Dewan Trenggalek Kejar Pembahasan Ranperda THR

Agus Cahyono Wakil Ketua DPRD Kab. Trenggalek

TRENGGALEK, KANALINDONESIA.COM: DPRD Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur melalui alat kelengakapan dewan berupa Badan Musyawarah (Banmus) kini tengah mengejar agenda pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 serta 14 bagi para ASN.

Agus Cahyono,Wakil Ketua DPRD Kabupaten Trenggalek, mengatakan berdasarkan Peraturan Presiden (PP) Nomor 35 dan 36 tahun 2019, pemberian THR yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) diatur dengan perda.

“Harus ada perda yang mengatur di tingkat pemerintah daerah atau kabupaten/kota ,”ucapnya, Selasa,(14/05/2019).

Sementara untuk di pusat dengan peraturan menteri keuangan (PMK).

“Maka , Perda itu harus ada,”imbuhnya.

Politisi asal PKS ini melanjutkan, proses masih panjang jika nantinya THR akan digulirkan. Pasca Perda digedok, maka harus ada payung hukum yang menjadi landasan pelaksanaan kegiatan tersebut.

“Tentunya nanti juklak dan juknisnya harus ada melalui perbup,”lanjutnya.

Secara ideal proses cairnya THR, gaji ke 13 dan 14 pada tanggal 24 Mei namun hal itu tergantung dari Peraturan Pemerintah yang itu hasil dari pemerintah pusat.

“Jika nanti telah terbit PP, maka mungkin jatunya pada 24 Mei,”terangnya.

Namun jika PP ada revisi, pihaknya dalam melakukan pembahasan Ranperda itu tidak terlalu marathon.

“Mudah-mudahan ada revisi sehingga kita tidak kewalahan dalam membahas ini,”pungkasnya.(ham)