Mantan Bupati Trenggalek Tersandung Kasus Hukum

Suharto, mantan Bupati Trenggalek periode 2005-2010 yang tersandung kasus pengadaan percetakan

TRENGGALEK, KANALINDONESIA.COM: Suharto, (65), mantan Bupati Trenggalek, Jawa Timur, periode 2005-2010 akhirnya ditetapkan pihak  Kejaksaan Negeri Trenggalek sebagai tersangka korupsi pada kasus proyek pengadaan alat percetakan di Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) milik Pemkab setempat bernama PT Bangkit Grafika Sejahtera.

“Akibat perbuatan yang dilakukan tersangka negara telah dirugikan senilai Rp10,8 miliar,”kata Lulus Mustofa Kepala Kejaksaan Negeri Trenggalek, Kamis,(16/5) di Trenggalek.

Lulus Mustofa, mengatakan tersangka Suharto sempat menjalani pemeriksaan jaksa penyidik selama kurang lebih lima jam, sebelum akhirnya dinaikkan statusnya dari saksi menjadi tersangka.

“Tersangka langsung kami tahan untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut,” kata Lulus Mustofa.

Sementara, diterangkan dia, Suharto sendiri nampak lebih banyak diam saat dibawa ke luar oleh jaksa dari ruang penyidikan menuju mobil operasional kejaksaan.

“Tak banyak kata yang diucapkan. Wajahnya yang tampak tenang dan  lebih banyak menunduk saat melewati sejumlah wartawan yang mencegatnya di pintu keluar kantor kejaksaan,”terangnya.

dari informasi yang dihimpun, Suharto mengenakan rompi tahanan warna merah, dan langsung menuju mobil operasional kejaksaan, kemudian selanjutnya menuju Rumah Tahanan Klas IIB Trenggalek.

Untuk barang bukti yang menjerat tersangka, Kajari Lulus Mustofa membeberkan barang bukti yang tidak secara terang disampaikan, tetapi semuanya  mengacu pada posisinya saat itu sebagai kuasa pengguna anggaran (KPA).

“Bupati saat itu selaku KPA, menjadi pihak paling bertanggung jawab atas penyimpangan dalam penyertaan modal proyek pengadaan mesin percetakan yang ternyata rusak dan tidak bisa dipakai,”tegasnya.

Padahal anggaran yang digelontorkan saat itu mencapai Rp10,8 miliar.

Fatalnya, saat itu Suharto  mengizinkan dan menyetujui pelaksanaan proyek PDAU tersebut ke rekanan yang berlatar pengusaha media, tanpa melalui prosedur lelang.
“Lelangnya gak ada jadi ini melanggar hukum,”tandasnya.

dari informasi yang dihimpun juga, diduga Pemkab Trenggalek saat itu tertekan setelah permasalahan di intern pemerintah daerah kemudian , oknum pengusaha media dari Surabaya tersebut  mengajak kerjasama pengadaan alat percetakan untuk produksi koran/media massa.

“Mesin percetakan yang didatangkan seharga Rp10,8 miliar ternyata kondisinya rusak dan tak bisa digunakan,”pungkasnya.(ham)