Soal Kasus Pendeta Cabul di Surabaya, Ketua Komnas PA Arist Merdeka Sirait Harap HL Dijerat Pasal Berlapis

SURABAYA, KANALINDONESIA.COM: Persidangan kasus pencabulan dengan terdakwa seorang pendeta bernama Hanny Layantara atau HL terhadap jemaatnya sendiri berinisial IW mendapat sorotan Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) Arist Merdeka Sirait.

Pada perbincangan kasus ini, Arist berharap kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menangani perkara ini agar menjatuhkan tuntutan terhadap terdakwa HL semaksimal mungkin. Seperti sebagaimana diatur dalam UU 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU.

“Selain itu kita juga menuntut agar dilakukan hukuman kebiri terhadap terdakwa karena kejahatan ini dilakukan berulang sejak korban umur 12 tahun,” ujar Arist kepada Kanalindonesia.com, Rabu (12/8/2020) malam.

Baca:  Tiga Saksi Kunci Dihadirkan Dalam Sidang Pendeta Cabuli Jemaat Cantik di Surabaya

Menurut Arist, kasus yang dilakukan terdakwa HL masuk kategori luar biasa. Sebab (pencabulan) dilakukan berulang-ulang bahkan secara sadar oleh terdakwa.

“Maka harusnya dituntut di atas 20 tahun kalau itu dijeratkan Undang-undang nomer 17 tahun 2016, bukan Undang-undang nomer 35 yang ancaman hukumannya 15 tahun,” tuturnya.

Arist menambahkan, meskipun dirinya belum melihat tuntutan Jaksa. Namun dia berharap agar Jaksa menjeratkan pasal tersebut dalam tuntutannya nanti.

Dalam undang-undang perlindungan anak sendiri kata Arist tidak mengenal perbuatan pencabulan dilakukan atas dasar suka sama suka.

“Karena ini dilakukan berulang-ulang sejak umur 12 tahun sampai sebelum 18 tahun dan disinyalir juga dilakukan di luar wilayah hukum Jawa Timur dan itu sadar dilakukan. Maka apa yang dilakukan HL ini bisa disebut predator Extraordinary Crime atau kejahatan luar biasa,” ujarnya.

Baca:  Jika Aksi Bejat itu Terbongkar, Pendeta Cabul Ancam Korban Begini

Arist juga berharap agar majelis hakim nantinya tidak hanya memutus pidana pokok saja namun bisa dikenakan hukuman kebiri karena dilakukan berulang-ulang.

Dengan adanya putusan maksimal tersebut dari hakim, lanjut Arist, maka bisa mensterilkan lembaga-lembaga yang berlatar belakang keagamaan.

Terhadap korban sendiri, Arist menyatakan bahwa pihak Komnas PA saat ini masih terus mendekati korban dengan melakukan Psychosocial Therapy.

“Ini penting karena pengalaman buruk itu kalau tidak dihancurkan maka akan terjadi trauma yang berat,” pungkasnya. Ady