Dewan Trenggalek Jadi Rujukan Masalah Pemilihan Wabup Sisas Masa Jabatan

TRENGGALEK, KANALINDONESIA.COM: Momentum proses pemilihan Wakil Bupati Trenggalek, Jawa Timur, sisa masa jabatan 2016-2021 menarik perhatian pihak DPRD Kabupaten Kulonprogo, Provinsi Daerah Istimewa Yogjakarta (DIY) untuk mempelajari teknis maupun regulasinya.

Rombongan dari DPRD Kabupaten Kulonprogo DIY ini dipimpin Ponimin Budiarta, yang menjabat sebagai Ketua DPRD, sedangkan dari DPRD Kabupaten Trenggalek, H Samsul Anam Ketua DPRD Kabupaten Trenggalek yang menerima rombongan.

Agus Cahyono, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Trenggalek mengatakan kedatangan sesama legislator dari Kulonprogo hal lazim dilakukan agar ada sharing pemikiran untuk menguatkan sebuah keputusan tertentu.

“Jika kita yang studi banding ke sana berarti kita yang sedang ada pembahasan berkaitan agenda, tapi bila yang berkunjung pihak Kulonprogo berarti mereka yang sedang konsen bahas sesuatu,”ungkapnya,Kamis,(13/6).

Ponimin Budiarta, Ketua DPRD Kabupeten Kulonprogo, menjelaskan dipilihnya Kabupaten Trenggalek sebagai tempat studi banding selain memiliki kultur masyarakat yang hampir sama juga karena sama – sama ada kekosongan jabatan wakil bupati.

“Kami tahu Bupati Trenggalek Emil Elestianto Dardak terpilih sebagai Wakil Gubernur Jatim sehingga secara otomotis wakil bupati ditetapkan menjadi bupati.Sehingga ada kekosongan jabatan di wakilnya, ” terang Ponimin.

Dia menambahkan, maksud kedatangannya adalah untuk mengetahui secara langsung tata cara dan mekanisme pelaksanaan pengisian jabatan tersebut.

“Pada dasarnya, aturan yang dipakai tidak akan jauh berbeda tetapi karena di sini melaksanakan terlebih dahulu maka kami perlu belajar,”imbuhnya.

Di Kabupaten Kulonprogo, masih keterangan Ponimin juga terjadi kekosongan jabatan wakil bupati dan harus segera diisi,agar tidak terjadi hambatan dalam proses lajunya roda pemerintahan.

“Kondisinya sama dengan di sini. Namun konteks masalahnya yang berbeda,”terangnya.

Ponimin menyebut kekosongan jabatan itu, selepas Bupati Kulonprogo, Hasto Wardoyo dilantik menjadi Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) harus segera diisi wakilnya.

“Bupati Hasto pun harus mengundurkan diri dari jabatannya sebelum menjabat sebagai kepala BKKBN,”imbuhnya.

Dia berharap pengisian jabatan segera dilaksanakan pasca-keluarnya SK untuk pengangkatan kepala BKKBN.

“Penyelenggaraan pemerintahan tidak boleh mandek. Seperti di Jepara, dan Trenggalek begitu ada kekosongan langsung ada proses pengisian, ” jelasnya.

Samsuri, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Trenggalek, menegaskan jika tata cara pengisian jabatan yang kosong ini tetap mengacu kepada aturan yang berlaku.

Setelah Bupati Emil dilantik menjadi Wakil Gubernur pada Pebruari yang lalu maka selang satu hari diwajibkan menggelar sidang paripurna dengan agenda mengumumkan pengunduran bupati.

Setelan itu, sepuluh hari kemudian pihaknya memprosesnya.

“Setelah semua tahapan dilalui maka langsung menetapkan wakil bupati menjadi bupati secara difinitif, “pungkasnya.(ham)