Sidang Kasus Dugaan Pemalsuan Dokumen Otentik Berlanjut, Anak Kandung Nenek Asiyah Jadi Saksi

SURABAYA, KANALINDONESIA.COM: Persidangan perkara dugaan pemalsuan dokumen otentik dengan terdakwa seorang nenek bernama Hj. Siti Asiyah, umur 82 tahun kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Kamis (6/8/2020).

Pada sidang kali ini, Sahura, S.H., MH., dari Law Firm Sahlan Azwar & Partners, Penasehat Hukum (PH) dari Siti Asiyah menghadirkan saksi yang meringankan wanita paruhbaya tersebut. Saksi bernama Arifin itu sendiri tak lain adalah anak kandung dari nenek Hj. Siti Asiyah (terdakwa).

Menurut Sahura, saksi Arifin mengetahui betul mengenai perkara tanah ini masih dalam proses gugatan perdata. Hal itu telah dibuktikan Sahura saat sidang, ia menanyakan kepada saksi Arifin.

“Iya, kita 12 ahli waris lakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Surabaya dengan obyek atas nama Umar dengan tergugat Heri Wahono dan pemilik rumah. Dan sekarang prosesnya di Pengadilan Tinggi dan belum ada putusan,” ungkap Arifin dikutip Kanalindonesia.com saat persidangan berlangsung di ruang Cakra PN Surabaya, (6/8).

Baca:  Plt Bupati Minta Dibantu Pengamanan Persiapan Kota Maritim

Penasehat hukum juga menanyakan sejauh apa saksi Arifin dalam kasus ini, artinya siapa yang melaporkan ibundanya sehingga bisa menjadi terdakwa.

“Sumardji. Dia termasuk tergugat di PTUN. Karena di PTUN 12 ahli waris menggugat 12 orang termasuk Sumardji beserta istrinya. Proses sudah sampai Kasasi tapi belum ada putusan,” jelasnya.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejari Surabaya mempertanyakan kepada saksi Arifin apakah mengetahui alasan terdakwa dilaporkan karena membuat surat laporan kehilangan di Polda.

“Saya dampingi ibu (terdakwa) melaporkan kehilangan petok D di Polda Jatim,” ungkap Arifin.

JPU mempertanyakan kepada saksi Arifin, apakah pernah menggunakan surat laporan kehilangan yang dibuat di Polda.

“Saya ga pernah gunakan, kuasa hukum yang gunakan permohonan sporadik di Gayungsari Timur. LP dibuat tahun 2017 dan digunakan tahun 2017 tetapi Sporadik tidak terbit,” imbuh Arifin

Baca:  Peringati HPN 2020, PWI Jatim Gelar Donor Darah

Saksi Arifin juga menjelaskan bahwa gugatan di PTUN dan tingkat banding ditolak dan di N O (Niet Ontvankelijke verklaard), dan sekarang masih proses dalam Kasasi. Dan gugatan di PN karena kurang pihak di N.O, dan sekarang dalam proses di Pengadilan Tinggi.

Ketua Majelis Hakim Johanes Hehamony, sebelum menutup sidang menyatakan sidang akan dilanjutkan Minggu depan tanggal 13 Agustus 2020 dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli yang dihadirkan penasehat hukum terdakwa.

Usai persidangan Penasehat Hukum dari terdakwa menjelaskan bahwa sudah diatur didalam peraturan jika ada perkara perdata perkara pidana tidak dapat dijalankan.

“Ada 2 gugatan perdata dan masih jalan, di PTUN dan di PT, seharusnya perkara pidana dihentikan, sesuai dengan Perma No 1 Tahun 1965. Jadi perkara pidana ini seharusnya ditunda, hingga gugatan perdata Hj Siti Asiyah yang diperiksa di Pengadilan memiliki putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht),” pungkas Sahura. Ady

Baca:  Polisi Bersenjata Lengkap Berjaga di Depan Kantor Pengacara Saat Digeledah KPK