Eksistensi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perangi COVID-19

oleh : Rahma Vitma Sari Laila

Penulis adalah Mahasiswi aktif PKN STAN

Keberadaan covid-19 yang terus bertambah kasusnya di Indonesia belum memungkinkan bagi beberapa sektor untuk menjalankan aktivitasnya secara normal walaupun saat ini pemerintah Indonesia telah bersiap untuk memasuki masa transisi ke “new normal”. Sektor perekonomian menjadi salah satunya karena terdampak dari perekonomian global yang saat ini juga masih mengalami kondisi terpuruk. Lebih dari itu, pemerintah Indonesia telah memberikan upaya maksimal dengan berbagai kebijakannya untuk mencegah dan menanggulangi krisis yang terjadi.  Dengan penegasan penetapan Perpres No 1 Tahun 2020 menjadi UU No 2 Tahun 2020, pemerintah memiliki berbagai kebijakan keuangan untuk mewujudkan stabilitas perekonomian dan keuangan tetap terjaga. Pemberian kewenangan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam upaya kestabilan ekonomi dan keuangan negara merupakan satu diantara beberapa bentuk kebijakan yang diambil pemerintah di dalam UU tersebut.

OJK, lembaga keuangan negara independen yang mengawasi dan memeriksa berbagai sektor keuangan ini telah memiliki berbagai stimulus kebijakan dalam upaya memerangi covid-19. Kebijakan yang dikeluarkan tentunya telah dianalisis dan disesuaikan dengan kenyataan yang ada di lapangan. Tidak hanya itu, dengan keadaan pandemi seperti ini, OJK dituntut untuk berpikir kritis supaya stimulus kebijakan yang dikeluarkan tidak merugikan masyarakat maupun negara. Dengan penuh pertimbangan dan sejalan dengan UU No 2 Tahun 2020, OJK telah menerbitkan stimulus terhadap sektor pasar modal, perbankan, maupun pada industri keuangan non perbankan.

Kebijakan apa yang telah dilakukan OJK pada sektor pasar modal? Pertama, penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan perusahaan diberikan keringanan perpanjangan waktu selama 2 bulan dari batas waktu yang ditentukan dan dilakukan dengan sistem daring dengan menggunakan e-RUPS. Tentunya kebijakan ini dimaksudkan supaya covid-19 tidak menyebar secara luar. Kedua, buyback saham oleh perusahaan publik atau emiten dapat dilakukan tanpa memperoleh persetujuan melalui RUPS terlebih dahulu, namun harus memenuhi syarat dimana saham yang dapat dibeli kembali harus berada pada kisaran 10%-20% dari modal yang disetor. Ketiga, transaksi short selling dilarang untuk dilakukan sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh OJK. Short selling ini membahayakan karena proses penjualan terlaksana namun tidak ada objek yang dijual dan jika disalah gunakan akan merugikan Bursa Efek Indonesia  (BEI). Selain itu, trading halt atau pembekuan perdagangan sementara dapat dilakukan selama 30 menit ketika IHSG turun lebih dari 5% supaya IHSG tidak anjok lebih dalam lagi dan merugi. OJK juga melakukan perubahan atas batasan auto rejection dan menyesuaikan mekanisme pra opening pada peraturan perdagangan Bursa Efek. Terakhir, OJK memberikan relaksasi penyampaian laporan keuangan bagi self-regulatory organization serta laporan keuangan tahunan bagi perusahaan publik dan emiten dimana terdapat perpanjangan waktu 2 bulan dari batas akhir penyampaian. Selain itu, waktu perdagangan di BEI serta perdagangan SPPA dilakukan perubahan, dibuka pada pukul 09.00 dan tutup pukul 15.00 WIB. Sedangkan waktu operasional PLTE menjadi pukul 09.30 sampai dengan pukul 15.30 WIB.

