Komisi E DPRD Jatim Minta KBM Tatap Muka Digelar Tanpa Jam Istirahat

SURABAYA KANALINDONESIA.COM : Anggota Komisi E DPRD Jatim, Budiono meminta pihak sekolah yang melakukan kegiatan belajar mengajar (KBM) secara tatap muka di masa pandemi Covid-19 meniadakan jam istirahat. Pasalnya, KBM tatap muka yang digelar sekolah SMA/SMK dan SLB ini untuk menghindari adanya kluster baru pandemi.

Politisi asal Partai Gerindra ini menjelaskan bahwa jumlah siswa dalam kelas dibatasi maksimal sembilan siswa atau 25 persen dari jumlah siswa. “Hanya di batasi waktu 3 sampai 4 jam. Jadi, tidak ada jam istirahat, langsung pulang dan siswa harus membawa bekal sendiri dari rumah,” katanya saat ditemui di Surabaya, Rabu (19/8).

Hal ini disampaikan Budiono usai menijau hari pertama uji coba KBM secara tatap muka bersama Bupati Bojonegoro, Anna Mu’awanah. Peninjauan dilaksanakan di tiga sekolah di kabupaten Bojonegoro.

Peninjauan ini didampingi langsung oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jatim Wilayah Bojonegoro, Adi Prayitno, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro, Dandy Suprayitno.

Baca:  Penjelasan Kapolres Ponorogo, Terkait Perlakuan Personil Terhadap Warga yang Gelar Takbir Keliling

Ketiga sekolah yang dikunjungi yaitu Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Bojonegoro, Sekolah Menengah Kejuaruan (SMK) Negeri 1 Bojonegoro dan Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Sumbang, Bojonegoro.

“Hasil pengamatan uji coba di Bojonegoro sangat antusias sekali karena sudah jenuh di belajar rumah. Kalau seumpama kita gerakkan semua, mereka pasti senang, orang tua juga senang karena mengurangi biaya dirumah. Tapi, kita meminta untuk dibatasi dulu selama 2 minggu kedepan,” jelasnya.

Budiono menuturkan bahwa dari hasil pantauan tersebut apa yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan, pihak sekolah dan para siswa termasuk orang tua, sudah berjalan dengan baik dan cukup aman.

“Setelah uji coba selama 2 minggu, kita akan evaluasi. Evaluasinya nantinya ada kluster baru atau tidak, kalau tidak ada kluster baru akan kita teruskan dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan,” paparnya.

Sebelumnya, Bupati Anna Muawana, menyampikan bahwa kegiatan tersebut merupakan upaya pemerintah dengan membuat kebijakan, bahwa sekolah diuji coba untuk belajar dengan sistem tatap muka atau on class.

Baca:  Penanaman Blimbing Di Mojowarno Syarat Rekayasa Dana DD, Bapemas Tutup Mata

“Sebelumnya, siswa dan orang tua diberi angket untuk memilih persetujuan pembelajaran metode luring atau daring, misal hanya 25 persen dari jumlah siswa dan kemudian juga ada persetujuan baik dari murid dan persetujuan dari orang tua murid yang setuju untuk dilaksanakan pembelajaran tatap muka atau on class,” ujanya.

Meski begitu, Bupati menjelaskan KBM tatap muka ini tetap bakal dievaluasi selama dua minggu kedepan, pastinya, guna menentukan keberlanjutan KBM tatap muka bisa dilanjutkan oleh sekolah lain apakah tidak.

Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Bojonegoro, Adie Prayitno mengatakan bahwa terkait dengan pembelajaran tatap muka terbatas di wilayah Bojonegoro tersebut adalah untLIk menindak lanjuti Surat Edaran Gubernur Jawa Timur, Nomor: 420/11350/101.1/2020, tanggal 9 Agustus 2020, tentang Uji Coba Pembelajaran Tatap Muka Terbatas untuk Jenjang SMA/SMK/SLB di Jawa Timur.

Baca:  Duh...BMI Hongkong Asal Madiun Beli Masker Dikirimi Guntingan Kardus

“Ada tiga sekolah yaitu SMA Negeri 1 Bojonegoro, SMK Negeri 1 Bojonegoro dan SLB Negeri Sumbang Bojonegoro,” ujarnya.

Lanjut Adi, sebelum memberlakukan KBM tatap muka ini, pihaknya dan sekolah yang ditunjuk tersebut terus melakukan koordinasi dengan Kepala Daerah maupun Dewan Pendidikan dan stakeholder terkait guna mendukung KBM terbatas.

Terpisah, Kepala SMKN 1 Bojonegoro, Fatkhur Rohim mengatakan, siswa maupun orang tua sangat mendukung KBM tatap muka ini, bahkan berdasarkan angket yang di isi oleh siswa maupun orang tua hasilnya 90 persen setuju untuk pembelajaran melalui metode luring atau tatap muka.

“Sekolah sudah menyiapkan dan memberlakukan protokol kesehatan secara ketat bagi siswa. Untuk siswa yang masuk dibatasi 25 persen dari jumlah siswa satu kelas atau setiap kelas rata-rata hanya diisi oleh 9 siswa,” pungkasnya.  nang