Gus Ipul Bisa Jadi Cawali Pasuruan Jika PKPU nya Berubah

SURABAYA KANALINDONESIA.COM : Temuan komisi A terkait PKPU yang melarang mantan gubernur dan calon wagub maju dalam pilkada di level dibawahnya, diakui oleh ketua KPUD Jatim Choirul Anam memang sedang menjadi bahasan ditingkat KPU provinsi dan juga pusat. Termasuk adanya pengabulan gugatan agar pasal ini dicabut atas perintah MA (Mahkamah Agung) telah menjadi agenda KPU untuk dikonsultasikan dengan DPR RI.

“Sejauh ini kami belum dapat kabar apapun. Sebab belum ada perintah apapun terkait perubahan PKPU ini dari (KPU) pusat. Jadi kita posisinya menunggu. Baik itu berupa surat atau perubahan aturan,’ kata Anam, Sabtu (15/8/2020) dikonfirmasi melalui selulernya.

Bagi Jatim ini penting, untuk mengantisipasi jika akhirnya Gus Ipul yang adalah mantan wagub Jatim benar benar mendaftar sebagai calon walikota Pasuruan.

Baca:  Bus Wisata Asal Tulungagung Masuk Sungai di Blitar, Sejumlah Penumpang Meninggal Dunia

Sementara itu Ketua KPU Kota Pasuruan Roice Diana Sari mengaku sudah membicarakan terkait aturan soal Gus Ipul yang akan maju di Pilwali kota Pasuruan.
Ini tentu berpengaruh juga pada sikap KPU Pasuruan yang tengah menyiapkan diri terkait aturan ini jika benar bahwa mantan wagub Jatim Saifullah Yusuf jadi maju di kota Pasuruan. “Kita sudah konsultasi dengan KPU Jatim. Sebab kan kita dengar Gus Ipul kabarnya mau maju di pilwali Pasuruan. Tapi sampai saat ini belum ada perubahan apapun jadi kami masih mengacu pada aturan lama. Tapi jika saat pendaftaran sudah ada aturan baru, kami tinggal mengikuti saja,” kata Roice ditemui dikantornya Jum’at (15/8/2020).

Baca:  Pulang Kuliah, Mahasiswi Unmuh Ponorogo Menjadi Korban Penganiayaan Orang Tak Dikenal

Ketua KPU Pusat Arif Budiman yang juga dikonfirmasi terkait aturan tersebut, mengaku memang sedang membicarakan secara internal termasuk dengan KPU Provinsi di Indonesia. Dan sudah mengetahui putusan MK seperti yang digugatkan oleh calon kepala daerah di Sumatera. “Iya kita tahu putusan (MA) itu. Ini juga sudah kita bahas, namun kita gak bisa langsung buat perubahannya, karena harus kita konsultasikan ke DPR RI, ” Kata Arif melalui sambungan selulernya.

Ini sesuai dengan mekanisme yang ada. Sampai saat ini kata Arif pihaknya masih menunggu jadwal konsultasi dengan Komisi 2 DPR RI. “Kami menunggu untuk melakukan konsultasi dengan DPR RI. Kalau menurut jadwal yang sampai ke kami ya sekitar 24 Agustus nanti. Setelah nya baru kita bisa menentukan sikap untuk melakukan perubahan PKPU sesuai yang diputuskan MA. Biasanya sih paling lama seminggu setelah konsultasi sudah ada hasil untuk dibuat perubahan. Tapi ya kita masih menunggu untuk konsultasi dengan DPR RI,” pungkasnya. Nang.

Baca:  Masuki 4 Tahun Kepemimpinan, Bupati dan Wabup Trenggalek Maksimalkan Target Program