Mewujudkan BPR yang Resilien dan Berdaya Guna di Masa Pandemi

Oleh Sabrina Florencia Pangaribuan

Penulis adalah: Mahasiswi aktif PKN STAN

Dampak pandemi COVID-19 juga dirasakan oleh berbagai sektor dalam perekonomian, terutama sektor perbankan sebagai penyalur kredit kepada berbagai kalangan masyarakat yang membutuhkan. Lantas, bagaimana sektor ini mempertahankan fungsinya sekaligus menjaga kinerja dan likuiditas pada masa seperti sekarang ini?

Dalam peringatan hari BPR-BPRS nasional yang jatuh pada 21 Mei 2020, Ketua Umum Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) Joko Suyanto menyatakan bahwa ketahanan industri BPR diuji dalam masa pandemi sebagai akibat dari turunnya kemampuan debitur untuk membayar angsuran serta peningkatan penarikan dana simpanan oleh nasabah. Hal ini berbanding terbalik dibandingkan kinerja BPR sebelum pandemi COVID-19 melanda Indonesia, dimana berdasarkan data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), pada tahun 2019 total simpanan dan deposito nasabah BPR yang masing-masing mengalami kenaikan sebesar 7,93% dan 13,66% per tahunnya, serta kenaikan aset total sebesar 10,56% per tahunnya.

Menghadapi kondisi diatas, pemerintah ikut turun tangan dan mengeluarkan berbagai kebijakan untuk membantu sektor perbankan-khususnya BPR-dalam menghadapi krisis akibat pandemi. Salah satunya yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2020 yang mengatur mengenai kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan dalam menangani pandemi. Dalam peraturan tersebut, pemerintah memberikan wewenang baru kepada OJK dan BI sebagai regulator dan pengawas bank. OJK dapat memberikan perintah merger pada bank dan lembaga nonbank yang bermasalah (pasal 23), sementara Bank Indonesia (BI) dalam pasal 16 huruf (a) dapat memberikan pinjaman likuiditas jangka pendek (PLJP) kepada BPR yang membutuhkan.

Baca:  Kebijakan Relaksasi Kredit di Era Pandemi

Senada dengan Peraturan di atas, OJK sebagai pengawas di bidang keuangan juga mengeluarkan kebijakan dalam menangani dampak pandemi COVID-19, yaitu Peraturan OJK Nomor 11/POJ.03/2020 yang mengatur tentang stimulus perekonomian  nasional sebagai kebijakan countercyclical dampak penyebaran COVID-19. Dalam peraturan ini disebutkan bahwa BPR dan BPRS berwenang melakukan restrukturisasi kredit terhadap para debitur terdampak COVID-19, seperti bidang pariwisata, perhotelan, transportasi, serta UMKM dalam bentuk penurunan suku bunga, perpanjangan jangka jangka waktu pembayaran kredit, pengurangan tunggakan pokok kredit dan bunga kredit, penambahan fasilitas kredit/pembiayaan, serta konversi kredit/pembiayaan menjadi Penyertaan Modal Sementara.

Selain itu, LPS turut mengeluarkan kebijakan melalui Surat Edaran Nomor 10 Tahun 2020 yang mengatur tentang Penetapan Tingkat Bunga Penjaminan untuk Simpanan di BPR, dimana LPS memutuskan untuk menurunkan tingkat bunga simpanan dalam rupiah BPR sebesar 25 bps (0,25%) menjadi 8,00%. Penurunan tingkat bunga penjaminan ini didasarkan pada perkembangan terkini dari suku bunga simpanan, kondisi likuiditas perbankan, kondisi perekonomian, dan stabilitas sistem keuangan. Tak ketinggalan dari sisi moneter Bank Indonesia  mengeluarkan  kebijakan penurunan suku bunga acuan (BI 7-day Reverse Repo Rate) yang semula 5% pada awal 2020 hingga menjadi 4,25% bulan Juni ini.

Dengan adanya kebijakan-kebijakan pemerintah diatas, pertanyaan-pertanyaan pun muncul: Bagaimana dampak kebijakan-kebijakan pemerintah tersebut bagi BPR?

