Penyelenggaraan Haji Semrawut, DPR Usulkan Bentuk BPIH

KANALINDONESIA.COM, JAKARTA: Menyadari penyelenggaraan ibadah haji selama ini masih semrawut dan lemahnya bargaining potitioning pemerintah Indonesia terhadap pemerintah Saudi Arabia, maka DPR RI mengusulkan dibentuknya Badan Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Badan ini bukan swasta dan bukan juga pemerintah, melainkan badan non pemerintah yang berada di bawah Presiden RI.

“Indonesia sebagai negara yang jumlah jamaah hajinya terbesar di dunia, tapi bargaining potitioningnya masih lemah. Karena itu DPR mengusulkan dibentu Badan Khusus Penyelenggara Ibadah Haji. Badan ini bukan swasta, bukan pemerintah, tapi badan non pemerintah yang berada di bawah Presiden RI. Badan inilah yang akan mengurusi penyelenggaraan ibadah haji secara khusus,” tegas Wakil Ketua Komisi VIII DPR dari Partai Gerindra, Sodik Mujahid dalam forum legislasi ‘Mungkinkah Penambahan Kuota Haji akan Merata?’ bersama Ketua Panja BPIH dan Wakil Ketua Komisi VIII DPR dari Partai Golkar, Deding Ishak, dan pengamat haji M. Subarkah di Gedung DPR RI Jakarta, Selasa (14/2/2017).

Kata Sodik Mujahid, Saudi Arabia dan Indonesia itu memiliki kultur keagamaan yang sama, maka semaksimal mungkin lobi haji itu bisa berhasil dengan memperkuat diplomasi tersebut agar kuota haji bisa terus bertambah, atau bisa mengoptimalkan sisa kuaota haji dari negara lain. “Jumlah jamaah haji yang besar ini seharusnya menjadi kekuatan besar agar penyelenggaraan haji makin baik. Seperti halnya yang dilakukan Iran dan Turki,” ujarnya.

Karena itu Sodik menyayangkan jika adanya dugaan bahwa pejabat Indonesia itu dalam lobi selalu mendahulukan ‘komisi atau fee’. Itulah mungkin yang menyebabkan penyelenggaraan ibadah haji kurang baik. Namun hal itu harus dikonfirmasi kebenarannya. “Itu katanya. Tolong dikonfirmasi lebih lanjut soal ‘komisi’ haji itu,” pungkasnya.

Deding Ishak menyarankan hal yang sama jika pemerintah bisa mengotimalkan kuota haji negara-negara tetangga, yang tidak digunakan. “Kuota negara tetangga yang tidak digunakan bisa dimanfaatkan oleh Indonesia. Disamping adanya pembatasan ibadah haji bagi mereka yang sudah menunaikan ibadah haji, maka diberi tenggang waktu sampai 10 tahun baru bisa berhaji lagi,” jelasnya.

Sejauh itu kata Deding, upaya perbaikan penyelenggaraan ibadah haji harus terus ditingkatkan terkait pemondokan, konsumsi, catering, transportasi dan sebagainya. “Kini sudah baik. Tapi, tetap harus meningkatakan pelayanan haji tersebut demi kenyamanan, kekhusyu’an jamaah haji dalam beribadah,” ungkapnya.(gardo)