Dampak Penyaluran KUR Terhadap UMKM di Masa Pandemi

Oleh: Osamma Hegi Saputra

Penulis adalah Mahasiswa PKN STAN

Tahun 2020 ini memang bisa disebut “tahun”-nya Covid-19. Kita lihat saja dampak yang ditimbulkan dari adanya pandemi ini, sungguh luar biasa. Tiap negara memiliki sikap yang berbeda dalam menyikapi adanya pandemi ini. Namun ada satu permasalahan utama yang benar-benar menjadi ancaman terhadap keberlangsungan suatu negara. Tentu saja ancaman tersebut adalah ancaman matinya kegiatan ekonomi yang menjadi penunjang keberlangsungan hidup suatu negara. Di Indonesia sendiri seperti yang kita tahu juga menerapkan kebijakan seperti kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau biasa disebut PSBB, ditutupnya perbatasan antar-wilayah, hingga dihentikannya beberapa fasilitas layanan publik, tujuannya sama yaitu untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Tentu saja kebijakan ini akan berimbas terhadap ruang gerak perekonomian terlebih dampaknya akan lebih terasa pada sektor UMKM. Kenapa sektor UMKM yang paling merasakan dampaknya? Jawaban saya cukup simpel, karena mereka usaha masih tergolong kecil, namun perannya sangat besar terhadap perekonomian di Indonesia. Peran sektor UMKM dalam mengatasi permasalahan pengangguran sangatlah vital. Oleh karena di masa pandemi ini, diharapkan pemerintah dapat memberikan stimulus-stimulus yang dapat menjaga keberlangsungan sektor UMKM ini.

Pemerintah dalam menghadapi pandemi ini juga telah menerapkan berbagai kebijakan dalam rangka memberikan stimulus bagi para pelaku usaha baik stimulus terkait perpajakan seperti penyesuaian tarif Pajak Penghasilan (PPh) hingga stimulus moneter sepert adanya relaksasi kredit bagi nasabah dan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Sebenarnya KUR ini tetap disalurkan sebelum adanya pandemi ini, namun menurut pandangan saya penyaluran KUR khususnya di masa pandemi ini seperti memberikan angin segar bagi para pelaku UMKM. Adanya suntikan modal pinjaman dari sektor perbankan ini harus dapat dimanfaatkan oleh para pelaku UMKM dalam rangka menjaga keberlangsungan usaha mereka di tengah ketidakpastian kondisi pasar saat ini. Diterapkannya kebijakan PSBB hingga dibatasinya akses keluar wilayah ini sedikit banyak akan berpengaruh terhadap UMKM karena mobilitas mereka dalam kegiatan ekonominya terhambat. Pasokan bahan baku yang semakin langka, susahnya mendistribusikan produk-produk mereka, serta berkurangnya konsumen yang disebabkan konsumen mengubah prioritas belanjanya ke bahan-bahan pokok benar-benar mengancam keberlansungan usaha yang mereka jalani. Lalu bagaimana sektor UMKM memanfaatkan adanya program KUR untuk menjaga keberlangsungan usaha mereka? Dengan suntikan modal dari sektor perbankan dengan tingkat bunga yang relatif rendah, para pelaku UMKM harus memanfaatkan secara efektif dan efisien. Efektif berarti mereka harus mencari tahu terlebih dahulu untuk apa pembiayaan yang mereka peroleh tersebut dialokasikan, apakah sudah tepat sasaran serta jelas peruntukannya. Efisien dalam arti tiap rupiah yang mereka keluarkan harus berdampak sebesar-besarnya terhadap keberlangsungan usaha mereka. Salah satu mindset yang harus dimiliki para pelaku UMKM dalam mengelola keuangannya adalah harus beralih dari yang awalnya hanya memikirkan masalah output oriented menjadi outcome oriented. Apa maksudnya? Output oriented berarti para pelaku usaha masih di fase memikirkan untuk menghasilkan suatu produk atau bisa diartikan pelaku usaha masih memikirkan produk apa yang ingin dihasilkan dari sumber daya yang mereka peroleh dengan kata lain orientasi pemikirannya masih meliputi suatu produk yang ingin dihasilkan. Outcome oriented berarti pemikiran yang didasari oleh alasannya menghasilkan produk tersebut serta dampaknya terhadap pasar atas produk yang mereka hasilkan. Inilah yang dapat membuat suatu usaha dapat menjaga keberlangsungannya walaupun di tengah pandemi seperti saat ini dengan memanfaatkan sebaik-baiknya suntikan modal yang mereka peroleh salah satunya dari program KUR tersebut. Oleh karena itu walaupun di masa pandemi ini diharapkan penyaluran KUR harus tetap dilakukan, bahkan harus digencarkan untuk menjaga keberlangsungan sektor UMKM yang memiliki peran penting terhadap perekonomian.

