Soal Pabrik Gula, Sekda Mubar Diminta Berpikir Intelek

MUNA BARAT, KANALINDONESIA.COM: Dukungan Sekretaris Daerah Kabupaten Muna Barat terhadap Perkebunan Tebu dan Pabrik Gula di Muna Barat ditanggapi terbalik oleh salah satu pemuda Muna Barat, Abdul Rajab Sabaruddin. Sekda Muna Barat diminta berpikir intelektual dalam memberikan penilaian.

“Sebagai masyarakat Muna Barat, Saya minta Sekda sebagai bagian dari pemerintah berpikir intelektual dalam menilai. Perkara industri ini tidak main-main dampaknya,”ungkap Rajab, Saptu, (11/7/2020).

Pemda Muna Barat, lanjutnya, seharusnya mengadakan seminar dahulu tentang perkebunan tebu dan pabrik gula. Dalam seminar kemudian menghadirkan para ahli untuk memberikan penilaian, pada berbagai aspek.

“Kita akan berhadapan dengan persoalan lingkungan. Khususnya persoalan ketersediaan air tanah. Karena di lokasi perkebunan tebu adalah satu-satunya hulu sungai, yang mengalir ke daerah Tiworo dan Bharangka. Jadi ada resiko kekeringan dan ada resiko banjir. Karena di hulu sungai seharusnya di jadikan daerah hutan konservasi,” papar Rajab.

Baca:  Tahun Depan Dinkes Mubar Bangun 1 Unit Puskesmas di Wilayah Kepulauan

Selain persoalan air, juga ada persoalan limbah industri yang dapat mencari lingkungan. Terlebih lagi pulau Muna adalah pulau karts.

“Berikutnya, soal tenaga kerja. Sekda harus perjelas persentase tenaga kerja. Karena kalau mengambil sampel pada sejumlah perkebunan tebu dan pabrik gula yang ada di Indonesia. Pabrik gula di Muna Barat hanya mampu menampung 1.700 pekerja. Itupun hanya pada musim tebang dan giling. Lalu maksimalnya dimana. Jadi tolong Pak Sekda jangan bicara di atas mimpi-mimpi,” jelasnya.

Rajab juga menambahkan, jika ingin memajukan perekonomian daerah dan masyarakat. Pemda seharusnya berpikir tentang pertanian rakyat. Khususnya pertanian jagung.

Jika fokus pada pertanian jagung. Maka tidak ada kerusakan hutan dan lingkungan karena lahan tersedia. Tidak menyerahkan lahan pada perusahaan. Budaya tani jagung memang sudah ada. Dan manfaatnya bisa meningkatkan perekonomian masyarakat secara langsung.

Baca:  Dr. Ade Reza : Proses Idiologisasi Penting Untuk Menangkal Radikalisme

“Soal jagung ini, tinggal kita lihat kendala di masyarakat. Kalau Pak Sekda tidak mampu memanajerial pertanian jagung rakyat. Mari kita diskusikan ramai-ramai. Saya yang sarjana hukum pun setidaknya ada gambaran tentang manajerian itu.”

“Saran Saya pemerintah jangan bangga dengan pertanian milik perusahaan. Itu bukan milik rakyat atau daerah. Posisi masyarakat hanya sebagai buruh dan pemerintah sebagai pelayan,” tutupnya.

Laporan : Akhir Sanjaya