Relaksasi Kredit Semasa Pandemi, Siapa yang Diuntungkan?

Oleh: Rizky Berliana Chandra Savitri

Penulis adalah Mahasiswi aktif PKN STAN

Pada bulan Maret 2020, Corona Virus Disease atau sering disebut sebagai COVID-19 ditetapkan menjadi pandemi oleh World Health Organization (WHO). Penetapan ini tak lepas dari semakin menyebarnya kasus positif COVID-19 di seluruh penjuru dunia, termasuk Indonesia. Pemerintah mulai menerapkan kebijakan “Di Rumah Saja” hingga Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di beberapa wilayah. Dengan segala kebijakan yang diterapkan untuk mengatasi virus ini, berbagai sektor mulai terdampak, tak terkecuali sektor ekonomi. Tidak semua orang bisa menerapkan work from home, sehingga pencarian nafkah mereka pasti terganggu. Dalam beberapa kasus bahkan banyak pekerja yang terkena PHK. Masyarakat yang mengandalkan hidupnya pada kegiatan UMKM akan merasakan dampak yang cukup besar karena berkurangnya konsumen selama masa pandemi ini. Hal itu dapat berakibat secara langsung maupun tidak langsung bagi masyarakat dan kinerja pelaku UMKM, termasuk macetnya cicilan kredit yang mereka lakukan kepada perbankan. Jika hal ini terus dibiarkan, kesehatan perbankan dapat terganggu yang bermuara pada menurunnya pertumbuhan serta stabilitas ekonomi Indonesia. Agar hal tersebut dapat diminimalisir, pemerintah Indonesia melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan POJK No 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019.

Peraturan ini memuat kebijakan relaksasi kredit bagi para debitur yang terdampak kasus COVID-19 secara langsung maupun tidak langsung. Mekanisme yang diterapkan disesuaikan dengan kebijakan bank dan kapasitas membayar debitur sesuai kesepakatan. Dalam kebijakan ini, pihak debitur dapat memperoleh jangka waktu kredit yang diperpanjang, suku bunga yang turun, fasilitas kredit yang ditambah, hingga tunggakan pokok dan bunga yang dikurangi. Untuk mendapatkan relaksasi kredit ini, pihak debitur perlu mengajukan permohonan kepada pihak kreditur yang kemudian ditentukan untuk disetujui atau tidak. Namun, tentu saja keringanan ini tidak serta merta ditujukan kepada seluruh debitur perbankan. Keringanan ini disertai dengan ketentuan bagi debitur terdampak COVID-19 yang memiliki nilai kredit di bawah Rp10 miliar, seperti masyarakat berpenghasilan harian dan para pelaku UMKM. Kemudian, untuk debitur bank, penurunan bunga dan penyesuaian pembayaran cicilan pokok/bunga dapat diberikan dalam kurun waktu maksimal 1 tahun. Debitur yang masih memiliki penghasilan tetap dan mampu membayar cicilan harus tetap bertanggung jawab memenuhi kewajibannya.

Baca:  Mudahnya Jual Beli Mobil Hanya Satu Jam

Lalu, dengan keadaan ini, pihak mana saja sih yang diuntungkan? Untuk menjawab hal itu, perlu dilihat dari berbagai sisi, baik sisi perbankan sebagai kreditur maupun masyarakat sebagai debitur. Dari sisi masyarakat, kebijakan relaksasi kredit ini dapat meringankan sebagian beban ekonomi yang ditanggungnya. Penghasilan yang tak seperti hari biasa dengan kebutuhan yang terus bertambah membuat masyarakat harus berpikir lebih keras untuk tetap bertahan di masa pandemi. Jika mereka juga diharuskan membayar cicilan setiap bulannya, maka bisa saja kebutuhan dasar mereka tidak terpenuhi. Dengan adanya penundaan pembayaran cicilan atau pun penurunan bunga yang diterima masyarakat, uang yang tadinya akan digunakan untuk membayar kewajiban dapat dialihkan terlebih dahulu ke kebutuhan pokok seperti bahan makanan, obat-obatan, dan keperluan penanganan COVID-19 yakni masker serta hand sanitizer. Selain itu, dengan keringanan ini pula, pelaku usaha UMKM dapat lebih fokus untuk tetap mempertahankan usahanya walau pemasukan yang dihasilkan mulai menurun akibat dampak pandemi ini. Laba yang didapat dari kegiatan usahanya dapat digunakan terlebih dahulu untuk perputaran modal usaha agar UMKM yang dimiliki tetap berjalan dan tidak dirundung kebangkrutan.

