Begur Prijanggono: Rencana Interpelasi Gubernur Terkait Bank Jatim bagi Golkar Tidak Tepat

SURABAYA KANALINDONESIA.COM : Anggota Fraksi Golkar yang duduk di Komisi C DPRD Jatim menyatakan penolakan terkait wacana komisi C DPRD Jatim yang akan melakukan interpelasi Gubernur Khofifah Indar Parawansa dalam kasus bank Jatim terkait pengisian jabatam direksi Bank Jatim khusunya dua jabatan yang sudah kosong hampir satu setangah tahun. Yakni jabatan Direktur Utama (Dirut) dan Direktur Konsumer dan Ritel.

Menurut Blegur Prijanggono anggota komisi C dari Fraksi Golkar,saat ini Gubernur lagi disibukkan dengan penanganan pandemi covid- 19 di Jatim, sehingga bisa dimaklumi kalau Gubernur sampai saat ini belum menjawab rekomendasi Komisi C terkait bank Jatim yang sudah di kirim secara resmi olek ketua DPRD Jatim.

Baca:  Pilkada Serentak 2020 KPUD Jatim Pakai Hitung Elektornik

“Urusan kemanusian harus diatas segalanya, mari kita bantu bu Gubernur dalam penananganan covid di jatim ini, yang harus ditekan angka kenaikannya sehingga jatim bisa sgr masuk di zona aman & perekonomian bisa berjalan normal,” ungkapnya.

Sebagai anggota Komisi C lanjut pria yang juga Bendahara DPD Golkar Jatim ini, pihaknya telah melakukan kajian telaah terhadap proses rekruitmen di bank jatim yg menuai kontrofersi.

Dirinya menilai dalam Persoalan bank Jatim ini tidak perlu sampai munculkan interpelasi untuk Gubernur.

“Saya tahu persis proses ini, dan ada yg bertanggung jawab dalam proses ini dan itu bukan bu gubenur, nanti pada saatnya kita buka semua,” pungkasnya.

Baca:  Henry Gunawan Bantah Menipu, Pedagang Pasar Turi Sebut Terdakwa Bohong

Menurutnya semangat untuk meningkatkan pendapatan BUMD khususnya dari bank jatim ini adalah sebuah kewajiban. Komisi C yang bermitra dengan bank jatim bermaksud untuk mendesain sebagai BUMD yang semakin maju dan memberikan deviden yang tinggi kepada pemprov.

“Untuk itu keharmonisan harus tetap dijaga antara eksekutif dan legislatif. supaya pembangunan di bidang ekonom, pengelolaan pemerintahan, infrastruktur yang didalamnya BUMD termasuk bank Jatim bisa berjalan dengan baik,” pungkasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Komisi C DPRD Jatim menggulirkan wacana penggunaan hak interpelasi terhadap Gubernur Jawa Timur terkait kekosongan direksi Bank Jatim . nang