Pengisian Perangkat Desa di Jombang, Diwarnai Keluhan Hingga Dugaan Jual Beli Jabatan

surat pengumuman peserta yang akan mengikuti tes pengisian perangkat Desa, yang tidak disertai surat pengumuman hasil pengisian perangkat Desa

JOMBANG, KANALINDONESIA.COM :Pengisian perangkat Desa yang dilakukan secara bertahap di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, masih menuai sejumlah polemik.

Sejumlah aturan dan mekanisme teknis pengisian perangkat Desa, dirancang sebaik mungkin oleh Pemerintah Daerah setempat, demi untuk menghilangkan praktek jual beli jabatan, di ruang lingkup pemerintahan Desa.

Akan tetapi, aroma jual beli masih saja mencuat, meski hal itu sulit untuk dibuktikan. Pasalnya, masih ada salah satu tahapan dalam pengisian perangkat yang masih bisa memberi ruang pada pemangku kewenangan untuk melakukan praktek jual beli jabatan tersebut.

Seperti hal nya, pengisian perangkat Desa di Desa Pandanwangi, Kecamatan Diwek, Jombang. Meski, pengisian perangkat Desa dengan jabatan kaur atau kasi pemerintahan, berjalan sesuai dengan peraturan, akan tetapi dalam pelaksanaannya tetap menuai keluhan dari tokoh masyarakat dan peserta pengisian perangkat desa.

Dari data yang dihimpun dari lapangan, masyarakat setempat mengeluhkan adanya dugaan praktek jual beli jabatan. Selain itu, warga Desa setempat, juga mengeluhkan ketidaktransparan panitia dan Kepala Desa, dalam melakukan pengisian perangkat.

Bahkan salah satu calon juga mengeluh terkait adanya tes wawancara oleh Kades, yang dianggap sebagai penentu jadi atau tidaknya calon perangkat Desa menjadi perangkat Desa, selain adanya computer assisted test (CAT).

Menurut keterangan salah satu narasumber, yang namanya enggan untuk dipublikasikan, mengatakan bahwa hasil perolehan ujian CAT di BKN, ada calon yang nilainya tinggi, tapi dalam tes wawancara ia diberikan nilai yang rendah oleh Kades. Sehingga yang lolos menjadi perangkat desa, itu calon dengan urutan ke 3 nilai CAT nya.

Sembari mewanti-wanti namanya untuk tidak dipublikasikan, ia menjelaskan bahwa perhitungan skor ujian perangkat Desa tersebut, nilai hasil tes CAT, dikali 70 dan dibagi 500. Selanjutnya ditambah dengan 30 persen hasil tes wawancara yang dilakukan Kades.

“Hendra itu nomor satu nilai CAT nya, selisih poinnya sangat jauh dengan yang jadi, sekitar 50 an,” ujar SN, sembari mewanti-wanti namanya untuk tidak dipublikasikan, Minggu (11/8/2019).

“Usai tes wawancara, panitia mengumumkan hasil tes dari CAT dan nilai wawancara pada calon, tapi pengumumannya gak ditempel panitia, hanya dibacakan, lalu disimpan hasil reap nilai ujiannya,” sambung SN.

Lebih lanjut SN mengatakan bahwa, kalau dilihat dari peristiwa yang terjadi di Desanya, seolah-olah ujian CAT, yang dilakukan oleh calon perangkat di BKN, itu percuma. Karena masih saja penentunya adalah tes wawancara dari Kades yang indicator materi wawancaranya tidak obyektif. “Kayaknya ujian CAT itu percuma kalau modelnya seperti itu, lah yang kalah ujian ya tetap menang,” tukasnya.

Senada dengan SN, salah satu peserta calon perangkat Desa, Mujiono, ujian CAT dianggap tidak menjadi penentu hasil ujian seleksi perangkat Desa. Karena hasil akhir, tetap ditetntukan oleh tes wawancara oleh Kades. “Ya tes CAT itu kurang maksimal, karena yang menentukan tetap wawancara pak Lurah,” tegas Mujiono.

Disinggung apakah ada dugaan jual beli jabatan, pada proses pengisian perangkat Desa kemarin yang diikuti olehnya, Mujiono mengatakan bahwa ia tidak tau. Namun salah satu calon memang ada yang tidak terima. “Wah gak tau, tapi kemarin yang umumkan itu panitia, dan pak lurahnya pulang,” tukas Mujiono.

Dikonfirmasi terpisah, Hendra salah satu calon perangkat Desa yang memperoleh hasil ujian CAT tertinggi dengan skor 290, membenarkan bahwa memang tahapan ujian seleksi perangkat Desa yang diikutinya sudah sesuai dengan proses sebagaimana mestinya.

Dan dalam tes wawancara, ia mengaku diberikan beberapa pertanyaan olek kades. Kesemua pertanyaan tersebut sudah ia jawab dengan sesuai dan ia hanya diberikan skor yang rendah oleh Kades. “Kalau tes CAT nomor satu. Wawancaranya 10 menit, 6 soal yang saya kerjakan, dan seperti disampaikan panitia nilai saya 17 persen dari 30 persen,” ungkap Hendra.

Saat disinggung apakah ada dugaan jual beli jabatan pada proses pengisian perangkat yang ia ikuti, pada waktu itu, pada sejumlah jurnalis, Hendra mengatakan bahwa secara detail ia tidak mengerti, namun ia juga tidak menampik adanya kabar jual beli jabatan yang mencapai angka ratusan juta itu.

“Ya saya pribadi ndak berani berkomentar mas, karena saya tidak melihat sendiri, dan tidak mendengarkan secara langsung, jadi gak berani berkomentar,” pungkasnya.(elo)