Pro dan Kontra tentang Eksistensi OJK. Haruskah Dibubarkan atau Dilanjutkan?

Oleh: Dhea Ananda Rahma
Mahasiswa PKN STAN

Otoritas Jasa Keuangan atau OJK adalah lembaga yang mandiri dalam menjalankan fungsi mengatur dan mengawasi industri keuangan. Disebut mandiri atau independen karena terlepas dari campur tangan atau intervensi phak lain seperti Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Bank Sentral Indoesia yaitu Bank Indonesia. Menurut UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan Pendirian OJK ini menggantikan Bapepam-LK atau Badan Pengawas Pasar Modal dan Kementerian Keuangan dalam peran mengawasi industri nonbank dan pasar modal. Dan menggantikan peran Bank Indonesia dalam mengawasi industri perbankan.
Namun akhir-akhir ini terdapat banyak pendapat dari berbagai pihak bahwa OJK sudah sepatutnya dibubarkan dan memberi fungsi pengawasan kembali kepada Bank Indonesia. Hal ini terjadi karena ada beberapa permasalahan yang timbul dibawah pengawasn OJK. Seperti kasus Asuransi Jiwasraya yang ternyata gagal membayarkan preminya. Kasus ini membuat Dewan Perwakilan Rakyat mempertanyakan bagaimana cara kerja dan pengawasan yang dilakukan OJK. Kenapa bisa hal ini terjadi, dibawah pengawasan OJK, terlebih lagi OJK mengakui bahwa mereka sudah mencurigai Perusahaan Jiwasraya ini sejak tahun 2018.

Kasus Asuransi Jiwasraya ini dimulai dari kegagalan perusahaan dalam membayar klaim auransi perusahaan JS Saving Plan senilai Rp802 miliar. Setelah itu semakin banyak kegagalan yang terjadi hingga pada puncaknya tahun 2019 ada sekitar Rp12.4 triliun dana yang tidak dapat dibayar oleh Jiwasraya padahal diketahui akan jatuh tempo pada bulan Oktober dan November 2019. Kerugian yang dialami negara akibat dugaan korupsi ini diperkirakan mencapai Rp13.7 triliun. Selain Jiwasraya, masih ada perusahaan lain yang juga mengalami permasalahan dalam permodalan dan likuiditas.

Baca:  3 Anggota Keluarga Cendana Disebut Bergabung MeMiles, Berikut Kata Kapolda Jatim

Permasalahan tersebut akhirnya menimbulkan pro dan kontra tentang keberadaan OJK ini. Ada pihak yang pro atau setuju dengan keberadaan OJK karena mereka berpendapat bahwa masih dibutuhkan lembaga yang terpisah atau independen, agar dapat fokus untuk mengatur dan memberi pengawasan lembaga keuangan dan pasar modal serta memberikan perlindungan untuk masyarakat yang menggunakan jasa keuangan. Sedangkan Bank Indonesia dapat berfokus untuk menjalankan fungsinya di bidang Moneter.

Dikhawatirkan jika fungsi pengawasan dikembalikan kepada Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Indonesia, akan mempengaruhi kinerja dari BI sendiri. Karena akan terlalu banyak tugas yang harus dilakukan oleh BI. Karena hal inilah yang terjadi pada tahun 1998, pada tahun tersebut giliran Bank Indonesia atau BI yang dinilai gagal dalam mengawasai perbankan sehingga efek dari krisis ekonomi yang terjadi sangatlah besar.

Disisi lain, beberapa pihak kontra dengan keberadaan OJK ini. Karena dianggap tidak melakukan fungsi pengawasan dengan sebaik-baiknya, sehingga masih muncul masalah atau problematika terkait lembaga keuangan. Seperti gagal bayar perusahaan asuransi yang disebutkan diatas terutama Perusahan Jiwasraya dan lain sebagainya,

