Dialektika Demokrasi : Jika SBY Merasa Disadap Seharusnya Melapor ke Penegak Hukum

KANALINDONESIA.COM, JAKARTA : Isu penyadapan yang dilontarkan oleh mantan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam merespon persidangan dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Cagub DKI Jakarta, Basuki Tjahaya Purnama (Ahok), menjadi pembahasan khusus dalam dialektika demokrasi bersama anggota komisi lll DPR RI F PDIP Masinton Pasaribu, komisi l DPPRI FPPP Syaifullah Tamliha dan Direktur Informasi BIN Wawan Purwanto di Gedung DPR RI Jakarta, Kamis (02/02/2017).

“Kita hormati semua mantan Presiden RI dan juga menghormati para ulama termasuk KH. Ma’ruf Amin, namun semua harus meletakkan kepentingan bangsa dan negara di atas segala-galnya. Jangan tiba-tiba menyatakan merasa disadap. Tapi, kalau disadap laporkan langsung ke penegak hukum, dan bukannya menggelar konferensi pers,” tegas anggota Komisi III DPR FPDIP Masinton Pasaribu.

Kalau perasaan kata Masinton, itu terkait masalah pribadi dan tidak perlu dibawa ke ranah publik.

“Bukan didramatisasi dan dipolitisasi. Seolah-olah dirinya didzolimi. Apalagi dalam persidangan itu tidak ada ucapan penyadapan. Tapi, Pak SBY tiba-tiba merasa disadap dan menyerang lembaga intelejen negara. Itu namanya politik baper (terbawa perasaan). Jadi, hentikanlah politisasi dan penyebaran fitnah itu. Bahwa bangsa ini butuh ketenangan sehingga jangan sampai ‘Menepuk air didulang terpercik muka sendiri’,” ujarnya.

Persoalannya kata Tamliha, seolah-olah kuasa hukum Ahok mempunyai bukti, dan yang berwenang melakukan penyadapan itu adalah KPK, BIN, BAIS, Kepolisian dan Kejaksaan. Tapi, yang paling canggih adalah penyadap KPK, baru BIN, BAIS, Kepolisian dan Kejaksaan.

“Sekarang ini siapapun bisa membeli alat penyadap. Termasuk pengusaha, pengacara dan sebagainya, tapi ini amatiran. Seperti bola liar, maka penyadapan ini perlu diatur oleh UU,” jelasnya.

Dengan demikian, Presiden Jokowi pun bisa disadap. Juga oleh asing dimana SBY pernah disadap oleh intelejen Australia. Untuk itu, lembaga sandi negara itu harus dioptimalkan untuk menangkal penyadap amatiran tersebut.

“Saya melihat politik makin gaduh. Sementara bangsa ini butuh ketenangan dan stabilitas di tengah ekonomi belum membaik, dan kegaduhan politik ini dicap sebagai kemunduran demokrasi,”tambahnya.

Wawan juga menegaskan jika bicara hukum itu bicara bukti-bukti. Soal penyadapan, baik KPK, Polri, Kejagung, BIN, BAIS, BNN maupun BNPT itu dibawah pengawasan dan harus sesuai dengan SOP (standar operasional) yang ketat. Itu harus dipertanggungjawabkan kepada presiden.

“Saya yakin kalau ada penyadapan, itu bukan dari lembaga negara,” katanya.

Diakui Wawan jika kasus ini membingungkan. Dimana Pak SBY bilang ada komunikasi, tapi kata KH Ma’ruf Amin tidak ada. Weekiliks saja kata Wawan, tidak pernah memberi keterangan otentik soal penyadapnya itu siapa? “Weekiliks tak pernah menjelaskan. Memang politik kita ini sensitif isu. Jadi, kita boleh tegang, namun tetap dalam kerangka NKRI,” pungkasnya.(gardo)