FRMJ : Rapot Merah untuk Kinerja Unit Tipikor Polres Jombang dalam Tangani Sejumlah Kasus Dugaan Korupsi di Jombang

salah satu surat pangggilan yang kasusnya ngendon

KANALINDONESIA.COM, JOMBANG : Macetnya penanganan sejumlah kasus dugaan korupsi yang di tangani oleh pihak unit tindak pidana korupsi (Tipikor) Polres Jombang, membuat sejumlah kalangan aktifis anti korupsi di Jombang, mempertanyakanya, pasalnya dari sejumlah perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) yang ditangani unit Tipikor Polres Jombang, macet dan tidak ada kejelasan status perkaranya hingga sekarang.

Hal inilah yang menyebabkan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Forum Rembuk Masyarakat Jombang (FRMJ) memberikan nilai merah akan kinerja pihak unit Tipikor Polres Jombang.

“Dari sejumlah kasus korupsi yang ditangani unit Tipikor Polres Jombang, mana ada yang sampai ke persidangan?. Bisa kita ulas kebelakang sejumlah perkara korupsi yang ditangani unit Tipikor Polres Jombang, yang prosesnya sampai pada pemanggilan terhadap sejumlah dinas dan kepala desa di Jombang, apakah ada kejelasannya?,”ungkap Joko Fattah Rochim selaku ketua FRMJ pada kanalindonesia.com, Jumat (03/02/2017).

Saat disinggung pihak mana saja yang pernah dipanggil, oleh penyidik Tipikor Polres Jombang dan hingga kini status perkaranya belum jelas, pria yang akrab disapa Cak Fattah ini mengatakan,” banyak perkara yang macet yang ditangani unit tipikor, mulai dari adanya kasus dugaan korupsi pada Dinas Pertanian, PU. Binamarga, PU. Pengairan, Dishutbun, kepala Desa Sukosari, kepala desa Bedahlawak, Kepala Sekolah SMPN 4 Jombang dan belum lagi sejumlah perkara lain yang masih ngendon di unit itu,” tegasnya.

Ketika ditanya apa yang menjadi harapannya kedepan terkait penegakan kasus-kasus korupsi yang ditangani Polres Jombang, pihaknya mengatakan,” saya pesimis sekali kalau pihak kepolisian Jombang bisa mengungkap kasus korupsi, dan menegakkan hukum di bidang tindak pidana korupsi, bila pihak kepolisian tidak melakukan reformasi di internal jajarannya, khususnya unit tipikor,” pungkasnya.

Hingga kini hanya kasus korupsi pembangunan lapangan yang berada di Desa Tanjungwadung, Kabuh, Jombang yang perkaranya sampai ke meja hijau, namun dalam perkara tersebut hanya mantan kepala Desa yang mampu dijerat dengan UU Tindak Pidana Korupsi.(elo)