DPRD Jatim Minta Gubernur Jatim Tidak Khawatir Berlebihan Terkait Potensi Pajak Daerah

Anwar Sadad Wakil Ketua DPRD Jatim

SURABAYA, KANALINDONESIA.COM : Gubernur Jatim diminta tidak berhalusinasi negatif berlebihan terkait potensi pendapatan asli daerah terkhusus yang berasal dari Pajak kendaraan Bermotor dimasa pandemi Covid 19 saat ini, sehingga membuat target rendah dengan pertimbangan kekhawatiran yang berlebihan.

Wakil Ketua DPRD Jatim Anwar Sadad mengoreksi asumsi perolehan PAD dari pajak daerah yang ditengara akan turun hingga 30 % dari target pendapatan sebesar 15 Triliun tahun 2020.

“Saya nggak paham dari mana itu data, hingga Ibu Gubernur begitu pesimistis pajak daerah akan melorot hingga 30 persen dari target. Kayaknya ada yang salah deh dari masukan orang orang disekitar Ibu Gubernur,” kata Politisi Gerindra ini, Kamis (02/07/2020).

Dari hasil kunjungan dan data lapangan seperti Kediri , Bojonegoro, Banyuwangi dan beberapa wilayah lain di Jatim kata Politisi yang sudah 4 periode menjadi anggota DPRD Jatim ini, trend yang terjadi menunjukkan masyarakat masih cukup taat membayar pajak kendaraan bermotor.

Baca:  Dipimpin Ketum Baru, Demokrat Jatim Targetkan Menang Banyak di Pilkada 2020

“Trend nya bagus, masyarakat cukup rajin membayar pajak. Dari laporan yang saya terima masyarakat lebih memilih menggunakan pembayaran online atau E Chanel untuk membayar pajak. Di semester ini hingga Juni misalnya sudah mencapai 70% . Saya lihat ini hasil dari sikap Bapenda yang langsung mengevaluasi diri dan melakukan banyak kreatifitas untuk perolehan pajak daerah, termasuk pemutihan terkait asumsi negatif ini. Juga program gratis BBN KB nopol luar Jatim, Dan ternyata masyarakat merespon 20 ribu nopol luar Jatim langsung pindah ke Nopol Jatim. saya acungkan jempol untuk masyarakat. saya justru memperkirakan paling tinggi pendapatan pajak daerah turun sekitar 10 sampai 15%,” tambahnya.

Dari itung itungan yang terjadi dilapangan dari target 15 Triliun, Sadad memperkirakan PAD dari Pajak daerah ini masih bisa meraih 13 Triliunan.

Baca:  Korem 081/DSJ Gelar Upacara HUT TNI Ke-74

Dari data ini Sadad justru mempertanyakan tim Khofifah yang memberi masukan pesimis itu. Kekeliruan asumsi Gubernur ini kata Sadad bisa jadi karena Khofifah tidak punya tehnokrat atau akademisi yang mempuni dalam melakukan perkiraan, sehingga asumsinya meleset, dan meresahkan.

“Harusnya Ibu Gubernur memiliki tim yang mempuni termasuk memaksimalkan peran Wagub yang saya lihat punya kapasitas untuk memberi masukan yang benar,” kata Sadad.

Selain mengkritisi tim yang ada disekitar Gubernur. Sadad juga mempertanyakan kinerja BUMD yang hanya bisa menggerogoti APBD tapi tak menyumbang PAD secara signifikan.

“Bagaiman gak bikin geregetan. Banyak BUMD yang asetnya 1 Triliun hanya memberi PAD 3,5 miliar. 7 miliar. Gayanya sih koyok yes yesso, menang gaya tok. Padahal Sangat tidak perform dan kosntribusinya minim,” kritiknya.

Baca:  Babinsa Kembangan Utara Hadiri Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW Bersama Warga.

Sadad menjlentrehkan selama ini total BUMD memberi PAD sebesar 380 miliar, namun hampir 85 % berasal dari Bank Jatim sebesar 330 miliar, BPR 20 miliar, sisanya dari hasil keroyokan beberapa BUMD lainnya sebesar 30 miliar.

“Makanya saya usul agar Gubernur lebih selektif dalam menghidupi BUMD yang sampai saat ini belum memberikan kontribusi signifikan. Yang merugi bubarkan saja, atau kalau gak tega ya di merjer saja,” pungkasnya. Nang