DPRD Bilang Gubernur Jatim Jangan Sibuk di Acara Seremonial Saja, Tapi Program kongkrit Untuk Masyarakat Tidak Tercapai

SURABAYA KANALINDONESIA.COM Sudah 365 hari , Khofifah Indah Parawansa duduk menjadi pemimpin Jatim. Sayangnya selama 12 Bulan menjadi Gubernur Khofifah masih dinilai belum mampu memimpin hampir 40 jutaan penduduk Jatim. Ketua Muslimat ini baru sebatas menjadi kepanjangan tangan pemrintah pusat, belum menunjukkan kelasnya sebagai pemimpin rakyat Jatim menuju harapan yang pernah ditorehkan dihati rakyat Jatim.

Satu tahun kepemimpinan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Emil E Dardak dinilai masih belum terfokus kerja untuk masyarakat Jawa Timur.

Koreksi keras ini disampaikan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Anwar Sadad atas kinerja Khofifah.

Kata Sadad, ada dua tugas penting Kepala Daerah di tingkat Provinsi. Pertama sebagai Kepanjang tanganan pemerintah pusat di daerah, kedua sebagai pelayan dalam menuntaskan persoalan-persoalan di masyarakat yang dipimpinnya.

“Gubernur kita ini masih fokus dan berkonsentrasi penuh menjalankan tugas sebagai wakil pemerintah Pusat, belum sebagai kepala daerah yang melayani 40 juta masyarakat Jawa Timur,” tegas Anwar Sadad, usai sidang paripurna di DPRD Jatim, Kamis (27/2/2020).

Dengan hanya menjalankan tugas sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat, maka yang dilakukan lebih banyak pada urusan-urusan nasional yang diperuntukkan untuk Jawa Timur semata. “Sehingga sedikit mengabaikan fungsi yang tak kalah pentingnya, yaitu sebagai Kepala Daerah. Dua fungsi itu melekat pada jabatan gubernur,” ingat Anwar Sadad.

Politisi Partai Gerindra ini lantas mengibaratkan sebagai wakil pemerintah Pusat, Gubernur tinggal menjalankan kebijakan Presiden secara taken for granted. “Karena Juklak-juknis sudah ada, dananya ada. itu tidak terlalu sulit,” ujarnya.

Sebagai kepala daerah, lanjut Sadad, Gubernur harus bisa memimpin 40 juta warganya menjadi provinsi yang terunggul dan memiliki ketahanan di sektor pangan dan energi. Hal ini butuh strategi perencanaan yang jitu. “Tentu kita tahu, gagasan besar dalam visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur akan berhadapan dengan realita terbatasnya anggaran. Di sinilah tantangannya,” sebut anggota DPRD Jatim 4 periode ini.

Menurutnya, skenario menjadikan Jatim sebagai provinsi terunggul sudah waktunya digagas oleh para perencana pembangunan, para expertis, dan tenaga ahli yang di-hired oleh Gubernur. Semua itu menuju satu fokus mewujudkan nawabakti Satya sebagai janji politik Gubernur dan Wakil Gubernur. “Jangan sampai, ketika sekarang ada Peraturan Presiden No 80/2019 tentang percepatan pembangunan Ekonomi Jawa Timur, lalu lupa akan janji-janji yang tertuang di nawabakti satya ataupun di RPJMD,” saran Sadad.

Untuk menjalankan dua tupoksi gubernur dengan tepat, Anwar Sadad meminta agar Pemprov Jatim segera membenahi SDM dan bekerja total untuk rakyat. “Jangan cuma aktif di acara seremonial saja, tapi program kongkrit ke masyarakat tidak tercapai,” pungkas Sadad. Nang