Kenapa OJK dinilai bertanggung jawab atas kasus Perusahaan Asuransi Jiwaswaraya ini?. Salah satu alasannya adalah OJK ternyata pihak yang mengizinkan Jiwasraya untuk menerbitkan Saving Plan. Bunga sekitar 9% hingga 13% dan pencairan setiap tahun ditawarkan dalam produk ini. namun ternyata hal inilah yang membuat likuiditas Jiwasraya tidak baik. Meskipun pada awalnya penjualan produk Saving Plan meningkatkan premi Jiwasraya. Ternyata imbal hasil atas produk tersebut semakin menurun setelah adanya evaluasi, sehingga pendapatan premi pun lama-lama menurun. Akhirnya Jiwasraya gagal memberikan pembayaran klaim polis yang telah diajukan nasabahnya yang sebesar Rp 802 miliar pada tahun 2018.

Baca:  Disnaker, Pastikan Seluruh Perusahaan di Jombang Bayarkan UMK 2017 sesuai Ketentuan yang Berlaku

Selain itu ternyata Jiwasraya menempatkan investasi pada investasi aset yang beresiko, diduga untuk mengejar keuntungan yang tinggi. Bahkan sekitar 95% mereka menempatkan di saham yang kinerjanya tidak baik. Disinilah harusnya ada peran dari OJK, karena OJK sebagai regulator dan mempunyai fungsi pengawasan mempunyai kewenangan untuk memberikan persetujuan atas perluasan bisnis yang dilakukan setiap perusahaan jasa keuangan. Terlebih lagi dari laporan keuangan setiap tahunnya Jiwasraya tidak menunjukkan hasil yang baik. Bahkan OJK sudah mengetahui dan telah meminta penyehatan keuangan karena rasio solvabilitas Jiwasraya kurang dari yang seharusnya yaitu 120%. Solvabilitas adalah rasio kemampuan perusahaan untuk menyelesaikan seluruh kewajiban ketika menghadapi kondisi yang terburuk dan bahkan mengharuskan untuk ditutup.

Pembubaran atau memberikan fungsi pengawasan OJK kembali ke Bank Indonesia bukanlah hal yang baru di dunia perbankan. Di Negara Inggris juga pernah melakukan hal ini. Inggris dahulunya mempunyai lembaga keuangan yang berfungsi seperti OJK juga. Namun, pada tahun 2008 karena adanya krisis finansial secara global Pemerintah Inggris akhirnya mengembalikan lembaga keuangan yang memiliki sistem seperti OJK tersebut kepada Bank Sentral.

Baca:  Inilah 29 Kegiatan Investasi Ilegal yang Dihentikan OJK

Menurut saya, kita masih tetap memerlukan lembaga keuangan yang independen seperti OJK ini. Selain itu proses pengembalian fungsi tersebut ke Bank Indonesia membutuhkan waktu yang tidak sedikit karena rumitnya dan salin keterkaitan antara lembaga keuangan negara. Sehingga sulit untuk menentukan bagaimana dan kepada siapa saja tugas dan wewenang OJK diberikan atau dibagikan apabila dibubarkan. Jadi, lebih baik berfokus untuk mencari cara bagaimana menyelesaian polemik Jiwasraya terlebih dahulu baru melihat bagaimana cara agar OJK dapat memperbaiki dan meningkatkan fungsi regulator dan pengawasan terhadap industri perbankan maupun non bank.
Lebih baik fokus kepada cara dan bagaimana mengatasi kelemahan OJK, apakah ini terjadi karena faktor dari rendahnya kualitas SDM yang ada di lembaga tersebut? Sehingga terjadi human error dan sebagainya? Jika iya, maka pemerintah harus mencari cara untuk mengatasi hal tersebut. Bisa dengan merekrut pegawai yang lebih baik ataupun memberikan pelatihan yang lebih mumpuni agar kemampuan pekerjanya meningkat. Selain itu OJK kedepannya diharapkan dapat lebih ketat dalam mengawasi kinerja dan memberikan persetujuan untuk ekpansi bisnis dari tiap jasa keuangan. Agar kejadian seperti Jiwasraya ini tidak terulang lagi di masa depan. Sehingga jasa keuangan bisa diselenggarakan dengan adil, transparan dan akuntabel agar masyarakat sebagai konsumen merasa terlindungi kepentingannya.