Dewan Trenggalek Anggap Pernyataan Moch Nur Arifin sebagai Pencitraan

M Hadi Sekretaris Komisi III DPRD Kab. Trenggalek

TRENGGALEK, KANALINDONESIA.COM: DPRD Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur menganggap pernyataan Wakil Bupati Trenggalek, Nur Arifin, yang secara tegas akan mengambil sikap blacklist terhadap  kontraktor atau rekanan nakal, hanyalah pola pencritaan saja.

Karena sejatinya apa yang disampaikan Moch Nur Arifin bertolak belakang dengan fakta yang diterima Anggota Legislatif (Aleg) utamnya Komisi III DPRD Kabupaten Trenggalek yang telah mengadakan evaluasi mengenai kegiatan penyerapan APBD tahun 2018 kemarin.

M Hadi Sekretaris Komisi III DPRD Kabupaten Trenggalek mengungkapkan kejanggalan pernyataan black list atau catatan hitam terhadap rekanan yang nakal saat rilis dengan media dan diberitakan pada beberapa media. Karena faktanya , secara umum pekerjaan yang dimaksudkan ternyata juga diterima pihak Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang itu bisa diserap secara utuh anggarannya.

“Kalau black list harusnya pekerjaan itu tidak diterima,” ungkapnya, Kamis,(9/5) di Trenggalek.

Politisi asal PKB ini membeberkan bukti pekerjaan yang dinalar dan fakta lapangannya ada praktek nakal dari rekanan. Seperti halnya Puskesmas Panggul yang mulai dari podasi sudah ditemukan melenceng dari bestek.

“Padahal itu sudah kita suruh bongkar dan rekanan sudah membongkarnya,”terangnya.

Namun, walhasil tindaklanjut pembongkaran pondasi yang dilakukan rekanan tidak dibarengi dengan pelaksanaan pekerjaan lanjutan, sehingga pada pekerjaan finishing terjadi malah amburadul seperti banyaknya genting yang pecah serta belum lagi kondisi bangunan yang miring.

“Itu pekerjaan Puskesmas Panggul sudah kita plototi sejak awal menggali pondasi tapi keselanjutannya tidak ada pengawasan dari PPK maupun PPTK nya hingga selesei pekerjaan,”tegasnya.

Hadi juga menyoroti pekerjaan air bersih yang terdapat empat titik lokasi yang kini masih belum tuntas perbaikannya. Mulai dari pipa yang jebol, pecah dan banyka ditemukan galian yang kurang dari sesuai besteknya.

“Lagi-lagi seperti pekerjaan air bersih yang jumlahnya 4 titik itu juga bermasalah,”tandasnya.

Tetapi, pihaknya juga mengaku heran, karena hasil pekerjaan itu bisa diterima oleh dinas terkait padahal banyak penyelewengannya.

“Giman kita mau ngamini pernyataan wabup yang akan tindak tegas itu,” lanjutnya.

Justru Hadi berpendapat, faktor belum hadirnya bupati secara definitif menyebabkan banyaknya masalah yang muncul akibat tidak adanya pimpinan yang mempunyai wewenang mengambil kebijakan atas ketidakberesan utamanya pada pekerjaan fisik dan pengadaan barang pada Pemkab Trenggalek.

“Itu surat dari gubernur hanya berbunyi melaksanakan tugas dan pekerjaannya bupati,” ketusnya.

Sebelumnya, diberitakan beberapa media, Wakil Bupati Moch Nur Arifin, akan memblac list kontraktor atau rekanan yang nakal dalam melaksanakan pekerjaan fisik maupun penyedia jasa barang di Pemkab Trenggalek.

Keputusan tersebut diambil pasca evaluasi pelaksanaan proyek-proyek di tahun 2018 oleh Pemkab Trenggalek bersama Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Negeri Trenggalek. Dari hasil yang ada sekarang telah diketahui bagaimana praktik pinjam bendara serta track recordnya.(ham)