Demo Tolak Pendirian Pabrik Gula, 20 Anggota DPRD Mubar Kompak Keluar Daerah

MUNA BARAT, KANALINDONESIA.COM: Puluhan masa yang tergabung dalam Kelompok Mahasiswa Latompe (Kowala) melakukan aksi unjuk rasa di gedung DPRD Mubar, Kamis (9/7/2020) siang. Harus menelan rasa kekecewaan karena tak ada satupun anggota DPRD Mubar yang menemui mereka.

Kedatangan puluhan mahasiswa di kantor DPRD Mubar untuk menyampaikan penolakan terhadap pendirian pabrik tebu oleh PT. Wahana Surya Agro di Desa Latompe, Kecamatan Lawa, Kabupaten Mubar. Hanya ditemui Sekwan DPRD Mubar Asbar Hainudin.

“Apa yang menjadi tuntutan masa aksi, Insya Allah hari Selasa (14/07) pekan depan akan difasilitasi untuk menyampaikan langsung kepada anggota DPRD Mubar,” terang Asbar.

Lebih lanjut dikatakanya,”itu saja yang saya komentari, persoalan lain bukan kewenangan saya, nanti sama anggota DPRD saja,”singkat Asbar Hainudin saat ditemui awak media ini usai menerima masa aksi di aula kantor DPRD Mubar.

Salah seorang masa aksi Laode Muhamad Sabilillah mengutarakan kekecewaanya kepada anggota DPRD Mubar, karena tidak ada seorangpun yang menemui masa. Ia menilai anggota DPRD Mubar terkesan menghindari kedatangan demonstran hari ini, karena sebelum aksi berlangsung sudah ada tembusan yang disampaikan di kantor DPRD Mubar. Namun anehnya semua anggota DPRD Mubar tidak ada ada yang muncul.

Baca:  Pemdes Marobea Gelar Doa Tolak Bala dan Peringati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW

“Harusnya menyisahkan juga satu orang untuk menerima masyarakat, ini mereka kompak keluar daerah, ini kan aneh. Sekwan juga datang sudah hampir jam 12.00 WITA berarti dugaan kesengajaan,” kesal Bili.

Bili juga menyebut rencana pendirian pabrik gula dan perkebunan tebu hingga saat ini masih menyisakan polemik di kalangan masyarakat maupun kelompok pemuda yang ada di Mubar. Apalagi kesepakatan pemerintah dan pihak PT. WSA masih menuai pro kontra. Mestinya hal ini harus disosialisasikan dulu apa asas manfaat yang didapat oleh masyarakat terhadap kehadiran pabrik tebu.

Ia juga menyebut DPRD Mubar terkesan kaku dan lambat dalam menyelesaikan persoalan ini, karena gelombang kegelisahan dan penolakan terhadap PT. WSA ini sudah dilakukan dari tahun 2018 lalu, namun sampai saat ini tidak ada kejelasan. Mestinya hal ini sudah menjadi pekerjaan rumah bagi DPRD Mubar untuk memfasilitasi dengan serius terkait aksi unjuk rasa hari ini.

Baca:  Seleksi Perangkat Desa di Desa Bungkolo Sepi Peminat, Panitia Perpanjang Jadwal Pendaftaran

Ia khawatir jika DPRD Mubar tidak mampu menyelesaikan tuntutan rakyat ini,”tidak menutup kemungkinan akan terjadi pertumpahan darah di kemudian hari. Suara masyarakat hari ini adalah demi masa depan generasi anak cucu mereka dikemudian hari,”tegas Bili.

Wakil Ketua I DPRD Mubar H. Uking Djasa membantah, jika anggota DPRD Mubar keluar daerah untuk menghindari kedatangan demonstran. Ia berangkat dari Mubar sejak hari Selasa (07/07) dan pada saat itu belum ada surat tembusan yang masuk di DPRD terkait kegiatan demo.

Meski demikian, politisi Golkar ini menilai, kehadiran masyarakat ataupun mahasiswa di kantor DPRD sebuah hal yang wajar tidak ada yang salah. Kita harus legowo dan siap menampung semua asprirasi masyarakat.

Baca:  Warga Tongkuno Blokir Jalan, Rajiun: Wajar Jika Pemda Muna Tutup Mata

“Kalau saya secara pribadi memang tidak ada yang saya hindari, hanya saja saya sedang diluar daerah,” ucap Ketua DPD II Golkar Mubar ini melalui sambungan selulernya.

Wakil Ketua II DPRD Mubar, Agung Darma saat dikonfirmasi para awak media via telepon selulernya mengaku, Ia bersama seluruh anggota komisi I saat ini sedang perjalanan dinas di luar daerah.

“Iya saya lagi di luar daerah, ada kegiatan kajian antar daerah (KAD) di Kolaka dengan Dinas Kominfo Kabupaten Kolaka,” ujar Agung.

Ditambahkanya,”kita dari Kolaka, saya sekarang lagi perjalanan balik ke Mubar. Agenda kami ke sana, komunikasi masalah jaringan internet di Dinas Kominfo di sana (Kolaka). Disana kan sudah bagus jaringan internetnya,”pungkas politisi partai Demokrat itu.(Akhir Sanjaya)