Bupati MKP Dilaporkan Warga ke Polres Mojokerto, Atas Pertambangan Ilegal Berkedok Normalisasi

Bukti surat dari BBWS

KANALINDONESIA.COM, MOJOKERTO : Bupati Mojokerto Muhammad Kemal Pasha (MKP) dilaporkan puluhan warganya sendiri dari berbagai desa di Kecamatan Jatirejo dan Gondang ke Polres Mojokerto, dikarenakan Bupati MKP dituduh terlibat kasus pertambangan illegal, batu berkedok normalisasi sungai landaian dan jurang Sentot di Kecamatan Jatirejo dan Gondang.

Syamsul Bahri selaku kordinator warga yang melakukan pelaporan serta aksi tersebut, mengatakan bahwa, para warga sengaja mendatangi Polres Mojokerto untuk melaporkan Bupati MKP.

“Hari ini kita mengirimkan laporan illegal maining atau pencurian harta negara ke Kapolres. Yaitu kasus pencurian kekayaan negara berupa penambangan batu sungai berkedok normalisasi sungai yang dilakukan Pemkab Mojokerto,” ungkapnya.

Masih menurut Syamsul,” kami meminta agar aparat kepolisian segera menangkap oknum pemerintah Kabupaten Mojokerto yang mencuri harta kekayaan negara tersebut. Kami juga serahkan bukti berupa surat dari BBWS (Balai Besar Wilayah Sungai) Brantas yang menyatakan bahwa kegiatan itu ilegal. Selain itu, rekaman penambangan batu dari sungai yang dibawa ke pabrik PT Musika milik keluarga bupati. Semuanya bukti-bukti kita lampirkan,” tegasnya, Kamis (16/02/2017).

Syamsul menambahkan, sejumlah pejabat Pemkab Mojokerto juga terlibat dalam pencurian harta kekayaan negara ini. Sebab, sebelum kegiatan itu dilakukan, ada sosialisasi yang disampaikan kepada warga yang lahannya terdampak.

Dalam sosialisasi tersebut, penggalian batu itu dilakukan untuk normalisasi sungai dan merupakan proyek tanpa anggaran milik Pemkab Mojokerto.

“Pelakunya orang-orang pemerintah kabupaten. Makanya yang kita laporkan mulai Bupati Mojokerto (Mustofa Kemal Pasha), Kepala Dinas Pengairan yang lama (Didik Pancaning), Camat Jatirejo Joko Widjayanto, Kepala UPTD Pengairan, Mudjiono dan pihak ketiga pelaksana proyek. Di kontrak kerjanya saya baca atas nama Didik dan Faisal Arif,” ujarnya.

Lanjut, Syamsul,” Harapan kami agar pelaku ilegal maining segera ditindak. Pencuri negara jangan dibiarkan saja. Kita juga sudah melaporkan hal ini ke KPK, Mabes Polri, Bareskrim, Kementrian PUPR, Kementrian Lingkungan Hidup, dan Polda Jatim. Satu dua hari ini harus ada tindakan, jika tidak berarti ada tebang pilih dalam hal ini,” pungkasnya.

Secara terpisah, AKBP Rachmad Iswan Nusi selaku Kapolres Mojokerto, memaparkan bahwa pihaknya sudah menerima laporan dari warga tersebut, akan tetapi pihak Kepolisian masih perlu mengkaji laporan tersebut.

“Laporannya sudah kita terima dan akan kita kaji. Baru saya mau baca ini. Nanti kita lihat, kita pelajari dulu karena laporan mereka sudah sampai atas sana (Mabes Polri),” pungkas Kapolres.(elo)