Komisi D DPRD Jombang : Disdik Harus Cari Solusi untuk Atasi TPP Guru SMP Swasta

Mulyani Puspita Dewi, ketua komisi D DPRD Jombang

KANALINDONESIA.COM, JOMBANG : Seperti diberitakan sebelumnya, bahwa di Kabupaten Jombang, nasib tenaga pendidik (red : guru) Sekolah Menengah Pertama (SMP) swasta mempunyai nasib yang kurang beruntung, hal ini dikarenakan setiap guru tersebut mempunyai tanggung jawab yang besar dalam hal mencerdaskan generasi penerus bangsa, akan tetapi jika dilihat dari segi penghasilan mereka, setiap guru SMP swasta hanya mendapatkan gaji yang minim per bulannya, yakni sebesar Rp 300,000,- per bulannya.

Dengan adanya Tunjangan Profesi Pendidik (TPP) nasib guru ini sedikit terbantu dalam hal memenuhi kebutuhan hidupnya, namun kali ini mereka harus gigit jari dan harus bersabar karena dana TPP triwulan keempat yakni bulan Oktober, November, Desember tahun 2016 belum juga turun.

Meskipun saat ini sudah memasuki bulan Februari 2017, namun kabar turunnya dana TPP tersebut masih belum jelas dan belum ada kepastian kapan turunnya.

Dari pengakuan salah satu guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) swasta yang mewanti-wanti namanya agar tidak dipublikasikan, pihaknya menuturkan bahwa pencairan dana TPP untuk guru SMP swasta se Kabupaten Jombang, memang belum turun dan pihak dinas terkait belum memberi penjelasan secara resmi tentang permasalahan ini.

“Untuk dana TPP triwulan keempat yang Bulan Oktober, November, Desember itu yang belum turun mas. Mestinya dana tersebut cair pada Bulan Desember tahun lalu, dan sampai sekarang juga belum ada kabar turunnya dana TPP dari pihak dinas,” tegasnya, Kamis(09/02/2017).

Masalah molornya pencairan dana TPP yang merupakan hak dari setiap guru SMP swasta ini, memancing respon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jombang, khususnya Komisi D yang membidangi masalah-masalah seputar pendidikan.

Mulyani Puspita Dewi selaku ketua komisi D DPRD Jombang, menuturkan bahwa pihaknya akan segera mengkomunikasikan pada Disdik untuk segera memberikan sosialisasi melalui kepala Sekolah, UPTD dan mengundang seluruh guru SMP swasta, pihaknya juga meminta pada para guru SMP swasta untuk bersabar, sembari menunggu sosialisasi dari Disdik.

“Kami akan akan segera meminta pihak Disdik untuk segera mensosialisasikan pada guru-guru SMP swasta terkait masalah molornya pencairan dana TPP ini, setidaknya agar mereka mengetahui ini merupakan kendala pencairan dari pusat atau Kabupaten, bila memang ada kendala dari pihak pusat maka pihak Disdik harus segera konsultasi ke pusat, agar bisa menyampaikan pada guru-guru penerima TPP tentang kepastian kapan akan diturunkannya dana tersebut, dan apabila kendalanya dari kabupaten, maka segera dicarikan solusi yang tepat,”ungkap Dewi pada kanalindonesia.com, Kamis (09/02/2017).

Masih menurut ketua Komisi D,” saya berharap agar guru-guru bisa menerima bila ada penjelasan yang rasional, dan diharapkan guru-guru membangun komunikasi yang baik dengan dinas erkait menganai masalah ini dan pasti akan ada jalan  yang terbaik,” pungkasnya.

Saat dikonfirmasi di ruangannya Suwono selaku staf Disdik yang menangani masalah ini, pihaknya sedang tidak ada diruangannya, dikarenakan sedang keluar.(elo)