yang intinya 19 hari kerja batas paling lama penyelesaian pengurusan ganti blangko sertifikat rusak.

Ditempat berbeda Kepala Bagian Tata Usaha BPN Lamongan, Wahyudi saat dikonfirmasi melalui sambungan seluler belum memberi jawaban, padahal saat di telepon nada panggilan aktif namun tidak diangkat.

Sejauh ini, standar pelayanan di kantor BPN Lamongan pernah mendapat kartu merah dari Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Jatim atas buruknya standar pelayanan. ORI Jatim menilai kantor ATR/BPN Lamongan berada di zona merah dengan tingkat kepatuhan rendah.

(Pimpinan Redaksi [Pimred] Majalah Lamongan News). Foto_fer
Terlihat kantor ART/BPN Lamongan dijaga ketat petugas satpam dari awak media, sehingga media yang ingin konfirmasi tidak diperbolehkan masuk menemui pimpinan BPN ataupun staff. Hal ini langsung dapat tanggapan awak media bahwa ada sesuatu yang disembunyikan didalam kantor BPN Lamongan.

“Kalau sekiranya ada perkantoran yang melarang wartawan bekerja seperti mau konfirmasi, artinya ada sesuatu yang mereka sembunyikan. Bisa jadi takut ketahuan kalai ada permainan didalamnya termasuk melibatkan satpamnya juga,” tegas Ferry Pimred Majalah Lamongan News.

Sementara, setiap kali mau konfirmasi mengenai kejelasan laporan warga kepada pihak BPN, petugas satpam berdalih jika pimpinan atau Kepala BPN Lamongan sedang ada tugas di luar.

“Maaf mas, pimpinan sedang ada tugas di lapangan, jadi kalau mau ketemu ke sini aja besok lagi,” ucap salah seorang satpam saat ditanya sejumlah wartawan mengenai kasus PTSL di Desa Gedangan, kecamatan Sukodadi.

Jurnalis : Omdik/Ferry

Kabiro    : Ferry Mosses