Penanganan Kasus Macet, Bupati MKP Dilaporkan TC Jatim Ke Presiden Joko Widodo

Anang F, sekretaris LSM TC Jatim saat berada di istana Presiden, Jakarta

KANALINDONESIA.COM MOJOKERTO : Sejumlah perkara yang membelit Bupati Mojokerto yakni Mustofa Kemal Pasha (MKP), masih juga belum berakhir.

“Selain kasus korupsi kredit fiktif di PT BPD Jatim Cabang H. Muhammad di Surabaya (Bank Jatim), sebesar Rp 52,3 miliar, yang status MKP menjadi tersangka dari dokumen Rapat Dengar Pendapat (RDP) komisi III DPR RI dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam dua kali rapat pada tahun 2015 semester I dan II, MKP disebut sebagai tersangka,”ucap Anang F, sekretaris LSM TC Jatim.

Status tersangka itu dikuatkan dengan hasil klarifikasi KPK ke Bareskrim Polri melalui surat KPK-RI nomor : R-13845 25/09/2014 tanggal 25 September 2014.

Namun 2 tahun sudah kasus ini belum juga ada kejelasan, Bupati MKP masih juga lolos dari jeratan hukum.

“Dan kini perkara baru muncul lagi, Bupati MKP diduga terlibat pencurian kekayaan alam negara yakni aktifitas pertambangan galian C yang berkedok normalisasi di sepanjang anak Sungai Brangkal, tanpa menggunakan izin dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas,”ucap Anang F.

Dengan lambanya proses hukum yang melibatkan Bupati MKP tersebut, Anang F, selaku sekretaris Transparency and Transportation Community (TC) Jawa Timur mendatangi Presiden Joko Widodo di Istana negara untuk melaporkan ulah Bupati MKP ini.

“Kami sengaja melaporkan Bupati MKP yang seolah-olah kebal hukum, karena dari semua perkara yang melibatkannya Bupati MKP selalu saja lolos, kali ini untuk perkara dugaan pencurian kekayaan alam di anak Sungai Brangkal yang terletak di Kecamatan Jatirejo dengan berkedok normalisasi itu sudah sangat merugikan negara maupun sebagian masyarakat di sana, hal ini dikarenakan sejumlah tanah warga juga ikut disrobot dalam proyek normalisasi abal-abal tersebut,” ujarnya saat ditemui kanalindonesia.com, Sabtu (11/02/2017).

Masih menurut Anang F,” dari hasil normalisasi itu sejumlah material kandungan bumi yakni bebatuan di setor ke PT Mustika yang tak lain adalah milik keluarga Bupati MKP. Warga di area sepanjang sungai tidak bisa melakukan apa-apa karena ada oknum-oknum kecamatan maupun dinas pengairan kabupaten yang mengintimidasi warga,” tegasnya.

Saat disinggung apa yang menjadi harapan atas pelaporan yang dilakukan oleh pihaknya pada Presiden, pria yang berpawakan kurus ramping ini mengatakan,” kami beserta masyarakat yang khususnya ada di Mojokerto berharap pada Presiden untuk segera merespon dan meminta Polri serta KPK untuk menegakkan hukum yang berlaku di negara ini, dengan mengusut tuntas perkara-perkara yang melibatkan Bupati MKP,” pungkasnya.(elok)