F-PKB DPRD Jatim Dorong Pemprov Jatim Bantu Pondok Pesantren Hadapi New Normal

SURABAYA KANALINDONEISA.COM : Fraksi PKB meminta Pemprov Jatim memberikan perhatian lebih kepada ponpes yang ada di Jatim dengan memperbaiki fasilitas di ponpes agar memenuhi standar diberlakukannya New Normal seperti yang sedang di rencanakan pemerintah.

Wakil Ketua DPRD Jatim dari FKB Anik Maslachah menilai dengan kondisi Pondok Pesantren di Jatim yang belum memenuhi standart kesehatan pemprov Jatim harus memberikan perhatian lebih, jika tidak ingin ponpes menjadi claster penyebaran Covid 19.

“Perhatian khusus itu adalah dalam bentuk kebijakan anggaran pada pondok pesantren. Mengingat dari 4.450 ponpes dengan 574.340 santri di seluruh Jatim kondisi sarana prasarananya masih banyak yang belum memenuhi standart kesehatan. Masih banyak pondok pesantren yang belum berstandart protokol kesehatan covid 19,” jelas Anik Maslacah, Rabu (27/5/2020).

Baca:  Selama 24 Hari, Polres Pamekasan Amankan 12 Pelaku Kasus Narkoba Dengan BB 16,83 Gram Sabu

Kenapa harus ponpes ?
Menurutnya, Ponpes mempunyai andil yang luar biasa tidak hanya untuk pencetak kader bangsa yang cerdas. Lebih-lebih bagi pembentukan karakter anak muda. Selain itu, Ponpes juga merupakan embrio munculnya lembaga pendidikan. “Oleh karenanya wajib hukumnya pemerintah memberikan interfensi yang cukup memadai bagi tumbuh kembangnya pesantren, apalagi sudah ada UU ponpes, sehingga tidak ada alasan lagi pemerintah untuk menafikan ponpes,” pinta Wakil Ketua DPW PKB Jawa Timur ini.

Pihaknya ingin memastikan agar tidak ada lagi klaster baru pandemi covid 19 di ponpes dalam memasuki kondisi new normal. Maka ada empat poin intervensi yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah melalui dana refokusing dan realokasi covid 19.

Baca:  Penutupan Tempat Wisata di Ponorogo Diperpanjang Hingga 29 Mei 2020

“Pertama, menfasilitas PCR test dan swab secara massal untuk seluruh kyai dan santri sebagai penanda dimulainya belajar di ponpes. Kedua, memenuhi kebutuhan pangan dan ekonomi pesantren untuk santri yang kembali minimal 14 hari (sesuai dengan masa isolasi mandiri) dengan pola bantuan jaring pengaman sosial,” ungkapan.

Yang ketiga, kata Anik penyediaan sarana prasarana belajar yang memenuhi standart new normal yang difasilitasi pihak kementrian pendidikan, kementerian agama serta pemerintah daerah. Keempat, menfasilitasi tersedianya pusat kesehatan ponpes berikut tenaga dan alat medis. Seperti wastafel  portable, penyemprotan disinfektan, masker, hand sanitizer serta sarana MCK yang memenuhi standart protokol kesehatan covid 19. “Empat intervensi tersebut kami harap segera dipenuhi dan dimasukkan dalam kebijakan New Normal di setiap pondok pesantren seluruh Jawa Timur,” pungkas Anik Maslachah. Nang

Baca:  Hindari Penumpukan Pemilih, KPU Trenggalek Tambah TPS