Mungkinkah Kredit UMKM Menjadi Boomerang Bagi Bank?

Oleh: Aulya Putri Narayany
Mahasiswa PKN STAN

Pandemik Covid-19 merupakan sebuah pukulan bagi kehidupan masyarakat di semua sektor, tidak pelaknya sektor vital seperti sektor perekonomian. Seiring dengan meningkatnya jumlah kasus, maka semakin banyak pula damage yang dirasakan oleh masyarakat dan juga Negara. Kita mengenal sistem perekonomian itu seperti sebuah sebuah siklus, dimana masyarakat melakukan pekerjaan, memproduksi barang atau jasa, dan dari pekerjaan itu ia diberikan imbalan berupa gaji.

Gaji yang diperoleh digunakan untuk melakukan kegiatan konsumsi, pembayaran pajak, dan sebagainya. Dengan melakukan konsumsi dan pembayaran pajak, pendapatan tersebut bergulir lagi ke Negara untuk selanjutnya di gunakan kembali untuk meningkatkan infrastruktur, membangun sarana dan prasarana, bahkan redistribusi pendapatan untuk mengangkat taraf hidup masyarakat. Gaji tersebut juga dapat digunakan untuk melakukan kegiatan saving pada Bank Umum, BPR, Koperasi Simpan Pinjam, dan lembaga perbankan lainnya yang tentunya harus dibawah pengawasan OJK dan dijamin LPS.

Sekarang kita akan membahas lebih dalam tentang Perbankan.

Bank, menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, adalah sebuah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lain dengan tujuan meningkatkan taraf hidup orang banyak. Seperti yang sudah dijelaskan, tugas utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat. Masyarakat berperan penting dalam kehidupan perbankan. Jika tidak ada masyarakat yang menyimpan dana, maka Bank tidak memiliki dana yang dapat disalurkan kepada masyarakat. Semenarik apapun produk-produk perbankan yang ditawarkan, Bank tersebut tidak dapat berjalan dengan baik, karna ‘nafas’ utama kehidupan nya terganggu.

Bank membutuhkan dana dari masyarakat (didapatkan dari simpanan tabungan, simpanan giro, deposito, dan lain-lain) untuk dapat menyalurkan dana tersebut dalam bentuk kredit ataupun pinjaman. Bank menyediakan berbagai jenis pinjaman ataupun kredit yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Terdapat kredit yang digunakan untuk keperluan pribadi/perseorangan, ada juga kredit yang diperuntukkan bagi para pemilik-pemilik usaha.

Baca:  Ini dia kecanggihan Olympus OM-D E-M1 Mark III

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tidak lepas dari perhatian pemerintah.

Pemerintah paham bagaimana pentingnya pembangunan modal bagi usaha, terutama Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang cukup digandrungi beberapa tahun kebelakang. Menyikapi hal tersebut, bank-bank umum di Indonesia pun membuka pinjaman untuk para pelaku UMKM dengan harapan bantuan finansial tersebut dapat dipergunakan untuk menambah modal, dan pada akhirnya membantu usaha-usaha tersebut agar tidak kalah saing dengan usaha-usaha yang memiliki skala lebih besar.

Bagaimana Pemerintah menjawab kegelisahan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di tengah-tengah kondisi kahar seperti saat ini?

Pada dasarnya, keadan kahar ini tidak hanya berpengaruh pada kegiatan UMKM. Akan tetapi, karena pelaku ekonominya adalah pengusaha-pengusaha berskala kecil, mereka lah yang paling terdampak dan mendapatkan perhatian tersendiri dari pemerintah. Presiden pun mengeluarkan empat arahan dalam upaya meminimalisir dampak dari COVID-19 terhadap UMKM. Salah satu dari empat arahan presiden tersebut adalah ‘Percepatan realisasi program relaksasi restrukturisasi kredit bagi UMKM’ , dengan contoh relaksasi berupa subsidi bunga, penundaan pembayaran pokok, pemberian tambahan kredit modal kerja. Oleh karena itu, Pemerintah melalui Otorasi Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan peraturan baru yang memberikan keringanan/relaksasi bagi para pengusaha UMKM.

Peraturan tersebut dimuat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tahun 2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019. Peraturan ini merupakan realisasi atas arahan presiden terkait upaya meminimalisir dampak virus corona di sektor UMKM. Tidak hanya itu, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia (Kemenkop RI) juga membentuk program-program untuk menyelaraskan arahan dari orang nomor satu di Republik Indonesia tersebut.

