Ganti Rugi Kerusuhan Suporter di Jatim , Tuai Pro Kontra Kalangan Wakil Rakyat 

SURABAYA KANALINDONESIA.COM  Dana ganti rugi kerusakan akibat bentrokan Bonek dengan Aremania di luar Stadion Soepriyadi Kota Blitar menuai pro dan kontra. Mengingat ganti rugi tersebut belum diketahui diambilkan pos anggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mana.

Anggota Badan Anggaran DPRD Jatim, Hikmah Bafaqih mengatakan, dalam Undang-Undang Kebencanaan, kerusakan akibat ulah manusia atau kegagalan teknologi bisa dianggap bencana sosial. Apalagi kerusakan itu menimbulkan dampak lebih luas, seperti halnya pada fasilitas umum.

Parameter bencana sosial adalah jika kerusakan tidak segera diperbaiki, kerugian dirasakan banyak orang. Seperti halnya layanan umum.

“Saya malah apresiasi, kalau tidak diatasi malah yang rugi semakin banyak,” kata Hikmah, dikonfirmasi, Rabu 19 Februari 2020.

Hikmah menilai kerusuhan antara suporter Persebaya dengan Arema bisa dianggap bencana sosial. Jika terjadi insiden keos, meskipun disebabkan ulah manusia bisa dikategorikan bencana sosial. Sementara untuk anggaran rehabilitasi terhadap kerusakan bisa diambilkan dana on call.

“Itu boleh ada pernyataan sebagai bencana terus diakseskan dana on call yang memang dimiliki Pemprov. Kebetulan saya pernah kerja di sektor kebencanaan jadi pernah mengkaji itu,” ujar

Perempuan yang juga wakil ketua Komisi E DPRD Jatim itu sangat mengapresiasi langkah Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa yang akan mengganti kerusakan dan menanggung biaya perawatan korban bentrokan.

Ganti rugi korban bentrokan tidak bisa dibebankan kepada pelaku. Namun, pihak berwajib tetap harus memproses hukum provokator yang mengakibatkan terjadinya bentrokan sesuai aturan yang belaku.

“Mungkinkah kita minta pertanggungjawaban ke pelaku apa mungkin ? ini kan ruwet. Wajarlah kalau Pemprov menggantinya,” tegasnya.

Hikmah menegaskan, Banggar tidak mengetahui sumber pos anggaran untuk penanganan perbaikan kerusakan. Jika menggunakan dana on call, gubernur Khofifah harus mengajukan penetapan bencana.

Kalau diambilkan dari Biro Kesejahteraan Sosial (Kesos), secara otomatis merupakan dana hibah. Sebaliknya, jika diambilkan Bakesbangpol, maka anggaran di Biro Keuangan, bukan di BPBD. Bakesbangpol memang diminta untuk mendata kerusakan karena memiliki fungsi Perlindungan Masyarakat (Linmas).

“Tapi saya kurang paham itu, karena itu konstruksi biasanya di kabupaten. Saya sendiri tidak tahu yang dimaksudkan ditangani lewat pos anggaran apa?,” kata Hikmah.

Mantan ketua PW Fatayat Jatim itu menegaskan, agar bentrokan tidak terjadi kembali dalam final piala gubernur, perlu dilakukan perimbangan intervensi, dan respon. Dengan begitu, tidak ada orang lain dirugikan ketika fasum rusak. Pemprov juga melakukan edukasi yang lebih masif.

“Mitigasi agar kemudian tidak diremehkan oleh suporter (merasa akan diberi ganti rugi. Harus seiring, motor utama perusakan harus diproses hukum,” paparnya.

Anggota DPRD Jatim, Achmad Firdaus menolak jika ganti rugi diambilkan dari APBD Jatim. Legislatif lebih berharap Pemprov fokus dalam pembinaan sepak bola di Jatim. Pemberian ganti rugi dikhawatirkan akan menimbulkan bentrokan lagi.

“ Kalau sedikit-sedikit diganti tentunya mereka akan mengulangi serupa. Ini bukan contoh yang baik dalam pembinaan olahraga di Jatim,” tegasnya.

Menurutnya, pembinaan terhadap suporter harus melibatkan seluruh tokoh suporter, polisi dan TNI. Dengan begitu, solusi untuk menciptakan kondisi yang kondusif bisa diketahui.

“Kumpulkan semuanya lalu dicari solusinya bersama tokoh-tokoh suporter yang ada bagaimana baiknya dalam membuat kondusif antar suporter. Kalau untuk mengganti rugi akibat ulah suporter kami tolak,” pungkasnya.

Sementara Kepala BPBD Jatim, Suban Wahyudiono membantah bahwa pos anggaran perbaikan ada di instansinya. BPBD hanya menangani bencana yang disebabkan alam.

“Tidak ada. Karena kami untuk menanggulangi bencana alam. Mungkin di Bakesbangpol atau Dinsos,” tuturnya.

Kepala Bakesbangpol Jatim, Jonathan Judyanto ketika dikonfirmasi tiga kali untuk mempertanyakan pos anggaran perbaikan kerusakan tidak menjawab. Padahal handphonenya saat dihubungi aktif. Bahkan di SMS juga tidak membalasnya.

Kepala Dinas Sosial Jatim, Alwi mengaku belum mendapatkan perintah dari Sekdaprov Jatim. Dirinya belum berani menyimpulkan kalau anggaran akan diambilkan di Dinsos Jatim.

“Belum ada perintah dari atasan. Jadi kami tidak bisa menyimpulkannya,” pungkasnya. nang