Kebijakan Relaksasi Kredit di Masa Pandemi, Apakah Tepat?

Oleh: Dewi Sucita Paryati

Penulis adalah : Mahasiswi aktif PKN STAN

Kemunculan Corona Virus Disease 2019 atau yang sering disebut COVID-19 di Indonesia pada pertengahan Februari lalu membawa dampak terhadap sektor perekonomian. Salah satu bidang yang paling terdampak adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dengan jumlah sekitar 62,4 juta unit, tidak heran jika UMKM menjadi bidang yang paling banyak berkontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia, yaitu sekitar 97% dari total tenaga kerja nasional. Hal ini tentu memberikan bukti bahwa UMKM merupakan salah satu bidang yang sangat potensial untuk mendukung pertumbuhan ekonomi negara kita.

Namun di tengah pandemi COVID-19 ini, pelaku UMKM menghadapi berbagai tantangan. Oleh sebab itu, pemerintah perlu memberikan dukungan untuk menjaga eksistensi sektor UMKM. Salah satu langkah yang diterapkan pemerintah adalah dengan membuat kebijakan relaksasi dan restrukturisasi kredit bagi pelaku UMKM, yaitu berupa penundaan pembayaran cicilan kredit.

UMKM yang terdampak oleh penyebaran COVID-19 akan mengganggu kinerja dan kemampuan pelaku usaha dalam membayar kredit kepada perbankan. Terganggunya kinerja dan kemampuan pelaku usaha dalam membayar kredit kemudian akan meningkatkan risiko kredit macet yang menghambat kinerja perbankan dan stabilitas sistem keuangan, yang berujung pada terganggunya pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah menerapkan kebijakan relaksasi dan restrukturisasi kredit bagi pelaku UMKM. Upaya pemerintah dalam menerapkan kebijakan relaksasi kredit di masa pandemi COVID-19 ini dilakukan dengan banyak pertimbangan, salah satunya dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian. Pemerintah tidak semata-mata menerapkan kebijakan relaksasi kredit tanpa pengaturan yang jelas, melainkan harus ada payung hukum yang mendasari kebijakan tersebut agar tidak terjadi kesalahan dan error dalam penerapannya. Untuk itu, pemerintah memberlakukan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019, dalam rangka mengantisipasi kegagalan ekonomi.

Baca:  Baqoel Support 11.400 UMKM Horeka di Indonesia

Namun jika tidak dilakukan dengan sangat hati-hati dan tidak tepat, kebijakan relaksasi kredit ini justru akan berdampak negatif terhadap likuiditas perbankan. Kebijakan ini dapat membuka kesempatan maupun celah bagi pelaku usaha yang tidak taat dan memiliki itikad tidak baik untuk menjadikannya sebagai peluang dalam menghindari pembayaran yang menjadi tanggung jawabnya. Hal ini tentu dapat menjadi pisau bermata dua bagi bank-bank yang memberikan kredit kepada pelaku UMKM, sehingga menyebabkan masalah pada kinerja dan likuiditas perbankan. Selain itu, kebijakan ini tidak adil bagi perbankan Indonesia, terutama bagi bank-bank yang usahanya masih relatif kecil. Pemerintah seakan-akan menyerahkan kewajibannya kepada perbankan untuk mengurangi beban pelaku UMKM di tengah pandemi ini tanpa mendapatkan feedback dan dukungan dari pemerintah. Pelimpahan tanggung jawab ini akan menyulitkan perbankan dalam mempertahankan kelancaran usahanya. Kebijakan relaksasi kredit yang berarti penundaan pembayaran cicilan kredit, mengakibatkan bank-bank kehilangan sumber pendapatan utamanya, yaitu yang berasal dari bunga pinjaman. Sementara, bank harus tetap membayar bunga simpanan kepada para nasabah yang menyimpan uangnya di bank tersebut. Sebagai akibatnya, arus kas bank-bank di Indonesia mengalami penurunan. Penurunan arus kas ini dikhawatirkan akan mengancam likuiditas dan kesehatan perbankan.

Baca:  Gara-gara Corona, Bank Dilema Cari Sumber Dana

Dari sisi debitur sendiri, dengan adanya penundaan pembayaran cicilan kredit maka akan semakin membebaninya karena hal tersebut berarti para debitur harus membayar bunga pinjaman yang semakin besar di kemudian hari. Untuk itu, kebijakan relaksasi dan restrukturisasi kredit bagi pelaku UMKM harus ditinjau kembali dengan memperhatikan prinsip efektivitas, efisiensi, kehati-hatian, serta tepat sasaran.

Di sisi lain, kebijakan restrukturisasi dan relaksasi kredit ini memang sudah sepatutnya diterapkan pemerintah dalam rangka meringankan beban pelaku usaha, mengingat UMKM merupakan salah satu sektor yang sangat berperan dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Penetapan kebijakan relaksasi kredit oleh pemerintah Indonesia memiliki tujuan yang jelas, yakni dalam rangka menjaga eksistensi dan keberlangsungan UMKM di tengah maraknya COVID-19 yang dapat mengancam sektor tersebut. Kecakapan pemerintah dalam memutuskan kebijakan tersebut patut diapresiasi karena tegas dalam mengambil langkah preventif.

Tidak hanya untuk melindungi pelaku UMKM agar dapat terus melanjutkan usahanya, tetapi pemerintah juga telah mempertimbangkan kemampuan perbankan dalam mempertahankan likuiditasnya. Hal ini diperkuat dengan ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai syarat-syarat diberikannya relaksasi kredit bagi pelaku UMKM oleh perbankan. Bank harus memiliki pedoman dan persyaratan tertentu dalam memberikan relaksasi kredit kepada UMKM yang terdampak penyebaran COVID-19. Relaksasi kredit hanya diberikan kepada pelaku usaha sektor tertentu yang terdampak penyebaran COVID-19 secara langsung, misalnya sektor pariwisata, transportasi, pangan, dan ekspor impor. Dengan demikian, bank-bank yang memberikan kredit kepada para pelaku usaha tetap dapat menjaga likuiditasnya dalam batas yang aman. Kemudian, kebijakan relaksasi kredit bagi pelaku UMKM di masa pandemi ini dapat menurunkan risiko kredit macet yang dapat merugikan bank. Jika pemerintah tidak melakukan intervensi dengan menerapkan kebijakan tersebut, stabilitas sistem keuangan akan mengalami guncangan. Kita semua mengetahui bahwa pandemi COVID-19 selama 4 bulan terakhir telah menghambat perekonomian, yang juga berdampak pada sektor UMKM, dimana sebagian besar pelaku UMKM melakukan pinjaman ke bank-bank untuk mendukung usahanya. Apabila UMKM tersendat, maka akan berpengaruh terhadap perbankan karena meningkatkan risiko kredit macet. Namun dengan diberlakukannya kebijakan relaksasi kredit, risiko kredit macet perbankan dapat diantisipasi sehingga kesehatan bank tidak terganggu.

Baca:  Baznas Support Pasarkan Batik Tuban dan Tenun Ende di Mal

Terakhir, dengan adanya kebijakan relaksasi dan restrukturisasi kredit, diharapkan UMKM dapat bertahan di tengah pandemi COVID-19 dan segera bangkit seperti sedia kala, semakin maju, serta dapat bersaing di pasar internasional untuk menunjang perekonomian negeri.