Manis Pahit Relaksasi Kredit di Masa Pandemi

Oleh : Eldanisa Aisyarani Hansa

Penulis adalah Mahasiswi PKN STAN

KANALINDONESIA.COM: “OJK (Otoritas Jasa Keuangan) telah menerbitkan aturan mengenai hal tersebut yaitu  bagi para pekerja informal yaitu ojek online, sopir taksi, dan pelaku UMKM, nelayan dengan penghasilan harian, dan jumlah kredit di bawah Rp 10 miliar,” Ujar Presiden Republik Indonesia (RI) Jokowi dalam video conference di Istana Bogor, Selasa (31/3/2020).

Aturan tersebut seakan menjadi jalan pintas yang diterapkan pemerintah untuk mengatasi dampak dari pandemi COVID-19. Seperti yang kita ketahui, Pandemi COVID-19 atau Corona Virus Diases 2019 pertama kali menjangkit Indonesia diperkirakan sekitar bulan Mei 2020 yang lalu.

Akibatnya pemerintah menerapkan langkah-langkah untuk memutus rantai penyebaran virus corona dengan cara menghimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas diluar rumah.  Selain itu, adanya himbauan untuk melakukan social distancing, Work From Home (WFH), hingga Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Himbauan tersebut merupakan langkah lain yang diambil pemerintah agar jumlah kasus terpapar virus corona tidak semakin meningkat. Akibatnya, daya beli masyarakat menjadi rendah dan konsumsi juga menurun. Perekonomian pun kian melemah. Kondisi tersebut menyebabkan dunia usaha dan industri perbankan mengalami tekanan.

Banyak produsen serta perusahaan yang kembang kempis agar dapat bertahan di tengah situasi pandemi. Kasus PHK massal seakan-akan sudah tidak asing lagi. Mereka tidak mampu membayar para pekerja karena omzet yang diperoleh kian menurun. Tak terkecuali UMKM pun ikut merasakan dampak dari pandemi COVID-19. UMKM memiliki peranan yang penting bagi perekonomian Indonesia. Keberadaan UMKM  tersebar dimana-mana sehingga dapat menjangkau daerah yang luas untuk meningkatkan pemerataan perekonomian, angka tenaga kerja yang terserap melalui UMKM cukup besar karena memperluas lapangan pekerjaan, sehingga dapat mengentaskan kemiskinan. Selain itu, UMKM juga penyumbang devisa bagi negara.

Baca:  Pemuda Lingkar Tambang Kembali Tutup Gate PT AMNT

Melalui OJK, pemerintah mengambil kebijakan yang dituangkan dalam POJK Nomor 11/POJK.03/2020 mengenai Stimulus Perekonomian Nasional sebagai countercyclical dampak penyebaran corona virus disease 2019 (COVID-19). Relaksasi akan diberikan untuk kredit dibawah Rp10 miliar untuk seluruh debitur termasuk pekerja informal, berpenghasilan harian, serta pelaku UMKM yang terdampak COVID-19. Namun, keringanan cicilan pembayaran kredit atau leasing tidak bisa dijalankan secara otomatis. Debitur atau nasabah diharuskan mengajukan permohonan keringanan cicilan kepada pihak bank atau leasing terlebih dahulu.

“Kebijakan kartu kredit dilonggarkan terkait dengan penurunan batas maksimum suku bunga, nilai pembayaran minimum, dan besaran denda keterlambatan pembayaran serta mendukung kebijakan penerbit kartu kredit untuk memperpanjang jangka waktu pembayaran bagi nasabah,” kata Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo usai Rapat Dewan Gubernur (RDG), Selasa (14/4/2020).

Baca:  Mewujudkan BPR yang Resilien dan Berdaya Guna di Masa Pandemi

Pernyataan Gubernur Bank Indonesia (BI) sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan yaitu keringanan dapat diberikan maksimal dalam waktu 1 (satu) tahun dalam bentuk keringanan seperti penurunan suku bunga, perpanjangan jangka waktu, pengurangan tunggakan pokok, pengurangan tunggakan bunga, penambahan fasilitas kredit atau pembiayaan, konversi kredit menjadi Penyertaan Modal Sementara dan/atau hal lain yang ditetapkan oleh bank/leasing. OJK mengimbau agar pelaksanaan restrukturisasi tetap menerapkan prinsip kehati-hatian, manajemen risiko, dan tata kelola perusahaan yang baik serta dapat menghimbau agar perusahaan pembiayaan menerapkan kebijakan yang lebih ketat.

Bagi bank dan lembaga keuangan, kebijakan ini dapat meringankan beban kreditur agar terhindar dari risiko kredit macet, karena menjadi lebih selektif dan teliti dalam menyetujui pinjaman yang diajukan. Sementara bagi nasabah atau debitur, kebijakan ini diharapkan dapat memberikan keringanan bagi mereka yang terkena dampak virus corona. Terlebih lagi untuk pendapatan dan kegiatan ekonomi yang terkena dampak langsung menjadi terhenti untuk sementara waktu. Pemberian relaksasi kredit mengakibatkan nasabah atau debitur yang tidak sanggup membayar berubah status menjadi nasabah lancar, sehingga perbankan tidak mencatatkannya sebagai kredit macet atau NPL.

Namun,pada praktiknya kebijakan restrukturisasi kredit sulit untuk diterapkan karena, pengajuan restrukturisasi ke bank maupun lembaga keuangan terhalang oleh administrasi yang berbelit-belit dan potensi pengajuan restrukturisasi yang ditolak. Kemampuan likuiditas bank maupun lembaga keuangan dapat terancam saat menganalisis iktikad tidak baik (moral hazard) debitur. Debitur yang seharusnya mampu membayar kewajiban justru mendapat fasilitas restrukturisasi level maksimal. Sebenarnya relaksasi kredit tidak menghapus utang yang timbul karena hanya mendesain skema pembayaran menjadi lebih kecil agar nasabah atau debitur tidak merasa keberatan. Padahal jika dijumlahkan dengan perpanjangan waktu, jumlah pinjaman yang dibayarkan menjadi lebih besar jika bank atau leasing tidak mengurangi suku bunga dalam perjanjian restrukturisasi.

Baca:  Cetak Rupiah Solusi Lawan Musibah

Selain itu, OJK mengeluarkan ketentuan restrukturisasi kredit sebagai tindak lanjut kebijakan stimulus di Industri Keuangan Non Bank (IKNB) yang dituangkan dalam Surat Edaran Nomor S-9/D.05/2020 tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease (Covid-19) bagi Perusahaan Pembiayaan. Tujuan dikeluarkannya ketentuan tersebut agar stabilitas sektor keuangan dapat terjaga. Kelonggaran kredit bisa diberikan kepada debitur dengan plafon pembiayaan paling banyak Rp 10 miliar yang didasarkan pada ketepatan pembayaran pokok/bunga/margin/bagi hasil. Proses kebijakan restrukturisasi dari pemberi pinjaman untuk sumber pendanaan dalam bentuk executing dan adanya proses serta kebijakan restrukturisasi dari pihak pemilik dana dilaksanakan melalui joint financing dan channeling.

Kebijakan relaksasi kredit sebagai stimulus perekonomian memang menuai perdebatan terkait manfaat dan kerugian yang didapatkan. Tetapi dampak positif yang dirasakan sudah dapat memperbaiki kondisi perekonomian akibat dari dampak pandemic COVID-19.