Diskusi Sor Trembesi, Pokir DPRD Trenggalek Mulai Terjawab

TRENGGALEK,KANALINDONESIA.COM: Permasalahan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur yang disoal beberapa pihak ditegaskan beberapa tokoh jika permasalahan tersebut hanyalah persoalan terkecil dari banyaknya permasalahan yang harusnya dikupas.
Pokir DPRD sebagai usulan dari para anggota dewan yang telah disahkan secara aturan, dan merupakan isian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) tahun berikut.

“Istilah ini digunakan untuk menyebut kewajiban anggota legislatif menjaring aspirasi dari masyarakat,”ucap S Akbar Abas, mantan Ketua DPRD Kabupaten Trenggalek periode 2009-2014, saat diskusi dengan ini beberapa tokoh lain di Paguyuban Sor Trembesi, jalan Brigjen Soetran lingkup Lapangan Sumbergedong Kecamatan Trenggalek,Jumat,(5/7).

Dilanjutkan politisi asal PDI Perjuangan itu, aspirasi itu kemudian akan ditindaklanjuti para wakil rakyat ke eksekutif saat perancangan APBD.
Sesuai yang tercantum pada Pasal 55 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan DPRD tentang tata tertib, disebutkan, Badan Anggaran mempunyai tugas memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada kepala daerah dalam mempersiapkan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah, (RAPBD) paling lambat 5 (lima) bulan sebelum ditetapkannya APBD.

“Dewan kan ada masa reses. Saat itulah ada usulan-usulan itu masuk melalui dewan. Ini diatur dalam Undang-undang. Jumlahnya berapa, itu nanti ada dalam pembahasan,”lanjutnya.

Akbar Abas mengatakan, pihak yang berwenang menentukan besaran jumlah anggaran adalah eksekutif, dalam hal ini SKPD terkait yang mengurus bidang yang sesuai dengan program usulan yang diajukan oleh masyarakat. Contohnya, Dinas Bina Marga untuk usulan program perbaikan jalan.

“Pokok-pokok pikiran tidak pakai jumlah, itu hanya istilah. Jumlahnya berapa, itulah isi dari pembahasan (bersama eksekutif),” ujarnya.

Sebenarnya, masih menurut Abas, permasalahan pokir itu dalam postur APBD Kabupaten Trenggalek sangatlah kecil dibanding dengan usulan yang dituangkan dari kelompok intelektual sebanyak 80 persen.

“Pokir sebesar 3 persen Itu hal kecil dibanding sektor yang lain seperti kelompok intelektual yang itu dari dinas-dinas di lingkup Pemkab Trenggalek,”tuturnya.

Sementara Amin Tohari, politikus asal PKB yang juga hadir dalam even itu menjelaskan, permasalahan pokir usulan DPRD Kabupaten Trenggalek telah menjadi rutinitas yang berjalan di kedewanan.

“Itu sudah rutinitas, jadi tidak usah dipermasalahkan asal terpenting tidak intervensi apalagi malah yang mengerjakan,”tandasnya.

Dirinya yang akan segera dilantik menjadi anggota DPRD Kabupaten Trenggalek periode 2019-2024 pada Agustus mendatang, berharap semua pihak untuk bersikap arif dan bijak dalam menyikapi permasalahan pokir.

“Itu sudah taat aturan. Kembali kepada agar sedapatnya bisa membaca keselurahan postur APBD,”pungkasnya.(ham)