Penurunan Rasio GWM dan Pemberian Bunga GWM,  Mana yang Lebih Efektif ?

Oleh: Tri Yuliani

Penulis adalah Mahasiswa PKN STAN

Adanya pandemi Covid-19 mengakibatkan pelemahan perekonomian secara global dan memberikan tekanan pada berbagai sektor riil terutama pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Untuk menjaga keberlangsungan usaha pelaku UMKM di tengah kondisi pandemi seperti saat ini, pemerintah mengeluarkan kebijakan restrukturisasi kredit.

Restrukturisasi kredit/pembiayaan dilakukan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dilakukan dengan cara penurunan suku bunga, perpanjangan jangka waktu, pengurangan tunggakan pokok, pengurangan tunggakan bunga, penambahan fasilitas kredit dan konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara.

Gubernur BI, Perry Warjiyo, pada Rapat Dewan Gubernur Juni 2020

Melalui program restrukturisasi kredit ini, diharapkan bank terjaga dari ancaman Non Performing Loan (NPL) atau kredit macet imbas Covid-19, karena kredit yang direstrukturisasi akan otomatis lancar. Tetapi biaya untuk melakukan skema-skema restrukturisasi tersebut akan menambah beban bank dan dapat mengganggu likuiditas bank.

Dalam rangka mempercepat pemulihan ekonomi, Bank Indonesia selaku bank sentral  mengeluarkan setidaknya 4 langkah kebijakan, diantaranya adalah menyediakan likuiditas bagi perbankan dalam restrukturisasi kredit UMKM dan usaha ultra mikro melalui kebijakan insentif GWM. Insentif terbarunya adalah dengan pemberian suku bunga 1,5% untuk giro yang ditempatkan di Bank Indonesia yang akan mulai berlaku efektif pada Agustus mendatang.  Sebelumnya, pada April 2020 BI juga memberikan insentif kepada perbankan dalam bentuk kelonggaran atas kewajiban pemenuhan GWM dengan penurunan rasio GWM rupiah sebesar 200 basis poin (bps) bagi perbankan umum nasional. Lalu dari kedua kebijakan moneter tersebut manakah yang lebih efektif untuk mendukung likuiditas bank? Apakah melalui penurunan rasio GWM atau pemberian suku bunga GWM? Namun sebelum membahas hal itu, mari kita bahas terlebih dahulu apa itu GWM.

Baca:  Masih Menarikkah Investasi Deposito pada Masa Pandemi Seperti Ini?

GWM (Giro Wajib Minimum) adalah dana atau simpanan minimum yang harus dipelihara oleh bank dalam bentuk saldo rekening giro yang ditempatkan di Bank Indonesia. Jadi setiap bank yang beroperasi dalam penyediaan dana untuk kegiatan perekonomian, baik bank konvensional maupun bank syariah harus memenuhi kewajiban GWM-nya dengan menyimpan sejumlah dana  berdasarkan persentase tertentu di Bank Indonesia. Besaran persentase GWM ini dapat diubah-ubah, sehingga GWM bisa menjadi  senjata moneter bagi Bank Indonesia untuk mengatur peredaran uang di masyarakat sekaligus menjadi alat untuk mengetatkan atau melonggarkan likuiditas perbankan.

Dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) pada 13-14 April 2020 Perry Wijayanto, Gubernur BI, menyampaikan kebijakan pelonggaran moneter dengan instrumen kuantitas (Quantitative Easing) yakni kebijakan penyesuaian pengaturan GWM berupa kelonggaran atas kewajiban pemenuhan GWM Rupiah yang wajib dipenuhi perbankan secara harian. Rasio GWM diturunkan sebesar 200 bps untuk Bank Umum Konvensional (BUK), dari 5,5% menjadi 3,5% DPK, sedangkan untuk Bank Umum Syariah (BUS) serta Unit Usaha Syariah (UUS) diturunkan sebesar 50 bps menjadi 3,5% dari DPK. Porsi yang berubah adalah GWM harian sedangkan GWM rata-rata masing-masing tetap 3,0% DPK.

Baca:  Pemerintah Alokasikan RP124 triliun Bagi Koperasi dan UMKM Penunjang Adaptasi Bisnis pada Masa Pandemi

“Penurunan GWM rupiah ini akan menambah likuiditas perbankan sekitar 102 triliun rupiah” ungkap Perry Wijayanto dalam sesi teleconference, Selasa (14/4).

Perubahan kebijakan tersebut dituangkan pada Perubahan Kelima atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) Tentang GWM Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah (PADG Nomor 22/10/PADG/2020 Pasal 2) yang berlaku efektif mulai 1 Mei 2020. Dana perbankan yang mengendap di Bank Indonesia otomatis akan berkurang dengan penurunan rasio perhitungan GWM rupiah tersebut, sehingga akan memberikan tambahan dana yang diharapkan akan menjaga fleksibilitas serta likuiditas perbankan agar tetap memadai dalam melakukan restrukturisasi kredit di tengah gejolak pandemi covid-19 seperti saat ini.

Sebagai langkah lanjutan kebijakan pelonggaran likuiditas, melalui  Rapat Dewan Gubernur pada 17-18 Juni 2020, BI memutuskan untuk memberikan jasa giro kepada bank yang memenuhi kewajiban GWM dalam rupiah selama periode laporan tertentu sebesar 1,5% per tahun dengan bagian yang diperhitungkan mendapat jasa giro adalah 3% Dana Pihak Ketiga (DPK). Kebijakan akan efektif berlaku 1 Agustus 2020 mendatang.

Maka mulai bulan agustus, atas penempatan GWM 3% DPK akan diberikan jasa giro sebesar 1,5% setiap tahunnya yang berlaku bagi semua bank di Indonesia. Kebijakan teranyar dari BI tersebut tentunya sangat menguntungkan bagi bank, karena sebelumnya Dana Pihak Ketiga yang ditempatkan di BI sebagai kewajiban GWM hanya mengendap saja, bank tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun. Akan tetapi karena perhitungan bunga didasarkan pada penempatan GWM 3 % Dana Pihak Ketiga, maka yang lebih merasakan dampak kebijakan ini adalah bank-bank besar. Bank-bank besar mampu menghimpun lebih banyak dana dari masyarakat baik giro, tabungan atau deposito sehingga akan menerima pendapatan jasa giro dari penempatan GWM-nya lebih besar juga sedangkan bank-bank kecil akan kesulitan menghimpun dana apalagi pada masa gejolak pandemi covid-19 saat ini. Sehingga tekanan likuiditas jauh lebih dirasakan oleh perbankan berskala kecil. Kemudian pendapatan jasa giro dari penempatan GWM mereka juga otomatis akan kecil, sehingga insentif tersebut tidak bisa dijadikan solusi atas kesulitan likuiditas yang mereka alami.
Kedua kebijakan tersebut sejatinya sama-sama diarahkan untuk memperkuat manajemen likuiditas bank agar nantinya restrukturisasi kredit UMKM yang dicanangkan pemerintah dapat terlaksana dengan baik tanpa memberi beban berlebih kepada bank dan akhirnya akan bermuara pada percepatan pemulihan ekonomi di Indonesia. Namun jika dilihat dari dampak kebijakan terhadap perbankan, penurunan rasio GWM menjadi solusi yang lebih apik karena kelonggaran likuiditas atas pemenuhan kewajiban GWM dirasakan secara adil dan dampaknya secara nyata dapat membantu meringankan beban likuiditas pada bank kecil yang memiliki DPK terbatas.

Baca:  Menilik Efek Penting Penurunan GWM di Tengah Pandemi Covid-19