Wakil Ketua KPID Sultra Sambangi Polres Muna, Bahas Masalah TV Kabel yang Tak Kantongi Ijin

MUNA, KANALINDONESIA.COM: Wakil Ketua KPID Sultra Molesara sambangi Polres Muna untuk menindak lanjuti informasi dari masyarakat setempat tentang keberadaan Televisi (TV) Kabel di Kabupaten Muna dan Muna Barat yang diduga belum memiliki izin penyiaran, Kamis (4/6/2020).

Saya ke Polres Muna untuk membangun kerjasama dalam memastikan LPB yang belum memperoleh Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP),” ujar molesara.

Sehingga dikemudian hari para pengusaha LPB di Muna dan Mubar tidak ada lagi yang ilegal. Para pengusaha TV kabel ini diharuskan memiliki IPP dan mematuhi amanat Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS).

Hal ini juga ditegaskan dalam Undang-Undang Penyiaran nomor 32 Tahun 2002, Pasal 25 huruf 1, Lembaga Penyiaran Berlangganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d merupakan lembaga penyiaran berbentuk badan hukum Indonesia, yang
bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran berlangganan dan wajib
terlebih dahulu memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran berlangganan.

Baca:  Pelamar PT. Macmahon Memasuki Tahapan Tes Tulis

Ia juga menghimbau kepada LPB yang belum memiliki IPP kiranya dapat mengurus izin pendiriannya agar berbadan hukum berupa Perseroan Terbatas (PT). Pihaknya juga bersedia mendampingi para pengusaha untuk melengkapi dokumen ijin.

“Nanti kami pandu tata cara pengurusannya berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 52 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaran Penyiaran LPB,” terang Molesara.

Menurutnya, Lembaga penyiaran juga merupakan media komunikasi massa yang mempunyai peran penting dalam kehidupan sosial, budaya, politik, dan ekonomi, memiliki kebebasan dan tanggung jawab dalam menjalankan fungsinya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, serta kontrol dan perekat sosial.

Apabila Lembaga Penyiaran yang tidak mematuhi amanat UU Penyiaran No. 32 Tahun 2003, maka didalamnya disebutkan tentang sanksi administratif pada Pasal 55 ayat 2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa :
a) teguran tertulis;
b) penghentian sementara mata acara yang bermasalah setelah melalui tahap tertentu;
c) pembatasan durasi dan waktu siaran;
d) denda administratif;
e) pembekuan kegiatan siaran untuk waktu tertentu;
f) tidak diberi perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran;
g) pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran.

Baca:  Debit Air PDAM di KLU Tinggal 30 Persen

Namun pihaknya berharap tetap berupaya memberikan pelayanan-pelayanan yang baik, dan terus mensosialisasikan mekanisme perizinan dan P3SPS agar tercipta tatanan informasi yang adil, merata, dan seimbang guna mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Ditempat yang sama Kapolres Muna melalui Kasat Reskrim Polres Muna Iptu Hamka, SH.,MM, mengatakan pihaknya menyambut baik kehadiran KPID Sultra. Dirinya beraharap semoga kerjasama ini senantiasa terjalin baik dalam menjalankan tugas-tugas pengabdian kepada bangsa dan negara.

Ia juga mengapresiasi langkah KPID Sulawesi tenggara yang telah datang ke Polres Muna, “semoga dengan kehadiran KPID di wilkum Polres Muna dapat memberikan sosialisasi kepada lembaga penyiaran yang ada disini,” ujar Hamka.

Baca:  Idrus: Presiden Minta Tahapan Tanggap Bencana Tuntas 6 Bulan Lagi

Agar kedepan lembaga penyiaran dapat memperoleh masukan atau arahan terkait bagaimana regulasi mengenai penyiaran sehingga kedepan LPB dapat mematuhi hal-hal yang telah disampaikan oleh KPID sulawesi Tenggara,” tutupnya. (Akhir Sanjaya).