Baca:  Baznas Tawarkan Kurban Dengan Sistem Pembayaran Berkala Lewat narobil.id

Disisi lain adanya pandemi ini tentunya juga mengancam kinerja perbankan dan masalah kestabilan keuangan yang dapat mengganggu tingkat pertumbuhan ekonomi. Risiko-risiko timbul bagi sektor perbankan antara lain risiko kredit macet yang timbul akibat terganggunya sektor UMKM yang dapat menimbulkan kemungkinan gagal bayar, risiko pasar yang timbul akibat melemahnya nilai mata uang, maupun risiko likuiditas karena debitur yang pendapatannya terganggu dan menyebabkan kredit macet. Memang dampak pandemi terhadap sektor UMKM secara langsung maupun tidak langsung juga berpengaruh terhadap kinerja perbankan khususnya pada bank-bank yang yang telah diamanahkan pemerintah untuk turut menyalurkan KUR. Sektor UMKM yang terdampak langsung maupun tidak langsung akan menghambat kegiatan perekonomiannya yang kemudian mengurangi pendapatan yang mereka peroleh dan dampaknya juga akan merembet terhadap sektor perbankan apabila debitur tidak mampu membayar kewajibannya berupa utang usahanya kepada krediturnya dalam hal ini bank yang memberikan pinjaman. Walaupun kita tahu dengan bunga yang relatif rendah dari program KUR, namun sektor UMKM yang terdampak pandemi benar-benar tidak mampu membayar kewajibannya, maka akan menimbulkan kerugian tentunya dari pihak bank. OJK selaku lembaga yang berwenang melakukan pengawasan dan pengaturan terhadap perbankan menerbitkan peraturan dalam rangka menanggulangi dampak pandemi terhadap risiko-risiko bagi sektor perbankan. Dalam rangka pemberian stimulus dalam rangka pertumbuhan ekonomi, bank harus tetap menerapkan manajemen risiko yang dilakukan secara hati-hati dan penuh ketelitian. Salah satu manajemen risiko yang dilakukan adalah dengan menyesuaikan kriteria debitur yang ditetapkan terkena dampak atas pandemi ini. Dengan menerapkan kriteria seperti usaha yang dimiliki harus produktif misalnya. Artinya kegiatan usaha yang dibiayai dari program KUR tersebut haruslah kegiatan yang menghasilkan dan harus memiliki inovasi dalam mendistribusikan hasil produknya seperti dengan cara memanfaatkan aplikasi-aplikasi digital yang dapat mendorong usaha tersebut untuk mendapatkan pendapatan walaupun di tengah masa pandemi ini. Selain itu bank juga memiliki opsi untuk relaksasi dan restrukturisasi pembayaran kredit bagi UMKM yang ikut dalam program KUR. Dengan begitu risiko-risiko yang dihadapi perbankan dapat diminimalisir kemungkinan gagal bayarnya.

Baca:  Peran Serta Kementan, Lumajang Siap Maksimalkan Sektor Pertanian Guna Daya Saing Tinggi