Di PHK Ratusan Buruh Smelting Ngadu ke DPRD Gresik

KANALINDONESIA.COM, GRESIK : Sebelum melakukan demo ke DPRD Gresik, ratusan buruh Smelting ikuti donor darah yang digelar KWG(Komunitas Wartawan Gresik), dalam rangka HPN(Hari Pers Nasional) di Sekretariat KWG Jalan Basuki Rahmat No.08 Gresik, Kamis(23/2/2017).

“Donor darah ini merupakan bentuk kepedulian kami. Meski kami saat ini di PHK, kami tetap memiliki kepedulian sosial,” kata Wakil Ketua Serikat Pekerj FSPMI PT.Smelting  Ali Rifai saat memimpin teman-temannya donor darah sebelum melakukan demo di DPRD Gresik, Kamis(23/2/2017).

Sementara  ratusan buruh saat demo di DPRD Gresik kemudian ditemui oleh Komisi D dan Wakil Ketua DPRD Solihudin(FKB). Juga ikut dalam pertemuan tokoh masyarakat Kabupaten Gresik KH.Nur Muhammad.

Pada pertemuan itu, Ketua Serikat Serikat Pekerja FSPMI PT.Smelting Zaenal Arifin mengungkapan kronologi 309 karyawan PT.Smelting melakukan mogok kerja hingga berbuah PHK(pemutusan hubungan kerja) massal.
Menurut dia, 309 karyawan nekat mogok kerja  sekitar satu bulan karena dipicu  ulah manajemen PT.Smelting dianggap melanggar kesepakatan PKB(Perjanjian Kerja Bersama). ” Kami mogok karena manajemen PT.Smelting tak jalankan PKB. Bukan faktor kami meminta kenaikan gaji, tunjangan rumah, mobil dan lainnya,” kata Zaenal mengawali  pembicaraannya saol aksi mogok kerja tersebut.

Menurut dia, mogok kerja yang dilakukan oleh karyawan PT.Smelting tersebut bukan kali pertama.

Dimana, serikat pekerja FSPMI PT Smelting pernah mengawali mogok kerja pada 8 Januari tahun 2017.

Mogok kerja dipilih sebagai langkah terakhir akibat gagalnya perundingan pembahasan PKB (Perjanjian Kerja Bersama) VIII yang seharusnya berlaku di tahun 2017 ini.

Perundingan kedua belah pihak sudah dilakukan sejak 28 November 2016 dan berakhir tanggal 6 Januari 2017 sesuai Tata Tertib Perundingan PKB pasal 4 ayat (1).

Namun hingga tanggal berakhirnya perundingan tersebut, dari semua pasal atas draft yang diajukan manajemen, banyak sekali pasal yg merugikan pihak pekerja dan serikat. ”  Sehingga sampai dengan waktu yang ditentukan perundingan berakhir deadlock. Sehingga pihak serikat pekerja FSPMI PT Smelting memutuskan melakukan mogok kerja selama 1 bulan sesuai surat yang ditulis ke pihak-pihak terkait sejak tanggal 19 Januari 2017, ” terangnya.

Ditegaskan dia,  mogok kerja harus diambil karena manajemen sudah keempat kalinya melakukan pelanggaran isi PKB.

Salah satu contoh pelanggaran PKB misalnya diskriminasi gaji dan tunjangan antara level I s/d level IV (yaitu operator s/d Senior Engineer) dengan level V dan VI (yaitu level Asmen dan Manager) yang timpang dan tidak sesuai rumusan gaji yang tertera di PKB sebelumnya.

Dimana level I s/d IV kenaikannya di angka ratusan ribu, tepatnya kisaran Rp 300.000, sementara level V dan VI kenaikannya menyentuh puluhan juta, tepatnya Rp 23 juta lebih.

Ditegaskan Zaenal, manajemen Smelting saat mengingkari PKB pertama mereka mengakui kesalahnnya.

Konsekuensinya, manajemen memberikan kompensasi Rp 36 juta perburuh. Kemudian, hal serupa juga terjadi pada saat manajemen mengingkari PKB  kedua. ” Manajemen memberikan uang kompensasi ke kami masing-masing Rp 2 juta,” ungkapnya.

Begitu juga saat manajemen Smelting mengingkari PKB ke tiga, mereka lagi-lagi mengakui kesalahannya, dan memberikan kompensasi kepada buruh. ” Kami waktu itu dijanjikan diberi kompensasi Rp 36 juta perburuh. Tapi kami cuma diberikan Rp 18 juta. Itu pun kami tak protes,” jelasnya.

Ditambahkan Zaenal, kondisi perusahaan saat ini sangat bagus. Bahkan, perusahaan akan melakukan ekspansi industri. “Smelting saat ini mengembangkan industri besar-besaran. Beberapa peralatan sudah didatangkan, ” pungkasnya.

Sentara Wakil Ketua Serikat Pekerja FSPMI PT Smelting Ali Rifai menyatakan, manajemen perusahaan asal Jepang yang mengolah tembaga asal Freeport ini juga pernah melakukan tindakan diskriminasi dengan menambah gaji pekerja di seksi security sebesar Rp. 2.000.000, sedangkan penambahan gaji tersebut tidak di atur di dalam Perjanjian Kerja Bersama 6 (PKB-6) tahun 2013 lalu.

“Kami melihat ada upaya-upaya manajemen melakukan union busting (pemberangusan serikat) dan aksi “bersih-bersih” dengan melakukan PHK kepada seluruh anggota serikat yang ikut mogok kerja  sebanyak 309 orang dan menganggap mogok yang kami lakukan tidak sah, padahal sah tidaknya kegiatan tersebut ada di keputusan pengadilan hubungan industrial, ” katanya.

Ali menambahkan,  ada beberapa anggota karyawan yang sedang cuti umroh atau yang sedang dirawat di rumah sakit juga mendapatkan surat PHK.

Tindakan manajemen tersebut  sudah dianggap keterlaluan. Parahnya lagi karyawan yang ikut aksi mogok juga “diblacklist” oleh sejumlah Rumah Sakit yang ditunjuk perusahaan.”  Sehingga mereka tidak bisa berobat tanpa adanya surat pemberitahuan manajemen kepada pengurus serikat atau karyawan yang bersangkutan bahwa fasilitas kesehatan mereka sudah dinonaktifkan, “pungkasnya.

Sementara Wakil Ketua DPRD Gresik Solihudin yang menemui pendemo menyatakan, untuk menindaklanjuti tuntutan buruh Smelting korban PHK, pihaknya Senin(27/2/2017), mengundang manajemen PT.Smelting untuk melakukan perundingan.

Perundingan itu juga akan melibatkan Bupati Gresik Sambari Halim Radianto dan pihak terkait.

“Senin(27/2/2017), depan kami akan lakukan perundingan dengan pihak terkait untuk menuntaskan persoalan PHK 309 buruh Smelting, ” katanya.

Sementara pihak PT. Smelting belum bisa dikomfermasi terkait PHK 309 buruh Smelting.(lan)