Baca:  Baznas Ajak Anak-anak Kampung Bayam Kunjungi Monas dan Masjid Istiqlal

Kementerian Keuangan pun turut mengeluarkan kebijakan, yakni tentang pemberian subsidi bagi kredit/pembiayaan UMKM melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 65/2020. Penting untuk dicatat bahwa sesuai yang berlaku pada PMK 65/2020, terdapat batasan-batasan atau plafon kredit beserta besaran presentase subsidi bunga yang diberikan, termasuk juga di dalamnya diatur seberapa lama subsidi tersebut diberikan kepada pengusaha UMKM. Pemberlakuan relaksasi tersebut pun ditujukan kepada pelaku usaha yang terkena dampak langsung seperti daya beli yang menurun akibat pandemik COVID-19.

Seperti apa contoh implementasi dari kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah?

Kita ambil contoh skema relaksasi kredit UMKM Bank BRI. Skema relaksasi kredit ini dibagi menjadi empat bagian yang didasari oleh presentase turunnya omzet debitur UMKM. Empat bagian tersebut adalah:

  1. Restrukturisasi biasa atau penurunan bunga dan penundaan angsuran. Skema ini diperuntukkan bagi debitur UMKM yang mengalami penurunan omzet hingga 30%
  2. Penundaan pembayaran angsuran pokok, namun bunga tetap diturunkan dan dibayarkan. Skema ini untuk debitur UMKM yang mengalami penurunan omzet 30-50%
  3. Penundaan pembayaran angsuran pokok maupun bunga selama 6 bulan untuk debitur UMKM yang mengalami penurunan omzet hingga 50-75%
  4. Penundaan pembayaran angsuran pokok maupun bunga selama 1 tahun untuk debitur UMKM yang mengalami penurunan omzet diatas 75%

Apakah pemberlakuan restrukturisasi kredit, restrukturisasi subsidi bunga kredit usaha mikro, penundaan cicilan kredit selama satu tahun, relaksasi pinjaman, dan bentuk relaksasi lainnya yang diberikan kepada UMKM membantu meminimalisir dampak terhadap usaha-usaha tersebut?

Pendapatan UMKM menurun selama masa pandemik, tapi disatu sisi mereka harus tetap membayar sewa tempat, dan juga membayar pekerja. Dengan dikeluarkannya kebijakan relaksasi tersebut, para pelaku UMKM menilai bahwa mereka cukup terbantu.

Baca:  AKG Games dan Blizzard Entertainment Bakal Bangun e-Sport Indonesia Lebih Maju

Bagaimana keberlangsungan relaksasi kredit ini apabila kondisi kahar COVID-19 tidak mereda dalam waktu dekat? Dapatkah bank pemberi kredit UMKM tetap bertahan?

Kesehatan perbankan patut diperhatikan. Kita kembali lagi ke tugas utama bank, yaitu menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat. Penangguhan kredit sementara, baik penundaan pembayaran angsuran pokok maupun bunga, berarti bank tidak menerima pembayaran (inflow) dari debitur UMKM untuk beberapa waktu. Sementara itu, bank masih harus memberikan imbalan bunga (outflow) bagi nasabah lainnya. Hal ini tentu dapat mengganggu cash flow bank bersangkutan. Terlebih sasaran relaksasi kredit tersebut adalah debitur UMKM dengan plafon kredit dibawah Rp 10 Miliar, dimana jumlahnya tidak sedikit. Apabila relaksasi kredit diberikan kepada seluruh debitur, maka tidak menutup kemungkinan bank akan mengalami kerugian dan kesulitan.

Dalam penilaian apakah sebuah bank berfungsi dengan baik, terdapat suatu alat pengukuran bernama NPL, atau Non Performing Loan. Sebuah kredit dikatakan bermasalah apabila nasabah tidak rajin dalam membayar tagihannya. Semakin tinggi rasio NPL sebuah bank, maka bank tersebut dapat dikatakan memiliki permasalahan dengan kinerja nya. Pemberlakuan relaksasi kredit bagi debitur UMKM tentu akan memberikan pengaruh terhadap rasio NPL yang menjadi tinggi/naik. Tingginya rasio NPL ini pun menimbulkan masalah baru, yaitu dari sisi likuiditas bank, rentabilitas, serta solvabilitas bank. Kedepannya, apabila keadaan ini terus berlanjut tanpa ada follow up kebijakan pemerintah untuk menyikapi kemungkinan terganggunya performa bank, dikhawatirkan akan terjadi masalah serius bagi bank pemberi relaksasi kredit UMKM.