Komisi C DPRD Jatim Akan Lakukan Interpelasi Gubernur Khofifah Indar Parawansa, Ada apa ya ?

Y Ristu Nugroho wakil ketua komisi C DPRD Jatim

SURABAYA KANALINDONESIA.COM : Tak jua direspon oleh gubernur Jatim terkait belum terisinya jabatan Dirut Bank Jatim dan Direktur Konsumer Ritel bank Jatim hingga, seperti yang direkomendasi oleh Komisi C. komisi yang membidangi keuangan dan pendapatan ini mulai kehilangan kesabaran terhadap Pemprov Jatim dan memutuskan untuk mengajukan hak interpelasi kepada Gubernur Jatim. keputusan ini disepakati anggota komisi bidang keuangan ini terkait

Wakil Ketua Komisi C DPRD Jatim, langkah interepelasi ini dilakukan karena sampai saat ini tidak ada jawaban apapun dari Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa atas surat rekomendasi pimpinan DPRD Jatim yang dikirim pada 20 April 2020 lalu. Atau 3 hari Sebelum RUPS 24 April 2020 lalu, tentang kekesongan dua jabatan di bank Jatim yang menjadi salah satu BUMD andalan Pemprov Jatim.

Baca:  Polres Lumajang Operasi Motor Bodong Door To Door di Desa Pajarakan Amankan 10 Motor Bodong, 10 STNK dan 1 Pistol

Apalagi dalam rekomendasi tersebut salah satu poin penting adalah menyangkut tentang keberadaan panitia seleksi perekrutan calon direksi Bank Jatim yang tidak sesuai dengan pasal 38 huruf c Peraturan Pemerintah No 54 tahun 2017 tentang BUMD dan Permendagri No 37 tahun 2018. Serta ketentuan tentang peryaratan usia calon direksi Bank Jatim yakni sekurang-kurangnya 35 tahun dan maksimal 55 tahun.

“Ini sudah melalui keputusan bersama seluruh anggota Komisi C DPRD Jatim yang sebelumnya telah melakukan pembahasan intens terkait hal itu,” ujarnya, Senin (06/07/20).

Sebenarnya kata Restu dalam pembahasan di Komisi C ada dua opsi yang akan diambil yakni melalukan gugatan PTUN terhadap Gubernur dan malakukan hak interoelasi anggota DPRD Jatim.

Baca:  Cosplay Mulai Merambah Pasuruan

“Kita akhirnya sepakat untuk melakukan interpelasi untuk mendapatkan keterangan dari Gubernur terhadap persoalan yang ada di bank Jatim,” ungkapnya.

Politisi PDI Perjuangan ini mengatakan, syarat untuk melakukan interpelasi ini akan diluncurkan secepatnya. Dan ini sudah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hal interpelasi.

“Sudah ada 15 lebih anggota yang tandatangan dan dari dua lebih Fraksi yang ada di DPRD Jatim. Sehingga sesuai aturan sudah bisa dilakukan hak interpelasi itu,” pungkasnya.

Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua Komisi C lainnya Makmulah Harun. Menurutnya langkah interpelasi ini sebuah keoutusan di Komisi C yang sudah menjadi kesepakatan sehingga harus segera diwujudkan.

“Segalah upaya sebenarnya sudah kita lakukan untuk mendapatkan kejelasan terkait persoalan bank Jatim. Konsultasi sudah dilakukan masukan dari beberapa pihak terkait juga sudah. Tapi kenapa Gubernur tidak menjawab surat rekomendasi resmi pimpinan DPRD Jatim,” ujarnya.

Baca:  Jumlah Pemilih Pemula Pilkada Serentak 2018 Naik 10 Persen

Politisi PKB ini mengungkapkan, langkah komisi C ini dilakukan sebagai wujud tangung jawab ikut memiliki bank Jatim yang menjadi BUMD kebanggaan masyarakat Jatim.

“Niat kita satu bagiamana BUMD yang cukup potensi untuk PAD Jatim ini tidak ada masalah. Kita ingin Bank Jatim lebih baik dan managementnya kembali berjalan normal tidak seperti saat ini karena belum ada kepastian jajaran direksinya khususnya posisi Dirut,” pungkasnya. Nang