Dewan Trenggalek Diajak Sharing Kebijakan Reconfusing Anggaran

H Samsul Anam bertukar cindera mata dengan H Johan Junaidi

TRENGGALEK, KANALINDONESIA.COM: Kebijakan anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2020 dan 2021 di Kabupaten Trenggalek pada masa pandemi khususnya pasca turunnya keppres reconfusing menarik untuk bahan diskusi dari para legislator asal DPRD Kabupaten Probolinggo.
Disampaikan H Samsul Anam, Ketua DPRD Kabupaten Trenggalek yang menerima tamu secara langsung itu menjelaskan beberapa hal yang yang didiskusikan berkaitan anggaran terkoreksi dan anggaran yang diserap pada penanganan Covid-19 di kota Tempe Kripik ini.

“Tadi kami jelaskan secara detail masalah penanganan covid-19 berikut anggarannya,”ucapnya, di Trenggalek, Selasa,(04/08/2020).

Selain itu, masih menurut Samsul, proses pembahasan APBD tahun 2021 berikut APBD Perubahan (APBD-P) tahun 2020 di Trenggalek masih akan dilakukan pembahasan pada Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KU PPAS) sebagai inti dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Baca:  Sekretaris Dan Bendahara Desa Di Karanggeneng Ikuti Bimtek Siskeudes

“Kami masih menunggu draft yang telah disodorkan kepada Gubernur Jatim,”tuturnya.

Dimana, masih dilanjutkan Dia, Trenggalek ternyata tertinggal satu langkah dengan Kabupaten Probolinggo yang sudah menerima persetujuan dari gubernur.

“Kami masih akan membahasnya dengan anggota pada Jumat mendatang,”lanjutnya.

Untuk itu Samsul mengakui jika memontum tersebut dimanfaatkan pula untuk mempelajari langkah pembahasan APBD tahun 2021 yang dilakukan legislator Kabupaten Probolinggo itu.

Terpisah, H Johan Junaidi, ketua rombongan dari DPRD Kabupaten Probolinggo menerangkan kedatangannya ke Trenggalek lebih banyak melakukan sharing dalam pemberlakuan anggaran saat pandemi covid-19.

“Reconfusing di APBD di Covid-19 perlu ada kajian yang matang karena banyak pergeseran kegiatan di APBD-P,” tandasnya.

Politisi asal Gerindra ini menambahkan lingkupnya di Probolinggo untuk APBD-P tahun 2020 sudah final dan segera digedok.

Baca:  Ditengah Wabah Covid-19, PMII Komisariat Budi Utomo Ponorogo Gelar Diskusi Online Hadirkan Pembicara dari PWI

“Insya Alloh kami segera gedok APBD-P nya,”tegasnya.

Kepres no 33 tahun 2020 tentang kebijakan anggaran sudah diinisiasi pihaknya dan hal tersebut memerlukan sharing dengan legislator kabupaten/kota yang lain agar tidak salah dalam melakukan kebijakan anggaran tersebut.

“Intinya kami harus banyak mendapatkan masukan dan saran,”pungkasnya.(gos/ham)