Baca:  Olympic City Tawarkan DP 0 Persen bagi warga Bogor

Restrukturisasi kredit dan relaksasi penyampaian laporan perbankan merupakan kebijakan yang telah ditetapkan OJK pada sektor perbankan. Banyaknya debitur dari sisi non-UMKM maupun UMKM yang terkena dampak covid-19 sehingga menjadikan pembayaran kredit terhadap bank terganggu. Bagaimana tidak, terpuruknya perekonomian global serta adanya kebijakan work from home, dan social distancing dari pemerintah membuat distribusi dan pemasaran produk bisnis terganggu. Oleh karenanya, dengan adanya kebijakan restrukturisasi kredit ini, debitur yang mengalami kesulitan kredit dapat terbantu. Restrukturisasi kredit ini tidak hanya dengan penurunan suku bunga, namun juga dapat seperti pengurangan tunggakan pokok maupun bunga, dan penambahan fasilitas perkreditan. Seperti halnya kebijakan di pasar modal, relaksasi penyampaian laporan juga dilakukan di perbankan. Relaksasi penyampaian laporan perbankan sendiri untuk laporan tahunan diperpanjang 2 bulan dari batas waktu, sedangkan untuk laporan informasi umum dapat perpanjangan waktu 14 hari kerja dari batas waktu yang ditentukan.

Baca:  HOOQ FILMMAKERS GUILD Akan Memproduksi Perdana 6 Judul Serial TV dari Asia Tenggara

Kemudian bagaimana dengan sektor industri keuangan non perbankan? Stimulus kebijakan pada sektor ini fokus terhadap restrukturisasi dan relaksasi. Restrukturisasi dilakukan pada aspek pembiayaan dimana penilaian terhadap kualitas pembiayaan dilakukan sesuai ketetapan pembayaran pokok ataupun bunga khusus pembiayaan maksimal Rp 10 Miliar. Stimulus relaksasi sendiri dilakukan terhadap industri asuransi, dana pensiun, dan penyampaian berkala. Relaksasi terhadap industri asuransi dan dana pensiun, nilai perolehan yang diamortisasi menjadi dasar penilaian surat utang. Tidak hanya itu, stimulus relaksasi ini juga berupa penundaan life cycle fund dana pensiun yang menyediakan program pensiun iuran pasti. Relaksasi penyampaian laporan berkala pada sektor ini terdapat perpanjangan waktu 14 hari kerja untuk laporan bulanan dan triwulanan, perpanjangan 1 bulan untuk laporan semesteran, dan perpanjangan 2 bulan untuk laporan tahunan.

Bagaimana jadinya jika pemerintah dan OJK tidak mengeluarkan kebijakan-kebijakan tersebut? Masyarakat, UMKM, maupun perusahaan tentunya akan kelimpungan karena pendapatan yang diperoleh menurun secara signifikan. Beberapa bahkan tidak bisa survive terhadap keadaan ini dan berakhir bangkrut. Pada akhirnya tidak hanya pihak-pihak tersebut yang dirugikan, negara dan pemerintah juga akan mendapat kerugian. Perekonomian menjadi tidak stabil dan mengikuti keterpurukan perekonomian global, bahkan bisa terjadi resesi. Oleh karena itu, stimulus kebijakan yang dikeluarkan oleh OJK merupakan hal yang sangat tepat untuk dilakukan. Antara pemerintah dan masyarakat saling berbagi beban, bahu membahu sehingga tidak semuanya terperosok ke dalam jurang di kala covid-19 ini. Manfaat dari stimulus kebijakan tersebut juga langsung dirasakan oleh berbagai pihak, mulai dari masyarakat kecil, UMKM, pedagang, maupun perusahaan. Di sisi lain, jika kebijakan ini menjadi batu loncatan bagi oknum yang tidak bertanggungjawab maka kerugianlah yang dituai. Bayangkan saja jika terdapat oknum yang mengambil kredit dan tidak bertanggung jawab untuk membayarnya di masa seperti ini, bank terkait bisa menjadi tidak sehat karena banyaknya kredit macet yang dilakukan oleh oknum-oknum tersebut. Selain itu pada sektor pasar modal, apabila banyak oknum yang melakukan transaksi short selling maka harga saham akan mengalami penurunan dan menyebabkan IHSG anjlok sehingga harus dilakukan trading halt.

Adanya berbagai stimulus kebijakan tersebut menunjukkan bahwa OJK dan pemerintah, serta lembaga perbankan dan keuangan lainnya saling ada dan bersinergi untuk tercapainya pemulihan ekonomi dan stabilitas nasional. Segala kebijakan yang telah dikeluarkan diharapkan dapat dilakukan dengan niat yang sungguh-sungguh dan penuh pertanggungjawaban sehingga akan berdampak baik terhadap semua pihak. Dengan begitu, perekonomian perlahan akan bangkit kembali dan stabilitas keuangan nasional tetap terjaga.

Baca:  Lintas Tekhnologie Solution Day 2017