Ketahanan Bank Syariah dan Bank Konvensional Selama Pandemi Covid-19

Oleh : Lina Armila

Penulis adalah Mahasiswi Prodi D3 KBN PKN STAN

Coronavirus disease 2019 atau covid-19 adalah peyakit  yang disebabkan oleh virus corona, penyakit ini pertama kali merebak di kota Wuhan, China pada akhir tahun 2019 lalu, penyakit tersebut mulai menyebar ke Indonesia sekitar awal bulan Maret 2020. Penyakit yang sudah ditetapkan WHO sebagai pandemi ini mempengaruhi hampir semua sektor kehidupan. Seperti sektor industri, pendidikan, dan juga termasuk sektor perbankan.

Salah satu sektor yang paling terkena dampak dari covid-19 adalah ekonomi, dimana terjadi penurunan kegiatan usaha masyarakat yang menyebabkan pendapatan turun, masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhannya, dan akhirnya hal ini juga berimbas pada kemampuan masyarakat dalam memenuhi kewajibannya kepada bank. Hal ini juga tentu saja mempengaruhi siklus pendanaan bank. Jika melihat jenis bank dari segi cara menentukan harga, bank dibedakan menjadi dua yaitu, bank berprinsip konvensional dan bank berprinsip syariah. Sehingga dari kedua jenis bank tersebut, dampak yang dirasakan selama covid-19 akan berbeda.

Sebelum melihat perbedaan dampak yang diterima kedua bank tersebut, kita perlu tau perbedaan mendasar dari kedua bank ini. Yang pertama dari sistem operasionalnya, bank syariah menerapkan aturan syariat islam, dimana segala kegiatannya diatur dalam fatwa MUI, sedangkan untuk bank konvensional tidak seperti itu, bank konvensional tunduk pada peraturan perundang-undangan mengenai perbankan yang berlaku di Indonesia. Lalu perbedaan mendasar yang kedua yaitu cara memperoleh keuntungan. Bank syariah memperoleh keuntungan dengan cara bagi hasil anatara pihak bank dan nasabah, jadi keuntungan yang diterima bisa berbeda-beda tergantung kondisi usaha nasabah. Sementara bank konvensional memperoleh keuntungan dari bunga, yaitu selisih bunga pinjaman dengan bunga kredit.

Baca:  Masih Menarikkah Investasi Deposito pada Masa Pandemi Seperti Ini?

Pada saat sulit seperti pandemi sekarang ini, banyak masyarakat yang kehilangan sumber pencariannya, sehingga menimbulkan kesulitan-kesulitan pemenuhan kebutuhan dan kewajiban oleh sebagian masyarakat. Untuk merespon hal tersebut OJK (Otoritas Jasa Keungan) mengeluarkan Peraturan OJK No. 11/POJK.03/020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019. POJK ini menjabarkan mengenai pemberian relaksasi kredit bagi nasabah bank yang usaha atau pekerjaannya terkena  dampak covid-19 secara langsung. Relaksasi tersebut berupa resrtrukturisai kredit yang dilakukan dengan cara penurunan suku bunga, pengurangan tunggakan pokok, pengurangan tunggakan bunga, dan juga penyertaan modal sementara.

Dampak yang ditimbulkan oleh kebijakan tersebut jelas akan dirasakan oleh sektor perbankan. Namun dampak yang dirasakan oleh bank konvensional akan berbeda dengan bank syariah. Pada bank syariah yang tidak menerapkan sistem bunga dalam kegiatannya maka permasalahan mengenai tunggakan bunga bukanlah suatu masalah berarti, sebab cara bank syariah memperoleh keuntungan adalah dengan sistem bagi hasil, dimana keuntungan yang diperoleh bersama akan dibagi sesuai dengan akad yang telah ditentukan diawal. Bank syariah menerapkan sistem pembagian kerugian dalam risiko usahanya, sehingga keuntungan dan kerugian akan ditanggung bersama oleh bank dan nasabah. Jika tidak ada pandemi covid-19 bank bisa mendapatkan keuntungan bagi hasil yang besar, namun saat pandemi pun bank tetap mendapatkan keuntungan meskipun tidak sebesar saat tidak ada pandemi covid-19. Keuntungan yang diterima dapat disesuaikan sesuai dengan akad awal.

Baca:  Pro dan Kontra tentang Eksistensi OJK. Haruskah Dibubarkan atau Dilanjutkan?

Namun walaupun dengan prinsip tersebut bank syariah tetap memiliki keuntungan, tidak menutup kemungkinan keuntungan dari bagi hasil tersebut mengalami keanjlokan, jika melihat situasi masyarakat seperti yang dijelaskan diatas, nasabah bank syariah juga bisa saja tidak memperoleh penghasilan. Untuk mengatasi hal tersebut OJK sudah menerbitkan peraturan POJK No. 18/POJK 2020 tentang perintah tertulis untuk penanganan permasalahan bank. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa OJK berwenang memberikan perintah tertulis kepada bank untuk melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan integrasi. Selain itu dilansir dari web resmi Bank Indonesia, sebagai tindak lanjut dari Perppu No. 1 Tahun 2020, Bank Indonesia menerbitkan ketentuan terkait pemberian Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek baik bagi Bank Umum Konvensional maupun Bank Umum Syariah.

Lalu selanjutnya dampak pandemi covid-19 bagi bank konvensional, seperti yang dijelaskan sebelumnya bank konvensional menerapkan sistem bunga dalam memperoleh keuntungan, selain itu antara bank konvensional dengan nasabah tidak ada saling pikul untung dan rugi, masing-masing pihak menanggung kerugian dan keuntungan masing-masing. Dengan diterbitkannya Peraturan OJK No. 11/POJK.03/020 dimana pemerintah memberikan relaksasi kredit bagi debitur, maka hal ini dapat memberatkan pihak bank. Sebab disaat bank harus memberikan keringan kredit kepada nasabah, maka likuiditas bank akan berkurang, ditambah lagi saat  salah satu pengasilan bank yang berasal dari bunga kredit ditangguhkan, namun kewajiban bank untuk membayar bunga pinjaman kepada nasabah harus tetap berjalan, tentu hal ini merupakan hal yang menyulitkan pihak bank, belum lagi jika sewaktu-waktu ada nasabah yang menarik simpanannya dalam jumlah besar, keadaan likuiditas bank yang tidak baik ini tidak siap akan keadaan tersebut. Selain itu kebijakan relaksasi bank yang dikeluarkan pemerintah hanya memandang kesulitan dari sisi masyarakat, padahal pihak perbankan juga mengalami kesulitan. Sebaiknya, mengutip dari Komisaris Utama BPR Bali Lestari, Alex P Candra yang dilansir dalam web bisnis.com, keringanan bagi perbankan juga dipertimbangkan seperti memberikan stimulus dana dan pinjaman seperti yang diberikan bank kepada masyarakat selama pandemi covid-19 ini. Namun, sama seperti yang disebutkan diatas, OJK sudah menerbitkan peraturan POJK No. 18/POJK 2020 sebagai langkah untuk menjaga  stabilisasi sistem keuangan khusunya bidang perbankan.

Baca:  Mentan SYL Dorong Sulsel Jadi Pionir Perkereditan KUR

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa bank syariah memiliki ketahanan dan stabilisai yang lebih baik jika dibandingkan dengan bank konvensional dimasa krisis pandemi seperi saat ini. Hal ini karena penerapan sistem memperoleh keuntungan dan sistem risiko usaha yang berbeda.