Baca:  McDonald's buka lowongan kerja untuk 3000 orang 

Sulitnya ekonomi di masa pandemi ini juga berdampak pada semakin banyaknya kredit debitur yang macet. Hal ini tentu akan berdampak buruk pada likuiditas bank. Oleh karena itu, bagi pihak kreditur yakni perbankan, kebijakan ini dapat mengurangi jumlah debitur yang mengalami kredit macet yang akan mempengaruhi rasio kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL). Jika NPL meningkat, maka bank juga harus mengambil modalnya untuk meningkatkan biaya pencadangan agar tertutup. NPL ini bisa diatasi dengan kebijakan relaksasi kredit karena debitur dapat membayarkan cicilan sesuai kesepakatan yang ada. Dengan adanya keringanan yang diberikan bank kepada debitur, maka jumlah kredit macet dapat sedikit teratasi yang membuat likuidasi bank menjadi lebih terjaga. Bank juga dapat menyalurkan kembali kredit baru dengan ketentuan khusus dan profil risiko yang telah ditetapkan.

Namun, walaupun kredit macet dapat teratasi, tetap saja cashflow bank akan menurun dan membuat bank kehilangan sedikit modalnya. Kredit yang dibayarkan berkurang jumlahnya, namun bank tetap memiliki kewajiban untuk memberikan bunga kepada nasabah yang menyimpan uangnya di bank. Bank-bank kecil yang tidak memiliki modal cukup besar juga pasti akan terpengaruh likuiditasnya. Oleh karena itu, tidak semua bank diharuskan menerapkan kebijakan pemerintah ini. Keringanan yang telah ditetapkan oleh OJK tetap harus disesuaikan dengan profil risiko debitur serta kebijakan dan kapasitas perbankan. Bank harus memiliki standar dan persyaratan khusus sebelum memberi persetujuan relaksasi kredit kepada debitur. Bank juga harus lebih cermat dan berhati-hati agar kebijakan positif pemerintah ini disalurkan kepada orang yang tepat. Jangan sampai debitur yang sebenarnya mampu untuk membayar cicilan justru mangkir dari tanggung jawabnya karena memanfaatkan kesempatan ini.

Baca:  Jeritan Korban Qnet.... Warga Bandung Diajak Kerja ke Pekanbaru, Disekap dan Dibuntuti Kemanapun Pergi oleh Senior Qnet

Pada dasarnya, kebijakan relaksasi kredit yang ditetapkan pemerintah melalui OJK memberikan dampak yang positif bagi debitur maupun kreditur. Melalui kebijakan ini, pihak debitur yang terkena dampak langsung maupun tidak langsung pandemi COVID-19 dapat memperoleh keringanan pembayaran kredit agar kebutuhannya tetap tercukupi. Dari sisi kreditur yakni perbankan, Non Performing Loan (NPL) dapat dikontrol untuk tetap menjaga likuiditas dan profitabilitas bank. Penerapan relaksasi kredit ini juga disesuaikan dengan kebijakan dan keadaan bank masing-masing dengan kesepakatan debitur dan kreditur. Dengan adanya kebijakan relaksasi kredit ini, diharapkan sektor perekonomian di Indonesia dapat segera kembali lebih baik.