Apindo Pasuruan Ajukan Keberatan Penetapan UMSK

istimewa

KANALINDONESIA.COM, PASURUAN: Penetapan upah minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) Pasuruan tahun 2017 oleh Gubernur Jatim direaksi Apindo Kabupaten Pasuruan. Keberatan dengan UMSK itu, Apindo mengajukan judicial executive ke Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Penetapan UMSK mencerminkan carut-marutnya hukum ketenagakerjaan, khususnya menyangkut sistem penetapan upah. Penetapan Pergub berkesan sangat dipaksakan, karena justru bertentangan dengan PP 78/2015 pasal 49 tentang syarat yang harus dipenuhi terkait penetapan UMSK,” jelas Ratno, sekretaris Apindo Kabupaten Pasuruan.

Ratno menambahkan, Apindo Kabupaten Pasuruan  sudah beberapa kali mengirim surat. Baik ke Disnaker Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jatim, Bupati Pasuruan, maupun Gubernur Jatim tentang UMSK tersebut.

Intinya, Apindo menyebut dalam suratnya, bahwa UMSK tidak bisa ditetapkan. Sebab, tidak memenuhi syarat hukum.

Syarat hukum yang dimaksud, yaitu angka UMSK harus disetujui antara asosiasi sektor dengan serikat pekerja atau buruh sektor.

Sedangkan, di Kabupaten Pasuruan belum berdiri asosiasi sektor apapun. Karena itu, jika gubernur tetap mengeluarkan Pergub tentang UMSK, maka dengan sendirinya menjadi batal demi hukum.

“Atas carut-marutnya Pergub UMSK ini, maka Apindo mengambil langkah judicial executive yang sudah diserahkan Kemendagri Jumat (03/02/2017) lalu. Selanjutnya jika terjadi perselisihan UMSK di tahun 2017, maka bukan suatu perselisihan yang normatif, tetapi lebih ke perselisihan kepentingan,” terangnya.

Ratno pun mengimbau kepada para pekerja agar mendalami dan memahami tempat kerja masing-masing dengan mengutamakan kelangsungan bekerja dan berusaha. Sementara pada pengusaha, Ratno mengimbau agar terbuka dan membangun komunikasi sebaik-baiknya dengan para pekerja. Sehingga, terjadi kemitraan yang solid antara pengusaha dan pekerja sebagai modal dalam penguatan usaha dan kelangsungan bekerja.

“Untuk Jatim, judicial executive juga diajukan Apindo Kabupaten Sidoarjo. Sekarang, tinggal menunggu pentunjuk dan jawaban dari Kemendagri,” tegasnya.

Secara terpisah, sekretaris Disnaker Kabupaten Pasuruan Agus Hernawan menanggapi dingin langkah Apindo mengajukan judicial executive ke Kemendagri. Agus mengaku tidak menerima tembusan surat.

“Tapi, ini adalah wajar dan merupakan hak prerogatif Apindo. Intinya, merasa keberatan terkait UMSK yang sudah ditetapkan Gubernur Jatim,” bebernya.

Selama Kemendagri belum memberikan jawaban atas judicial executive yang diajukan Apindo Kabupaten Pasuruan, menurut Agus, UMSK 2017 tetap berlaku. Utamanya bagi 12 perusahaan yang wajib melaksanakan UMSK, selain UMK.‎ (bet)