Dewan Trenggalek Semprot Pelaksanaan APBD

TRENGGALEK, KANALINDONESIA.COM: Berbagai persoalan yang timbul dalam perjalanan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi lontaran bahasan dari beberapa fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Trenggalek, saat digelar rapat paripurna dewan dengan agenda Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD atau P-APBD Tahun 2019.

Lima Fraksi di DPRD Kabupaten Trenggalek, diantaranya Fraksi PKB, PDI Perjuangan, Golkar, Demokrat dan PAS semuanya menyoroti pelbagai bidang di hadapan langsung Bupati Trenggalek, H Moch Nur Arifin, Selasa,(13/8).

Zaenal Fanani, juru bicara Fraksi PKB mengatakan pelaksanaan APBD selama kurun waktu hampir 4 tahun di bawah kepemimpinan Emil-Arifin belum menunjukkan semangat melayani dan menjawab pemenuhan kebutuhan pokok dan pengembangan sektor unggulan.

“Semangat itu menjadi tantangan pemkab untuk menjawab segala kebutuhan masyarakat Trenggalek,”ucapnya.

Politisi muda yang sering berbicara di forum-forum NU ini menegaskan, perencanaan yang masih belum terukur dengan contoh nyata , menaikkan anggaran jasa konsultasi, konsultasi perencanaan dan konsultasi keahlian profesi.

“Jasa konsultasi naik 86 persen, konsultasi perencanaan naik 100 persen dengan kisaran Rp 3,5 Miliar dan konsultasi keahlian profesi yang naik dengan kisaran Rp 5 Miliar atau 85 persen lebih,”tegasnya.

Padahal seringnya hasil perencanaan yang masih jauh dari harapan sehingga harusnya dievaluasi terlebih dahulu kualitasnya daripada menaikkan anggaran yang lebih besar.

Sementara, Fraksi Demokrat yang langsung disampaikan Ketua DPC Partai Demokrat, H Mugianto merilis banyaknya kelemahan yang ditunjukkan pemerintahan saat ini.

“Rencana pengadaan tanah untuk Puskesmas Dongko ditangguhkan dulu di P-APBD tahun 2019 ini,”tandasnya.

Alasannya, target yang dicapai pada sektor ini yang telah disepakati saat ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka Menengha Daerah (RPJMD) tahun 2018 yang lalu tidak tercapai.

“Belum lagi permintaan kendaraan dinas yang menimbulkan angka kenaikan anggaran hingga 400 persen lebih, ini berbanding terbalik dengan hasil kinerja,”tuturnya.

Maka itu pihaknya meminta Bupati Moch Nur Arifin untuk menanggapi penyampaian yang dibunyikan dalam forum paripurna yang akan datang.

Samsul Anam, Ketua DPRD Kabupaten Trenggalek  menyampaikan paripurna ini dipercepat agar sebelum berakhir periode jabatan anggota dewan semua tugas yang menjadi tanggungjawabnya berakhir pula.(ham)