Sayangkan, Pelantikan Kasek dan Pengawas Sekolah

Rektor Universitas Muhammadiyah Madiun Mujahidin

MADIUN, KANALINDONESIA.COM: Pelantikan Kepala Sekolah (Kasek) dan Pengawas Sekolah tingkat SMA, SMK plus Luar Biasa oleh Dinas Pendidikan Propinsi Jatim, disayangkan kalangan pendidikan di Kabupaten Madiun. Apalagi, pelantikan melibatkan hingga ratusan orang, meski dibagi dalam 4 tahap, risiko penularan Covid-19 tergolong rentan.

“Saya menyayangkan pelantikan ditengah-tengah pandemi Covid-19, apalagi pelantikan dilaksanakan di Kota Surabaya, kota kategori merah tua atau terbanyak terkena positif Covid-19,” ujar Muhajirin juga Rektor Universitas Muhammadiyah Madiun (UMM), Rabu (03/06/2020).

Ia mempertanyakan pelantikan 240 Kasek dan Pengawas Sekolah itu sebagai keteledoran dan kejadian serupa tidak terulang lagi. Pelantikan itu juga dianggap berisiko tinggi, terlebih lagi ada informasi ada mereka dilantik dinyatakan positif Covid-19 dan meninggal dunia.

Baca:  Direktur Gratifikasi KPK: Jangan Remehkan Gratifikasi

“Apakah tidak ada cara lain ? Meski, pelantikan dilakukan dalam 4 tahap, penularan Covid-19 tergolong rentan penularan. Dinas Pendidikan Propinsi Jatim harus meminta maaf dan menjelaskan seputar pelantikan itu bisa terjadi. Bahkan, Bu Khofifah (Gubernur Jatim) perlu memberikan peringatan,” ujarnya keheranan.

Padahal, tambahnya, bisa dilakukan tanpa harus dihadiri bersangkutan, pelantikan bisa dilakukan secara virtual dengan dibagi per Bakorwil. Hal ini, guna mencegah kumpulan orang, sekaligus bentuk mengikuti protokol Covid-19 diberlakukan pemerintah.

Seperti diberitakan sebelumnya, pelantikan sebanyak 240 orang Kasek dan Pengawas Sekolah se Jatim itu dilaksanakan, 20 Mei 2020 lalu. Pelantikan diadakan di Graha Abdi Praja BKD Propinsi Jatim, dibagi dalam 4 gelombang atau tahap. Namun, sepulang itu, ada seorang Kasek dari Mojokerto asal dari Kabupaten Jombang dinyatakan positif Covid-19 dan meninggal dunia.

Baca:  Kodim 0817 dan Pemkab Gresik Gelar Panen Raya Padi

Akibat lain, sejumlah daerah harus direpotkan melakukan rapid test kepada mereka dilantik, seperti dialkukan Pemkab Madiun ada 14 orang dan Pemkab Magetan 14 orang. Meski, hasil rapid test dinyatakan non reaktif, diminta tetap melakukan isolasi mandiri. (abas)