DPD Berharap Pemerintah Mempermudah Prosedur TKI

KANALINDONESIA.COM, JAKARTA : Komite III DPD RI menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan BNP2TKI untuk membahas masalah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) khususnya yang ilegal. Dimana TKI harus memenuhi standar sertifikasi internasional dan TKI ke luar negeri itu suatu keniscayaan, yang tidak bisa dihindari.

RDP dipimpin oleh Ketua Komite III Hardi Selamat Hood dan dihadiri oleh Kepala BNP2TKI Nusron Wahid di Gedung DPD RI, Jakarta, Senin (6/1/2017). “Penempatan TKI ke luar negeri bagi Indonesia merupakan keniscayaan dan tidak mungkin dapat dihentikan. Sebab hal ini menyangkut kelangsungan dan kebutuhan hidup seseorang,” tegas Nusron.

Dimana jumlah angkatan kerja Indonesia setiap tahun mencapai 2,8 juta, orang dengan kualitas pendidikan angkatan kerja tersebut sebanyak 63 % hingga 68 % itu merupakan lulusan sekolah dasar atau sekolah menengah pertama (SMP).
Dari jumlah tersebut, hanya sekitar 1,5 juta angkatan kerja yang terserap pada lapangan kerja yang ada di Indonesia. “Jadi, tak ada cara lain bagi 1,3 juta angkatan kerja lainnya kecuali mencari pekerjaan di tempat lain di luar negeri. “Dengan tingkat pendidikan yang relatif rendah sudah dapat dipastikan TKI di luar negeri hanya akan memenuhi porsi sektor informal,” kata politisi Golkar itu.

Menurut Nusron, secara umum persoalan penempatan TKI ke luar negeri di Indonesia mencakup 3 hal yakni TKI unprocedural (ilegal), moratorium dan overcharging biaya. Kasus TKI unprocedural banyak terjadi pada TKI di Malaysia, lamanya proses administrasi prosedural, mahalnya biaya menjadi alasan penguat munculnya kasus TKI unprocedural. “Solusi terhadap TKI unprocedural adalah pemutihan. Solusi ini telah mendapat respon positif dari pemerintah Malaysia,” tambah mantan Ketua Umum PP GP Ansor itu.

Anggota DPD Provinsi NTT Abraham Liyanto mengatakan bahwa yang terpenting adalah bagaimana cara pemerintah untuk mencegah yang ilegal dengan cara mempermudah prosedur yang legal. Ia mengusulkan agar seluruh biaya pengurusan kelengkapan dokumen seperti KTP, KK, surat izin suami hingga paspor ditanggung oleh Pemerintah dan bukan menjadi tanggung jawab PPTKIS. “PPTKIS seharusnya hanya menjadi semacam travel biro saja,” ungkapnya.

Senator dari Sulawesi Tenggara, Delis Julkarson Hehi mendukung program pemerintah untuk memprioritaskan penempatan TKI formal sebanyak 70 persen. Namun, persoalannya adalah pada sertifikasi dan akreditasi TKI tersebut. “Sertifikasi dan akreditasi menjadi jaminan yang memastikan kualitas SDM TKI formal terstandard secara internasional.

Untuk itu kata Nusron, dua sektor tenaga kerja yang diharapkan oleh pemerintah menghasilkan devisa adalah hospitality dan kesehatan, yang sangat rendah resikonya. “Tapi, faktanya TKI yang paling banyak diinginkan oleh pasar kerja di luar negeri adalah pranata rumah tangga dan anak buah kapal, yang memiliki resiko tinggi dan penuh dengan isu politik.

Selain faktor sertifikasi dan akreditasi standard internasional yang sebagian besar tidak dimiliki oleh lembaga pendidikan formal maupun informal di Indonesia. Ketidakmampuan atau kekuranglancaran terhadap bahasa internasional seperti Bahasa Inggris, Perancis, Jepang maupun China menyebabkan TKI kalah bersaing dengan negara tetangga. “Atas hal ini BNP2TKI meluncurkan program subsidi pelatihan bagi 5000 angkatan kerja untuk pasar kerja formal di luar negeri, yang dipastikan juga untuk daerah,” pungkas Nusron.