Kita akan mulai dari kebijakan pertama: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020. Dalam suatu merger, BPR dapat melakukan penggabungan dengan sesama BPR atau juga dengan bank umum. Dengan pemberian wewenang baru  kepada OJK untuk melakukan merger, maka akan terjadi penurunan jumlah BPR yang harus diawasi, sehingga OJK dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan lebih fokus dan efektif, sedangkan bagi BPR, modal yang dimiliki akan menjadi lebih besar, sehingga operasional BPR menjadi lebih baik dan bunga menjadi lebih murah. Selain itu, PLJP yang diberikan BI kepada BPR dapat menambah likuiditas, sehingga BPR tetap dapat menjalankan fungsinya sebagai penyalur kredit bagi yang membutuhkan.

Baca:  Menilik Efek Penting Penurunan GWM di Tengah Pandemi Covid-19

Selain dua kebijakan diatas, pemerintah juga mengatur kewenangan BPS untuk melakukan restrukturisasi. Pada berbagai media massa, restrukturisasi merupakan kebijakan yang paling disorot. Berbeda dengan kebijakan yang lain, dampak restrukturisasi dapat langsung dirasakan oleh para debitur, akan tetapi juga membawa keuntungan bagi kreditur-dalam hal ini BPR-dalam kegiatan operasionalnya. Dengan adanya berbagai keringanan dalam restrukturisasi, debitur dapat membayar kreditnya dan terhindar dari berbagai sanksi dan denda yang akan mereka tanggung apabila menunggak pembayaran, sementara itu BPR sebagai kreditur terhindar dari kredit macet serta dapat memperoleh dana yang diperlukan untuk menjaga stabilitas dan kinerja mereka.

Kebijakan lainnya yaitu penurunan tingkat suku bunga acuan oleh BI serta penurunan tingkat bunga penjaminan simpanan oleh LPS. Sederhananya dua kebijakan ini berdampak secara langsung pada BPR dan secara tidak langsung pada kegiatan usaha. Penurunan suku bunga acuan oleh BI biasanya diikuti oleh penurunan suku bunga pinjaman pada BPR. Apabila hal ini terjadi, maka biaya modal perusahaan yang berupa kredit pinjaman menjadi lebih murah.Hal ini akan mendorong para pelaku usaha untuk melakukan pinjaman ke BPR, sehingga kegiatan usaha mereka berkembang dan kinerja BPR dapat tetap terjaga. Penurunan suku bunga BI juga didukung dengan kebijakan LPS untuk menurunkan suku bunga penjaminan simpanan. Dengan begitu, kedua kebijakan diatas saling mendukung dalam mewujudkan kebijakan moneter yang lebih efektif.

Baca:  Kebijakan Relaksasi Kredit di Masa Pandemi, Apakah Tepat?

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan-kebijakan pemerintah membawa dampak positif bagi kinerja dan stabilitas BPR. Dalam praktiknya, bagaimana dampak kebijakan-kebijakan diatas terhadap kinerja BPR?

Mengacu kepada data OJK bulan Mei 2020, aset BPR mengalami pertumbuhan sebesar 10,56% dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, penyaluran kredit yang dilakukan BPR tumbuh sebesar 10,49% menjadi 110 triliun. Selain dari implikasi kebijakan-kebijakan diatas, terdapat faktor lain yang menunjang kenaikan kinerja BPR, yaitu mekanisme penyaluran kredit BPR yang lebih mudah dibandingkan Bank Umum, sehingga hal ini menarik para pelaku usaha-terutama UMKM-untuk meminjam kredit di BPR.

Kebijakan-kebijakan diatas beserta dampaknya tentu membawa angin segar bagi BPR, pelaku usaha dan perekonomian Indonesia. Selain itu, dapat disimpulkan bahwa tidak hanya pemerintah saja yang dapat membawa perubahan bagi keadaan suatu lembaga, tetapi dari kondisi dan kebijakan lembaga itu sendiri-seperti BPR yang menawarkan kemudahan bagi para debiturnya-untuk mewujudkan organisasi yang lebih resilien dan sekaligus berdaya guna di masa krisis seperti sekarang ini.