Dewan Trenggalek Pertanyakan Status Pelaksana Tugas Bupati 

Husni Taher Hamid, anggota DPRD Kab.Trenggalek

TRENGGALEK, KANALINDONESIA.COM: Mempertanyakan kedudukan secara hukum surat Gubenur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, tertanggal 29 Pebruari 2019 tentang melaksanakan tugas dan wewenang Bupati Trenggalek sampai dilantiknya Bupati Trenggalek Sisa masa jabatan 2016-2021 dilakukan kalangan DPRD Kabupaten Trenggalek.

Moh Husni Taher, anggota Komisi I DPRD Kabupaten Trenggalek mengatakan, hingga kini status pelaksana tugas (Plt) Bupati Trenggalek yang diberikan kepada Moch Nur Arifin belum sesuai keinginan rakyat seperti diamanatkan dalam paripurna dewan beragendakan memberhentikan Emil Elestianto Dardak sebagai Bupati Trenggalek dan mengusulkan pengangkatan dan melantik H Moch Nur Arifin sebagai Bupati Trenggalek.

“Menurunkan keputusan H Moch Nur Arifin sebagai Plt Itu yang kini semua bertanya-tanya kenapa,”katanya,Jumat,(10/5) di Trenggalek.

Menurut politisi asal Partai Hanura ini, kedudukan wewenang yang diberikan kepada Moch Nur Arifin, hanya sebatas apa yang diberikan oleh yang memberikan dalam hal ini adalah Gubernur Jatim.

“Jadi itu tidak membuat mudah menjalankan roda pemerintahan di Trenggalek, tetapi justru malah terhambat jalannya pemerintahan,”tuturnya.

Dia mengisyaratkan, kini ada keterbatasan dalam mendorong percepatan lajunya program pemerintahan Trenggalek sesuai yang dituangkan dalam  visi misi Emil-Ipin saat kampanye Bupati/Wakil Bupati pada tahun 2016 yang lalu. Banyak kebijakan yang terpasung saat harus menjalankan amanatnya sesuai regulasi.

“Tata kelola pemerintahan kini serasa pincang, karena terbatasnya wewenang jabatan Plt,”tukasnya.

Husni Taher yang juga mengawaki sebagai anggota Badan Pembuat Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Trenggalek mengaku prihatin dikarenakan semua kebijakan yang diambil mesti terhambat dikarenakan di Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) di lingkup Pemkab Trenggalek sendiri banyak yang juga dijabat Pelaksana Tugas,(Plt).

“Gimana lagi , saat kita evaluasi dinas ternyata banyak yang dijabat Plt kepala dinasnya,”ungkapnya.

Padahal dari kesepahaman anggota DPRD Kabupaten Trenggalek mengharapkan pemerintahan berjalan secara normal agar pertanggungjawaban baik dari sisi anggaran maupun kebijakan teknis bisa sesuai jadwal yang diprogramkan.

“Semua anggota menyesalkan tidak segera dilantiknya Moch Nur Arifin sebagai bupati, padahal jika ditlik dari kasus jelas berbeda dengan Tulungagung maupun Kota Blitar dan kabupaten lain yang bupatinya tersandung masalah,”imbuhnya.

Toh, masih dilanjutkan pria bergelar Doktor ini, secara administratif, keseluruhan proses telah dilampaui dengan formil dan materiil, sehingga justru menimbulkan persepsi buruk terhadap pemerintah baik di Provinsi Jatim maupun di Kemendagri.

“Mengapa dan ada apa di Kementrian Dalam Negeri kita?”pungkas Husni balik bertanya.(ham)