Awal Juli 2020, Pemerintah Adakan Tes Cloud CEIR Untuk Validasi IMEI

Indonesia Technology Forum (ITF) menggelar webinar sosialisasi dan edukasu aturan IMEI, di Jakarta, Rabu (24/6/2020).

JAKARTA, KANALINDONESIA.COM: Kebijakan validasi IMEI yang ditandatangani tanggal 18 Oktober 2019 oleh 3 menteri yakni Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian dipastikan sudah berjalan. Saat ini semua pihak terkait, sedang melakukan test funsionalitas CEIR atau Central Equipment Identity Register) cloud dan awal Juli 2020 mulai efektif. Hal ini dilakukan karena pada masa pandemi Covid-19 ini, belum memungkinkan untuk mendatangkan hardware CEIR.

Demikian hasil Webinar Sosialisasi dan Edukasi Validasi IMEI bertajuk “Membangun Komitmen Bersama Terapkan Aturan Validasi IMEI” dengan menggunakan aplikasi Zoom Meeting yang digelar oleh Indonesia Technology Forum (ITF) di Jakarta, Rabu (24/6/2020).

Hadir sebagai pembicara Nur Akbar Said, Kepala Subdirektorat Kualitas Layanan dan Harmonisasi Standar Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika; Achmad Rodjih Almanshoer selaku Direktur Industri Elektronika dan Telematika Ditjen ILMATE Kementerian Perindustrian; Ojak Manurung selaku Direktur Pengawasan Barang dan Jasa Kementerian Perdagangan.

Danny Buldansyah selaku Ketua Dewan Pengawas Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI); Hasan Aula selaku Ketua Umum Asosiasi Ponsel Seluruh Indonesia (APSI) dan Tulus Abadi selaku Ketua Pengurus Harian Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).

Tulus Abadi, Ketua Pengurus Harian Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).

Menurut Akbar, saat ini CEIR Cloud dalam penyempurnaan. “Antara CEIR Cloud dan CEIR hardware memiliki fungsi yang sama persis dan bisa melakukan juga pemblokiran IMEI, jika produk atau ponsel tidak termasuk dalam katagori Black Market atau BM yakni tidak teregistrasi dalam TPP Produk, TPP Import dan data operator,” ungkap Nur Akbar Said, Kepala Subdirektorat Kualitas Layanan dan Harmonisasi Standar Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Baca:  Tunggu Kesepakatan Tiga Menteri, SIBINA Siap Beroperasi

Hal tersebut juga diperkuat oleh Danny Buldansyah dari ATSI yang menyatakan bahwa “Kami bersama pemerintah sedang melakukan test fungsionalitas CEIR dan EIR (Equipment Identity Register) melalui Cloud. Yang menjadi perhatian kami adalah pelanggan. Jangan sampai pelanggan yang eksis sampai terkena blokir,” ungkap Danny.

Achmad Rodjih juga memaparkan bahwa saat ini Kemenperin masih menunggu serah terima CEIR dan kominfo. “CEIR saat ini masih Kominfo atau lebih tepatnya di Telkomsel sebagai anggota ATSI, belum serah terima. Berdasarkan jadwal yang kita susun bersama, minggu depan seharusnya sudah masuk ke tahap pembangunan sistem dan integrasi CEIR. Sistem yang akan di jalankan sementara waktu adalah Cloud computing dikarenakan perangkat fisik untuk memasang system CEIR direncanakan tiba di Indonesia sekitar bulan Agustus 2020,” papar Rodjih.

“Tanggal 24 Agustus 2020, CEIR Harware sudah bisa dioptimalkan. Tapi, kami berharap bisa lebih cepat waktu yang dijadwalkan. SDM dan infrastruktur secara terus menerus kami persiapkan agar siap pada waktu nya,” imbuh Rodjih.

Baca:  Arief Poyuono: Perpanjangan Kontrak Blok Corridor Disinyalir Sarat Korupsi

“Tapi yang paling penting adalah pemerintah sangat serius menangani masalah IMEI ini karena akan sangat mendukung industri dalam negeri,” ujar Rodjih menambahkan.

Mengenai kondisi dilapangan, menurut Hasan Aula, Ketua APSI, masih banyak beredar ponsel atau produk BM, baik pada perdagangan Online maupun offline, dan masih mendapatkan sinyal dari operator. Seperti iPhone SE 2020 yang di Indonesia ini belum resmi diluncurkan di Indonesia karena belum selesai proses perijinannya.

“Masih banyak beredarnya ponsel BM atau illegal ini membuat banyak pihak yang merasa bahwa aturan IMEI ini belum berjalan. Jadi kami berharap pemerintah dapat merealisasikan aturan ini menggunakan CEIR Cloud saja dulu, tidak perlu menunggu CEIR hardware sehingga wibawa pemerintah juga ada,” kata Hasan yang dahulu sukses membooming hp merek Nokia di Indonesia.

Hasan Aula selaku Ketua Umum Asosiasi Ponsel Seluruh Indonesia (APSI).

Menanggapi hal tersebut, Ojak Manurung dari Kemendag menyampaikan bahwa pihak nya, sejak diberlakukan aturan validasi IMEI tanggal 18 April lalu, sebenarnya sudah melakukan pengawasan. “Hanya saja, karena kemarin itu, Indonesia dilanda pandemi Covid-19, pengawasan tidak bisa dilakukan secara maksimal. Kita melakukannya secara online. Belum bisa secara offline karena memang banyak juga toko yang tutup. Tapi, ke depan, dapat dipastikan kita akan melakukan pengawasan secara langsung, bukan sekedar Online, tetapi offline, secara konvensional ke lapangan,” sahut Ojak.

Baca:  Setukpa-13 Alpalojilu Peduli Bagikan Sembako Bagi Masyarakat Terdampak Covid-19

Lalu, berdasarkan hasil pengawasan secara online beberapa waktu lalu tersebut, Kemendag sudah menindaklanjuti dengan dengan melayangkan surat ke IDEA atau Asosiasi e-Commerce Indonesia untuk menyampaikan pada anggota nya untuk memenuhi ketentuan-ketentuan yang ada tentang perdagangan ponsel BM ini. Bahkan Ojak menyebutkan bahwa pihak nya sudah melakukan pemanggilan e-commerce yang disinyalir melanggar ketentuan.

“Kami sudah melayang surat pemanggilan pada market place yang memperdagangkan HKT (Handphone, Komputer Genggam, dan Tablet) illegal,” ungkap Ojak.

Aturan IMEI yang dirasa belum optimal ini juga disampaikan oleh perwakilan YLKI, Tulus Abadi.

“Jangan hanya membuat aturan yang bagus saja tetapi dalam eksekusinya lemah, inkonsistensi, law inforcement nya tidak terasa karena seharusnya masyarakat dengan adanya aturan IMEI ini merasa bebas dari terror, aman dan nyaman. Jangan sampai, ketika sudah membeli ponsel dan aktif, lalu dikemudian hari diblokir. Tentu ini membuat konsumen tidak nyaman,” pungkas Tulus. @Rudi