Merasa Ada yang Janggal, PH Terduga Produsen Makanan Kemasan Tak Berlebel Siap Kerahkan Masa

MOJOKERTO, KANALINDONESIA.COM: Paska penangkapan, penyitaan dan penggeledahan oleh Satreskrim Polres Mojokerto Kabupaten, di rumah ( N ) warga Desa Payung Rejo, Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, pada tanggal 13  Januari 2020 lalu, pihaknya merasa keberatan dan mendaftarkan proses praperadilan ke Pengadilan Negeri Mojokerto.

N diamankan di Polres Mojokerto Kabupaten, dilanjutkan dengan penyitaan sejumlah peralatan yang digunakan untuk memproduksi jajanan coklat berbungkus kertas emas tersebut.

Menurut pengakuan M yang merupakan istri N, bahwa pada saat itu rumahnya didatangi oleh sejumlah orang yang memakai kemeja putih celana hitam,” tanpa menunjukkan identitas diri tiba-tiba sekelompok orang tersebut masuk ke rumah saya untuk menggeledah dengan tuduhan kemasan makanan tak berizin,”ucapnya.

Ditambahkanya,”jangankan menunjukkan surat tugas ataupun lainya dari komandannya, pengenal diri saja tidak ada, saya sangat kaget saat didatangi oleh orang-orang itu,” pengakuan wanita 25 tahun tersebut.

Baca:  22 Kontestan Peserta Karnaval Pemkab Pamekasan, Meriahkan HUT RI Ke 73 Tahun 2018 

Berdasar dari keterangan keluarga ( N ), penyitaan sejumlah peralatan produksi tersebut tanpa konfirmasi terlebih dahulu. Berita acara penyitaan serta tanda terima dari korp berbaju coklat itu pun tidak dilayangkan.

Sementara itu, dari data keluarga N barang- barang yang disita berupa berupa 4 fresher duduk, 2 fresher berdiri, 2 molen penggilingan, wafer bubuk 10 sak, 3 karung coklat cair, cetakan coklat, sebuah handphonr dan Sealer UK 50 cm.

Saat dikonfirmasi wartawan, kuasa hukum Polres Mojokerto pun mengaku semua yang dilakukan oleh anggota sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur.

“Kita sudah melaksanakan tugas, dari kasus dugaan makanan kemasan tak berlebel ini sudah sesuai dengan prosedur,” ujar AKBP Adang.

Baca:  Menanggapi Berita Penyelewengan PISEW Jatirejo, Achmad Hidayat : Jangan main-main!!

Untuk itu pihak N menunjuk Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Nata Saeha Saputra dan rekan yang beralamatkan di Dusun Krajan Desa/ Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, sebagai kuasa hukumnya dan selanjutnya mendaftarkan berkas perkara praperadilan terkait penangkapan yang dilakukan Satreskrim ke Pengadilan Negeri Mojokerto pada hari Selasa(04/08/2020) hanya selisih jam dari  pihak termohon (Polres Mojokerto).

Pada hari Selasa 11 Agustus 2020, pendaftaran berkas perkara praperadilan tim advokasi Nata Saeha Saputra mendapatkan jadwal sidang pada pukul 09.00 WIB dan sempat dibuka oleh majelis hakim. Namun pihak termohon tidak hadir. Sidangpun diskors oleh majelis hakim, dan ditunda hingga pukul 15.00 WIB.

Sekitar pukul 11.30 WIB pihak termohon hadir dan implementasi sidang digelar pada pukul 13.00  WIB usai istirahat.

Baca:  Kota Lamongan Digegerkan Penemuan Bayi Dekat Pembuangan Sampah Stadion Surajaya

“Dalam implementasi sidang, ada yang janggal, usai kami membacakan notulen tuntutan kepada termohon. Dengan enaknya kuasa hukum Satreskrim Polres Mojokerto mengatakan notulen tuntutan ini gugur. Karena sebelumnya ( pagi harinya ) sudah digelar sidang berkas perkara dan sudah dibacakan dakwaannya,”ucapnya.

Hal ini, membuat geram tim pengacara Nata Saeha Saputra sebagai lawyer pemohon, karena menurutnya pihaknya merasa tidak diberitahu oleh tim kuasa hukum termohon.

“Ada yang tidak beres, dari perjalanan kasus perkara ini, diduga pihak Pengadilan Negeri masuk angin, kami berharap kepala PN Mojokerto memberi akses perjalanan praperadilan ini,”tandasnya.

Dikatakan Nata,”lebih berpihak pada termohon, kalau sampai terbukti ada tebang pilih ( masuk angin ) kita akan kerahkan masa dari lembaga LMR-RI, yang ikut mengawal kasus ini,”tegas ketua tim advokasi tersebut.(Irw)